KPU: Hidayat/Dahlan pemenang Pilkada Madina

MEDAN– Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menetapkan pasangan Hidayat Batubara dan Dahlan Hasan Nasution sebagai pemenang pemilihan kepala daerah di daerah itu.

Penetapan itu dikeluarkan melalui sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Mandailing Natal, Kamis, yang dihadiri Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat dan sejumlah saksi pasangan calon.

Ketua KPU Mandailing Natal, Jefri Antoni, mengatakan, pasangan Hidayat Batubara dan Dahlan Hasan Nasution meraih 115.564 suara (72 persen) dari suara sah yang berjumlah 160.571 suara.

Pasangan nomor urut 6 itu mengungguli calon lain yakni Zulfarmin Lubis dan Ongku Sutan Nasution (nomor urut 1) yang meraih 5.273 suara (tiga persen), Aswin Parinduri dan Syarifuddin Lubis (nomor urut 2) yang meraih 3.720 suara (dua persen), serta Irwan H Daulay dan Samad Lubis (nomor urut 3) dengan 8.329 suara (lima persen).

Demikian juga dengan pasangan Naharuddin Lubis dan Nuraman Ritonga (nomor urut 4) 4.344 suara (tiga persen), Arsyad Lubis dan Azwar Indra Nasution (nomor urut 5) dengan 10.883 suara (tujuh persen), serta Indra Forkas Lubis dan Firdaus Masution (nomor urut 7) dengan 12.458 suara (delapan persen).

Dalam pilkada Mandailing Natal yang diselenggarakan pada Minggu (24/4) itu terdapat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 265.637 orang.

Namun dalam penghitungan suara yang dilakukan, suara yang masuk hanya berjumlah 162.627 suara dengan perincian suara sah 160.571 suara dan tidak sah 2.056 suara.

Baca Juga :  Robben Isyaratkan Hengkang

Penetapan hasil penghitungan akhir dan calon terpilih itu tercantum dalam Surat Keputusan KPU Madina Nomor 24/KPTS/KPU-KAB.002.434826/2011 tertanggal 28 April 2011.

Setelah penetapan penghitungan suara akhir dan pasangan terpilih itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat selama tiga hari untuk mengajukan keberatan atas hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Jika pengajuan keberatan itu tidak ada, KPU Mandailing Natal akan menyampaikan hasil tersebut ke DPRD setempat guna dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*