KPUD Madina Didesak Tetapkan Tahapan Coblos Ulang

Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai badan otonom (Banom) Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Madina  segera menetapkan tahapan pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Hal ini mengingat dana untuk pelaksanaan coblos ulang pemilukada  Madina telah ditetapkan DPRD sebesar Rp12,2 miliar. “Untuk apa diperlambat lagi, karena ini memang keinginan masyarakat dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar ketua GP Ansor Madina, Samsul Bahri, tadi malam.

Karenanya, kata dia, KPUD harus menunjukkan mereka bisa bekerja profesional. Pelaksanaan pemilukada ulang di Madina merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar. Sebab, itu merupakan perintah MK dan keinginan masyarakat untuk memilih bupati yang defenitif, terlepas dengan perdebatan politik terkait peserta pemilukada ulang.

“Kami salut dengan kinerja Pj Bupati Madina yang berupaya menjalankan tugas semaksimal mungkin, yakni pelaksanaan pemilukada ulang. Sekarang yang kita persoalkan adalah KPUD-nya,” ungkap dia.

Pihak KPUD, lanjutnya, harus segera menetapkan tahapan-tahapan itu dan tidak memperlambat lagi pelaksanaan coblos ulang karena ini sesuai dengan keinginan masyarakat dan dananya juga sudah ditetapkan.

Diungkapkan, dalam waktu dekat ini, GP Ansor Madina akan beraudensi dengan KPUD tentang tahapan-tahapan Pemuilukada ulang yang seharusnya hal itu sudah tergambar kapan KPUD akan melaksanakannya.

“KPUD jangan sampai memperoleh kesan tak baik dari masyarakat. Dalam waktu dekat ini kita akan beraudensi untuk mengetahui jadwal itu. Bukan itu saja, kita juga akan membahas kembali soal pelaksanaan pemilukada yang lalu, karena hal ini tak terlepas dengan peristiwa yang terjadi di pemilukada April tahun 2010 lalu,” katanya.

Baca Juga :  Dinkes Kabupaten Padang Lawas Lakukan Fogging Pemukiman Warga

Samsul berharap kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga stabilitas terutama bagi elit-elit politik jangan menyebarkan isu-isu yang bisa membuat konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga jangan terprovokasi atas situasi dan informasi yang tak memiliki dasar.

Ketua KPUD Madina, Jefri Anthoni, mengatakan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada ulang belum juga dijadwalkan atau disiapkan. Ini dikarenakan belum adanya dana yang dibutuhkan.

“Kita kan masih menunggu dana, karena tanpa dana itu KPUD tidak bisa berbuat. Makanya hingga saat ini kita belum menetapkan tahapan-tahapan atau jadwal pelaksanaan Pemilukada ulang Madina,” terangnya.

Saat disinggung mengenai besaran dana untuk pemilukada ulang yang telah disepakati antara pemerintah dengan legislatif yang berjumlah sekitar Rp12 miliar dan dari jumlah tersebut KPUD mendapatkan sebesar Rp10 miliar, Jefri menyebutkan, pihaknya belum menerima secara resmi terkait pengesahan itu.

Kepala Bagian Humas, M Taufik Lubis, menyebutkan mekanisme pengesahan dana untuk pelaksanaan pemilukada ulang masih harus diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*