KPK Selamatkan Uang Negara Rp248 T

Lubukpakam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pencegahan dan penindakan korupsi sejak tahun 2005-2014, telah berhasil menyelamatkan uang negara, dengan memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp248 trilun.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas pada Semiloka Koordinasi dan Supervise Pencegahan (Korsupgah) korupsi, terkait upaya peningkatan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pendapatan dan sektor ketahanan pangan di Aula Cendana kantor Bupati Deliserdang, Kamis (23/10).

Busyro Muqoddas menyebutkan, dari Rp 248 triliun kontribusi yang diberikan KPK kepada negara lebih besar bersumber dari pencegahan. Misalnya dari 12.000 izin-izin pertambangan di sejumlah daerah yang mengakibatkan adanya kerugian disektor pajak. Sedangkan dari sektor penindakan KPK juga melakukan “perampasan” aset-aset koruptor.

Menyinggung kasus yang telah ditangani KPK, Busyro Muqoddas menyebutkan pihaknya telah menangani 450 kasus.

Dari jumlah kasus yang telah ditangani itu paling besar merupakan kasus suap. Sedangkan pihak yang paling banyak terjerat kasus adalah pegawai negeri sipil, DPR dan DPRD, swsata disusul penegak hukum.

Kehadiran Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas didampingi Direktur BPKD Bidang Pengawasan Usaha Bambang Utoyo, Kepala BPKP Perwakilan Sumut Mulyana ke Deliserdang diterima Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan, Wakil Bupati H Zainuddin Mars, Sekdakab Drs H Asrin Naim, Asisten I H Syafrullah S.Sos, Asisten II Drs HM Yusuf Siregar, Asisten III Drs H Rahmad, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan sejumlah elemen masyarakat.

Baca Juga :  Photo-Photo Ekslusive Kompas.com - Kerusuhan di PN Jakarta Selatan

Menurut Busyro, kegiatan koordinasi supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sangat penting. Sebab banyak program pemerintah yang bergulir baik melalui APBN maupun APBD, yang hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan menyangkut pengelolaan APBD di Deliserdang adalah menyangkut perencanaan, penganggaran dan pemberian hibah yang belum sesuai ketentuan. Penerima bantuan sosial belum sepenuhnya dapat dikelompokkan sebagai masyarakat yang mengalami disfungsi sosial. APBD belum sepenuhnya prorakyat.

Sementara pada sektor pendapatan adalah belum dilakukan berdasarkan potensi serta masih adanya keberatan PT AP II atas penetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bandara Kualanamu, dan berbagai permasalahan lainnya.

Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan, pada semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi itu menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya kepada Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, pimpinan BPKP RI begitu juga BPK Perwakilan Sumut yang menempatkan Deliserdang, sebagai salah satu daerah pelaksanaan kegiatan semiloka. Diharapkan melalui kegiatan ini, pencegahan korupsi yang sama-sama kita inginkan dapat terwujud dengan baik. “Korupsi adalah musuh bersama, karenanya kami sangat mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi,” kata H Ashari Tambunan. (bip)

/(Analisa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  DPR Minta Rp 8,4 Triliun - Dana Ditolak, Golkar Ingin Keluar Setgab

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*