KPUD Tapanuli Tengah Harus Mewaspadai Ijazah Palsu Caleg

Illustrasi

PANDAN, Setelah menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari setiap partai beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli tengah kini memasuki tahapan seleksi atau verifikasi berkas. Bersamaan dengan itu, banyak pihak yang menaruh harapan besar agar seleksi tersebut benar benar berjalan secara independen dan lancar. Terutama memastikan tidak ada berkas yang keliru dan lolos dari Pantauan KPUD, termasuk kemungkinan menggunakan ijazah palsu. Direktur Eksekutif Kelompok Studi Public Service Care (PSC) Manuntun Sinaga, SPd menegaskan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli tengah  perlu mewaspadai penggunaan ijazah palsu oleh para calon legislatif (Caleg) Tapanuli tengah dalam melakukan proses pemeriksaan syarat syarat administrasi Daftar Calon Sementara (DCS) Partai politik peserta Pemilu 2014.

Hal ini diungkapkan oleh Manuntun Sinaga, kepada sejumlah wartawan di Pandan, Rabu (15/5/2013) menanggapi pendaftaran DCS parpol peserta pemilu tahun 2014. “KPUD harus mewaspadai ijazah palsu para caleg, belajar dari pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan pilkada pilkada di seluruh indonesia, banyak kasus Ijazah palsu ditemukan”, kata manuntun Sinaga.

Dia mejelaskan, Ijazah adalah salah satu syarat penting untuk memenuhi tahapan DCS sebagai salah satu syarat administrasi awal. Dan hal ini juga sebagai  bentuk menguji kejujuran seorang Caleg yang apa bila pemalsuan Ijazasah dilakukan, maka Caleg sudah melakukan suatu bentuk penipuan yang menjadi salah satu dasar untuk korupsi.

Baca Juga :  AKBP Dra Rina Sari Ginting - Wanita Pertama Kapolres di Sumut

“Bila seseorang menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan atau kekuasaan, termasuk dengan cara menipu, maka jangan berharap bila menduduki kursi wakil rakyat dan mendapatkan wakilnya yang jujur” ujar ManuntunSinaga.

Hal pertama, jelasnya,  dalam tahapan DCS ini adalah tahapan yang harus di penuhinya kelengkapan persyaratan administrasi terlebih dahulu, salah satunya adalah Ijazah, setelah berkas administratif dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan, maka tahapan berikutnya adalah verifikasi faktual terhadap kebenaran atau keabsahan dan keasliaan berkas berkas dari setap calon.“Pada tahap ini kita mendorong Penyelenggara Pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu dapat jeli dan awas dalam hal ini harus membuka ruang bagi masukan atau penilaian publik atas setiap calon” jelasnya.Manuntun Sinaga menambahkan, ketentuan lain dalam DCS setiap parpol saat ini yang menjadi ‘polemik’persyaratan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam DCS setiap parpol. KPUD harus konsisten tanpa kompromi terhadap ketentuanyang termuat secara tegas dalam UU No 8/2012 tentang Pemilu.

“Karena diduga banyak Parpol belum sanggup memenuhi 30 persen perempuan dalam DCS tersebut” Katanya mengakhiri.

Penulis: naga bonor (email/kontributor)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*