Kunjungan Boediono Korbankan Pedagang Kaki Lima

Lagi-lagi masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan. Kali ini terjadi pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di sepanjang jalan Kelud Sampangan, Semarang. Mereka dilarang berjualan karena mengganggu estetika kota menjelang kedatangan Wakil Presiden Boediono dalam rangka sosialisasi UU Gerakan Pramuka di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Semarang, Luthfi Dwi Yoga mengatakan kebijakan tersebut diskriminatif.

“Pemerintah menuduh PKL akan menyebabkan kesemrawutan, kemacetan ataupun mengganggu pemandangan para pejabat negara ketika melakukan kunjungan kerja, padahal ini adalah bukti ketidakmampuan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan wilayah khususnya penataan PKL,” katanya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (26/3).

Masih kata Lutfhi, pelarangan berjualan kepada PKL Kelud Sampangan dalam beberapa hari juga sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagian III  Pasal 6 ayat (1) menjelaskan Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini. Jadi jelas ini bertentangan dengan HAM,” tegasnya.(rakyat merdeka)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Lenyapnya Kasus Bank Century....

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*