Kunker DPRSU Ke Padangsidimpuan: Kejari dan Kejatisu Harus Usut Korupsi DAK Termasuk di Padangsidimpuan

www.metrosiantar.com

SIDIMPUAN-METRO; Komisi E DPRDSU mendesak kepada aparat penegak hukum, baik Kejari maupun Kejatisu untuk mengusut tuntas setiap permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan rehab sekolah yang bersumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 yang sudah menjadi persoalan nasional termasuk di Kota Psp.

Hal ini terungkap dalam salah satu rekomendasi Komisi E DPRDSU yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan, dan sosial, dalam kegiatan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Pemko Psp), Kamis (18/3) lalu.

Komisi E DPRDSU yang dipimpin langsung Ketua Komisi E, Brilian Muktar (P-DIP), Sekretaris Ketua Komisi E, Hj Fitri (PG) dengan anggota Yusuf Husain dan Muslim Simbolon (PAN), Feri Sunanto Kaban (PBR), Rahmiana Pulungan (PPRN), didampingi Wakil Ketua DPRDSU, Sigit Pramono Asri (PKS) juga meminta klarifikasi dan mempertanyakan kenapa dana yang bersumber dari Dana Bantuan Daerah (DBD) Provsu sebesar Rp3 miliar lebih yang hanya dipergunakan untuk proyek fisik. Padahal seharusnya peruntukkan dari dana ini adalah untuk peningkatan program dan kualitas dunia pendidikan di Psp.

Menurut Muslim Simbolon, untuk proyek fisik adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah melalui dana DAK, sedangkan dana DBD itu dikhususkan untuk peningkatan program dan kualitas dunia pendidikan serta SDM pendidikan.

Dan yang menjadi pertanyaan, lanjut Muslim, apa dasar dari Disdik Psp menggunakan dana tersebut untuk proyek fisik? Padahal peruntukannya untuk program dan peningkatan kualitas pendidikan dan SDM.

“Khusus untuk pendidikan di Kota Psp ini, kami melihat selain programnya yang tidak jelas arahnya juga kami mempertanyakan kenapa dana DBD dari Provsu, kok malah digunakan untuk proyek fisik? Apa dasar dari Pemko Psp melaksanakan itu? karena untuk persoalan fisik itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah dan kami juga mendapatkan banyak laporan kalau pelaksanaan DAK TA 2009 di Psp itu banyak masalah, untuk itu kami dari komisi E DPRDSU meminta dan mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaksanaan DAK Psp TA 2009,” demikian isi rekomendasi Komisi E DPRDSU yang dibacakan oleh Ketua, Brilian Muktar.

Untuk itu Komisi E DPRDSU meminta kepada Pemko Psp khususnya bidang pendidikan dalam seminggu ini untuk mengirimkan program dan grand design dan juga data-data seluruh kegiatan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Psp. (phn)

Komisi E DPRD Sumut Kunker ke Psp Soroti Program Disdik, Dinkes & Dinsos
www.metrosiantar,com

SIDIMPUAN-METRO; Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) ke Kota Padangsidimpuan (Pemko Psp), Kamis (18/3), DPRD Sumut menyoroti program dari Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Pemko Psp.

Kunker yang dipimpin Ketua Komisi E, Brilian Muktar (P-DIP), Sekretaris Komisi E, Hj Fitri (PG) dengan anggota Yusuf Husain dan Muslim Simbolon (PAN), Feri Sunanto Kaban (PBR), Rahmiana Pulungan (PPRN) yang di dampingi Wakil Ketua DPRDSU, Sigit Pramono Asri (PKS) diterima oleh Wakil Wali Kota Psp, Mara Gunung Harahap, Kepala Bappeda, Hadi Ashari Nasution, pimpinan SKPD dan para camat di lingkungan Pemko Psp di aula kantor Wali Kota Psp.

