KRISIS KETATANEGARAAN INDONESIA DAN “SHORT TERM SOLUTION” ELIT DAN PENGUASA

Oleh: Shohibul Anshor Siregar *)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Setelah wacana pemberian kewenangan memecat Bupati/Walikota kepada Gubernur dan rencana mempersenjatai Satpol PP, kini Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kembali mewacanakan pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi. Wacana dituangkan dalam Rencana Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan konon disebut-sebut akan segera dibahas di DPR. Serangkaian diskusi yang melibatkan berbagai kalangan sudah dilaksanakan untuk pematangan gagasan baru ini.

Pertanyaan serius tentang hal ini antara lain ialah, tega-teganya merampas kedaulatan rakyat dengan dalih efisiensi. Juga ketidak-konsistenan berfikir dalam membangun argumen untuk perubahan mekanisme pemilihan gubernur. Induk masalah sesungguhnya ada pada pilihan unitaris atau federalis.

Gamawan Fauzi tampaknya bersikukuh untuk usul reformasi mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini. Ia menunjukkan besarnya anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai alasan. Dari pemilihan 244 kepala dan wakil kepala daerah untuk tahun 2010 misalnya, tak kurang dari Rp 3,5 triliun telah dihabiskan.

Selain soal efisiensi argumentasi  desain otonomi daerah yang dimiliki Indonesia juga memposisikan bahwa gubernur  tidak memiliki kewenangan bersifat strategis dalam pembangunan daerah. Substansi otonomi justru dijalankan pemerintah kabupaten atau kota.

Tetapi orang segera melupakan UU No 22 Tahun 1999 yang merupakan awal yang serius dan lebih konkrit dalam pembentukan pemerintahan otonom di daerah. Catatlah setelah itu bahwa menteri terkait, Riyaas Rasyid lebih memilih mundur karena pemerintahan di bawah kepemimpinan Gus Dur tidak berniat sama sekali menindak-lanjuti gagasan besar otonomi daerah yang dikandung oleh UU No 22 tahun 1999.

Ratusan Peraturan Pemerintah (PP) yang mestinya disiapkan sebagai aturan teknis pelaksanaan justru tidak kunjung diwujudkan. Alih-alih pada era pemerintahan Megawati dan SBY, otonomi itu malah dipangkas hingga tersisa mungkin cuma sekitar 25 % dari maksud awal yang tertuang pada UU No 22 tahun 1999.

Jadi, UU ini belum pernah dilaksanakan sama sekali, tetapi segera direvisi dengan UU No 32 tahun 2004 dan kini akan dipangkas lagi hingga benar-benar semakin sentralistik kembali sebagaimana pada era Soeharto. Pendulum jam kembali ke asal.

Apa yang dimaksud demokratis?

Kini orang bisa dengan tanpa beban mengatakan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak secara eksplisit memerintahkan pemilihan secara langsung.Tetapi, bagaimana ketentuan ini diterjemahkan secara berbeda untuk pemilihan Presiden dan Bupati/Walikota? Tampaknya orang pun berusaha pula mencari-cari celah.

Baca Juga :  Selamatkan Kabupaten Madina dari Bahaya Merkuri

Bukan hanya itu,  makna demokratis untuk Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang telah diimplementasikan dengan pemilihan langsung untuk Presiden dan wakil, juga untuk pemaknaan pemilihan anggota DPR dan DPD.  Memang benar pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut pemilihan secara langsung.

Siapa yang akan membantah  mekanisme pemilu legislatif yang pesertanya adalah partai politik dan perseorangan itu, meskipun konstitusi tidak mencantumkan penjelasan dengan kata eksplisit demokratis tetapi sudah diimplementasikan dengan pemilihan langsung?

Jadi terdapat pertentangan penafsiran konstitusional yang amat serius pada rencana ini. Kecuali disepakati saja pengertian baru demokratis ala Indonesia hanyalah berupa pemberian hak-hak istimewa kepada sejumlah orang sebagai perwakilan rakyat hingga semua level eksekutif (Presiden, GubernurBupati dan Walikota) kembali dipilih oleh leigslatif. Jadilah penjelmaan arwah Orde Baru dalam perilaku kenegaraan yang faktual. Tidak usah pedulikan  jika Indonesia menjadi tertawaan dunia dan sejarah.

