KPK Tetapkan Jero Wacik sebagai Tersangka

(Antara/yudhi mahatma) JERO WACIK JADI TERSANGKA: Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kedua kanan) dan Zulkarnaen (kedua kiri) didampingi Direktur Penuntutan KPK Ranu Muharja (kiri) dan Juru Bicara KPK Johan Budi (kanan) memaparkan penetapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (3/9). Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2012 dan KPK menemukan indikasi pemerasan.

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Men­teri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik sebagai ter­sangka da­lam kasus dugaan pemerasa­an terkait jabatannya sebagai menteri pada 2011-2012.

“Kami sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan per tanggal 2 September 2014 mengenai peningkatan status men­jadi ke penyidikan atas nama ter­sangka JW (Jero Wacik) dari Kemen­te­rian ESDM sebagaimana di­maksud dalam Pasal 12 hu­ruf e atau Pasal 23 Un­dang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pa­sal 421 KUHP,” ka­ta Wa­kil Ketua KPK Zul­karnain da­lam konferen­si pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan mak­sud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mela­wan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekua­saannya memaksa seseorang memberi­kan sesuatu, mem­bayar untuk menger­jakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai peme­rasan.

Bagi mereka yang terbuk­ti melang­gar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

“Pasca menjadi menteri di kemen­terian ESDM, diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar, untuk mendapat­kan dana yang lebih besar dari yang dianggarkan maka dimintalah dilakukan bebe­rapa hal kepada orang di ke­menterian itu,” kata Wa­kil Ketua KPK Bambang Widjo­janto dalam konferen­si pers yang sama.

Baca Juga :  Lokasi Ledakan Bom Kalimalang Hanya 10 Meter dari Pos Polisi

Bambang mencontohkan sejumlah kegiatan yang digunakan untuk menam­bah pundi-pundi mantan menteri Pariwisata tersebut.

“Misalnya beberapa pe­nga­daan su­paya dana opera­sional itu supaya lebih besar, contohnya adalah pening­katan atau pendapatan yang bersumber pada kick back, satu pengadaan, misalnya pengumpulan rekanan dana-dana program-program ter­tentu, atau misalnya dilaku­kan kegiatan rapat-rapat yang sebagian besar rapat itu adalah fiktif, sehingga menghasilkan dana hingga Rp9,9 miliar,” tambah Bam­bang.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyi­dikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, se­peda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM de­ngan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kemen­terian ESDM Waryono Karno.

Total penggunaan ang­garan dalam proyek sosia­lisasi tersebut adalah seki­tar Rp25 miliar dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp9,8 miliar.

Waryono juga menjadi tersangka du­gaan penerima­a­n hadiah atau janji ter­kait kegiatan di kementerian tersebut karena di ruangan Waryono ditemukan 200 ri­bu dolar AS saat peng­gele­dahan kasus penerimaan suap mantan Kepala Satuan Kegiatan Usaha Hulu Mi­nyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Selain itu, KPK juga sudah menetap­kan mantan ketua Komisi VII Sutan Bha­toegana sebagai tersang­ka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan Ang­garan Pendapatan dan Be­lan­ja Negara Perubahan (AP­BN-P) 2013 di Kemen­terian ESDM.

Sutan diduga menerima uang Tun­jangan Hari Raya (THR) sebesar 200 ribu dolar AS seperti yang disebut oleh Rudi Rubiandini.

Baca Juga :  Kecil Peluang di 2014, Parpol Baru Masih Bisa Berjuang

Kasus itu sendiri meru­pakan pe­ngem­bangan dari kasus yang menjerat mantan Rudi Rubian­dini yang telah divonis tujuh ta­hun penjara, sedangkan pe­latih golfnya yaitu De­viar­di divonis 4,5 tahun penjar karena menjadi perantara pemberian uang yang berasal dari sejumlah pengusaha.

Pemberi uang 700 ribu dolar AS ke­pada Rudi yaitu Operational Manager PT Kernel Oil Pte Limited (KOPL) Simon Gunawan Tan­djaya yang men­jadi peran­tara pemberi juga telah divo­nis penjara selama tiga tahun ku­rungan, sedangkan direk­tur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Sim­bo­lon yang memberikan 522,5 ribu do­lar AS kepada Rudi juga sedang men­jalani pro­ses penyidikan di KPK. (Ant)

/(Analisa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*