KPUD Tapanuli tengah Harus Transparan dalam Verifikasi Pencalonan DPRD

Pandan, Kelompok Studi Public Service Care (PSC) meminta KPUD Tapanuli tengah transparan dalam memverifikasi pencalonan anggota DPRD Tapanuli tengah di Pemilu 2014, Lembaga Pemilu itu harus terbuka dalam menentukan Caleg memenuhi syarat atau tidak. Direktur Eksekutif PSC (Public Service Care) Manuntun Sinaga,SPd. Mengatakan pihaknya meminta KPU Kabupaten Tapanuli tengah untuk transparan dalam memverifikasi berkas pencalonan seluruh Calon anggota legislatif. Pasalnya, dalam proses tersebut rawan kecurangan dam manipulasi data. “PSC meminta KPUD benar benar transparan dalam memverifikasi berkas caleg. Kita tidak ingin dalam proses ini ada yang di tutup tutupi” Kata Manuntun Sinaga, Pandan, Minggu (12/5).

Menurutnya, KPUD harus membuka diri kepada Bawaslu dan kepada Publik terkait dengan data calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh calon anggota legislatif. Dalam verifikasi berkas pencalonan tersebut, mulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi factual. “Agar tidak ada kecurigaan kecurigaan maka KPUD harus terbuka dan bersedia menunjukkan data data caleg itu” katanya. Dia mencontohkan, dalam verfikasi, KPUD juga harus berpedoman pada Peraturan KPU No.7 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, seluruh persyaratan caleg itu harus terpenuhi. Jika tidak, KPUD juga harus berani mencoret caleg tersebut dari Daftar Calon Sementara (DCS). “Jangan Sampai ada kompromi dalam proses ini baik antara KPUD dengan partai politik maupun dengan Caleg.

Baca Juga :  Kontroversi Bandar Udara Internasional Kuala Namu

Kalau tidak memenuhi syarat harus di coret” jelasnya. Selain itu kata Sinaga, dalam proses Verifikasi ijazah Caleg, KPUD juga harus teliti dan melibatkan pihak pihak terkait, baik dengan Bawaslu maupun dengan Kemendiknas. Jika ijazah tidak sesuai dan palsu maka KPUD juga harus mencoretnya dari daftar caleg. “Ijazah palsu ini juga selalu muncul dalam pemilu, sehingga KPUD Tapanuli tengah harus teliti dan meminta masukan kepada masyarakat,” Tegasnya Keterbukaan itu, kata Manuntun Sinaga, menjadi prinsip KPUD dalam seluruh rangkaian proses Pencalonan, sejak masa pendaftaran, penetapan DCS, masa perbaikan, verifikasi syarat dukungan, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Untuk Pemilu berkualitas kami meminta KPUD Tapanuli tengah taat aturan dan transparan dalam proses ini” kata dia mengakhiri

Penulis : nag bonor (email/kontributor)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*