Unitarisme Versus Federalisme

Permasalahan berinduk pada kegamangan memilih antara menjadi unitaris selamanya atau menjadi federalis. Unitarisme enak betul bagi pusat (Jakarta), dan itu yang bersemi pada alam fikiran bawah sadar para negarawan Jawa pada umumnya hingga saat ini. Dengan naif pula konsep NKRI dipertentangkan dengan federalisme, padahal NKRI justru akan semakin kuat dengan federalisme itu. Ajukanlah sebuah pertanyaan nakal demikian: untuk apa sebuah negara jika rakyat tidak boleh sejahtera? Jawabannya ada pada kecerdasan dan kemauan politik memilih di antara unitarisme dan federalisme itu.

Pengalaman otonomi daerah Indonesia tidak lepas dari phobia kemajuan daerah. Para politisi semusim yang berpangkalan pada monoloyalitas kepartaian yang oligarkik itu dan para ilmuan karbitan pun menjadi sering menuduh bahwa otonomi daerah telah melahirkan raja-raja kecil di daerah dengan keganasan korupsi. Padahal belum ada bukti dan memang tidak ada kemauan politik memerangi korupsi dan oleh karena itu dipastikan orang hanya berteriak omong kosong karena peta korupsi hanya dilukiskan berdasarkan ketakutan-ketakutan tanpa dasar sembari menyudutkan daerah dengan kejelasan sentimen anti otonomi daerah.

Namun, ada sesuatu yang mengganjal dari argumentasi pemilihan gubernur oleh DPRD. Berlindung di balik efisiensi anggaran, justru mengabaikan hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Benarkah tidak ada jalan lain untuk efisiensi anggaran, hingga harus mengesampingkan nilai-nilai demokrasi? Konstitusionalkah mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi?

Tidak Ada Perbedaan

Baca Juga :  Apakah Presiden Keenam Indonesia Gila “Nama Baik”?

Cobalah susun sebuah daftar panjang untuk keburukan pelaksanaan pemilukada sejak tahun 2005. Susun pula daftar yang lain untuk keburukan pemilu presiden dan legislatif. Semua akan bermuara pada sebuah kata kunci “tanpa martabat”.

Seyogyanya alasan ini harus menjadi kata kunci untuk memberlakukan secara setara pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden dan Legislatif dan carilah dari sudut itu kata kunci lain sebagai solusinya.

Dengan membereskan filosofi untuk kecenderungan pasti pemihakan unitarisme atau federalisme, maka mulailah sekarang berbicara pencanangan rasional. Mungkin saja semua pemilu harus dilaksanakan serentak untuk efisiensi. Sekali dayung mendapat Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota legislatif (DPR, DPRD) dan DPD-RI. Atau, pilihan langsung hanya untuk Presiden, Gubernur dan legislatif, sedangkan Bupati dan Walikota diangkat saja oleh Presiden atas usul Gubernur. Kelihatannya aneh, tetapi fokusnya ialah memposisikan Bupati dan Walikota sebagai pekerja belaka dari kalangan karir yang tidak usah berpolitik praktis seperti ruwetnya saat ini. DPRD Kabupaten dan Kota juga tidak perlu, melainkan diperlukannya penambahan anggota DPRD yang hanya ada di Provinsi dengan mempertimbangkan political coverage berdasarkan daerah Kabupaten dan Kota.

Itu sebuah efisiens yang tetap mempertimbangkan harga mati kedaulatan rakyat. Namun, soal kemartabatan pemilu tentu saja tidak bisa dijawab dengan ini. Lalu?

—————————————–

*)Penulis: dosen sosiologi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum ‘nBASIS
sohibul KRISIS KETATANEGARAAN INDONESIA DAN “SHORT TERM SOLUTION” ELIT DAN PENGUASAn’BASIS adalah sebuah Yayasan yang didirikan tahun 1999 oleh sejumlah akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin (ilmu dan keahlian). ‘nBASIS adalah singkatan dari Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya dan memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok.

Blog: www.nbasis.wordpress.com

——————————————

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*