KPU: Usulan Anggaran Pilkada Tapsel telah Sesuai

Rabu, 23 Desember 2009 – www.metrosiantar.com

KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAPSEL-METRO; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menilai usulan anggaran dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapsel yang direncanakan digelar awal Mei 2010 mendatang sebesar Rp13,8 miliar telah sesuai. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tapsel yang dihibahkan oleh Pemkab Tapsel.

Demikian disampaikan Sekretaris KPU Tapsel, M Yunus Daulay kepada METRO, Selasa (22/12). “Apa yang sudah diusulkan tersebut sudah sesuai karena disusun oleh seluruh anggota KPU dan juga sekretariat dan disesuaikan dengan kondisi lapangan,” ujarnya.

Mengenai besarnya dana untuk advokasi hokum, dirinya berkilah bahwa setiap pelaksanaan pilkada pasti ada masalah yang timbul. Dan untuk menyelesaikannya hingga ke tingkat Mahmakah Konstitusi (MK) membutuhkan biaya setidaknya Rp200 juta untuk satu masalah. Dan jika nantinya tidak ada masalah yang terjadi, maka dana tersebut tidak bisa diambil dan harus dikembalikan kepada Negara.

Begitu juga halnya dengan anggaran untuk pengadaan tinta dan kertas yang menurutnya sudah disesuaikan dengan pasar, seperti halnya tinta yang hanya satu perusahaan saja yang mampu membuatnya di Jakarta. Sedangkan mengenai honor PPS yang saat ini diusulkan menjadi Rp1 juta sudah merupakan ketentuan karena ada standarisasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Sementara itu mengenai dana perjalanan dinas yang juga dinilai terlalu besar, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut sudah diseuaikan dengan kondisi dan keadaan geografis Tapsel.

“Artinya jika dana tersebut tidak dipergunakan karena tidak terpakai, kan bisa dikembalikan. Lagipula dalam penyusunannya kita lakukan secara transparan bersama dengan 5 anggota KPU dan sekretariat KPU Tapsel, yang kami anggap sudah sesuai dan dana sebesar Rp13,8 milliar untuk pelaksanaan pilkada jika sampai dua putaran,” sebutnya.

Baca Juga :  Stoner: Percuma Majukan Seri Australia

Selain itu jikapun nantinya anggaran pilkada Tapsel tersebut tidak diterima oleh DPRD Tapsel, maka sah-sah saja menurutnya jika KPU Tapsel menunda pelaksanaan pilkada ataupun jika nantinya disetujui, namum besarannya berkurang. Menurutnya, bisa saja pelaksanaan pilkada disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Sementara itu InteRUPsi akan kembali melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) pada tanggal 23 Desember mendatang, tepat pada saat pengesahan APBD Tapsel TA 2010 untuk kembali menuntut kepada DPRD Tapsel untuk menolak pengajuan anggaran Pilkada Tapsel oleh KPU sebesar Rp 4 miliar.

Demikian di katakan Ketua InteRUPsi, Timbul Simanungkalit kepada METRO, Senin (21/12) lalu di kantor DPRD Tapsel saat menyerahkan perincian anggaran pilkada Tapsel versi perhitungan inteRUPsi kepada Ketua Komisi I, Haris Yani Tambunan.

Dikatakannya, jika sebelumnya inteRUPsi menilai anggaran untuk pilkada Tapsel cukup Rp5,9 miliar, namun dalam perhitungan terbaru yang diserahkan ke Komisi I jumlahnya berubah. Di mana anggaran pilkada Tapsel menurutnya untuk dua putaran cukup sebesar Rp9,7 miliar.

Sebelumnya InteRUPsi juga sudah melakukan aksi penolakan di DPRD Tapsel pada tanggal 14 Desember lalu dan diterima oleh unsur pimpinan DPRD Tapsel yang berjanji akan membahas usulan tersebut dan akan menolak jika memang usulan KPU tersebut memang tidak rasional. Sementara Ketua Komisi I, Haris Yani Tambunan menyatakan akan membawa usulan InteRUPsi tersebut untuk dibahas di komisi I yang membidangi masalah anggaran pilkada Tapsel.

Baca Juga :  Reses DPRD Tapsel; Jangan Dijadikan Ajang Wisata

Adapun beberapa dasar penolakan anggaran pilkada yang disebutkan oleh inteRUPsi di antaranya, anggaran pilkada Tapsel 2009 kurang mencerminkan kepentingan rakyat dan cenderung menciptakan lubang pemborosan, korupsi dan kolusi karena sampai dengan saat ini proporsi anggaran yang diajukan oleh KPU Tapsel masih didominasi oleh anggaran untuk operasional penyelenggara, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa. Sementara untuk anggaran pembangunan dan perbaikan kualitas demokrasi rakyat seperti sosialisasi, pelatihan, pendidikan pemilih masih menempati proporsi yang kecil. KPU Tapsel tidak transparan dan akuntabel dalam pengajuan anggaran pilkada. Hal ini terbukti dari tertutupnya KPU Tapsel dari akses public, sehingga menyulitkan peran publik dalam melakukan chek and balance. Pemkab Tapsel bukanlah kabupetan kaya seperti Kutai Kertanegara. Jadi seharusnya DPRD Tapsel dalam membahas APBD Tapsel haruslah mengedepankan azas priorittas dan efektivitas program serta efisiensi dana. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*