Brilian Muktar dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa tujuan kunker adalah untuk mensinkronkan visi dan misi Gubsu ‘bertaqwa kepada Tuhan YME dan masyarakat tidak lapar, tidak bodoh dan tidak sakit. Dengan prioritas program di kabupaten/kota yakni bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Usai ekspos oleh Kadiskes, Drg Doria Hafni, Sekretaris Disdik, Halomoan dan Kadissos, Zulfeddy Simamora, anggota komisi E Muslim Simbolon mempertanyakan sebenarnya bagaimana sistem dan model pendidikan yang digunakan oleh Pemko Psp, serta bagaimana standarisasi pencapaiannya dan apa saja program yang akan di lakukan untuk tahun 2011 mendatang.

Muslim Simbolon mengatakan, dalam ekspos yang disampaikan oleh tiga pimpinan SKPD tersebut tidak disebutkan berapa persen anggaran untuk ketiganya yang ditampung dalam APBD Psp. Hanya sekedar angka-angka saja, tanpa ada persentase dari total APBD Psp, dimana untuk pendidikan diharuskan sekitar 20 persen dari APBD, kesehatan 15 persen dari APBD.

“APBD Psp ini hanya lips service belaka. Programnya tidak ada yang match atau sesuai dengan visi dan misi Gubsu. Sehingga hal ini akan menyulitkan Komisi E untuk memperjuangkan usulan dari Pemko Psp, khusus untuk tiga bidang tersebut di atas. Kedatangan kita di sini untuk mensinkronkannya,agar program dan grand design Pemprovsu dengan pemerintah kabupten/kota itu sejalan,” ujarnya.

Sementara untuk kesehatan, kata Muslim Simbolon dari sekitar 19 ribu warga miskin di Kota Psp, belum semuanya memiliki kartu miskin atau juga kartu Jamkesmas. Sehingga di 2011 mendatang perlu diperhatikan agar semua masyarakat punya. Dan disarankan kepada Pemko Psp untuk mengalokasikan dana untuk membuat Jamkemda, agar bisa mengcover semua warga miskin.

“Bagi warga miskin yang tidak mempunyai Jamkesmas atau kartu miskin jika tidak mampu berobat, dapat dirujuk ke Medan, dan menjumpai kami di Komisi E, agar bisa ditangani di Rumah Sakit yang lebih memadai. Karena ada sekitar Rp7,5 milliar dana yang dianggarkan untuk masalah ini. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, korban lumpuh dari Kota Psp sudah kita bantu,” sebutnya.

Sementara itu mengenai RUSD Psp, Simbolon mengatakan bahwa pelayanan, kebersihan serta standarisasi RSUD Psp tidak ada yang jelas. Meskipun diakuinya bahwa tidak yang 100 persen RSUD di Indonesia yang menjalankan standarisasi pelayanan kepada masyarakat, hanya saja hal ini perlu ditingkatkan.

“Katanya Direktur RSUD Psp masih dirangkap oleh Sekda Psp, maka untuk meningkatkan sistem pelayanan dan juga peningkatan di RSUD Psp kita akan merekomendasikan agar Direktur RSUD defenitif segera ditetapkan,” tambahnya usai kunker kepada METRO.

Sementara itu untuk Dinsos, Komisi E menyarankan agar membuat grand design program yang akan dilaksanakan untuk disinkronkan dengan Dinsos Pemprovsu, sehingga usulan yang diajukan bisa dikawal oleh Komisi E.

“Dari hasil kunker ini kami menyimpulkan bahwa kita belum melihat ada tindakan konkrit dari pengalokasian APBD Psp yang menyentuh langsung masyarakat, baik melalui dana Provsu dan lainnya. Setiap SKPD harus membuat grand design untuk disesuaikan dengan design Pemprovsu. Bantuan DBD diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan program bukan pembangunan fisik dan kami dari Komisi E DPRDSU siap untuk berdialog dengan Pemko Psp untuk mencarikan solusi untuk pembangunan di Psp,” ujar Ketua Komisi E DPRDSU, Brilian Muktar.

Brilian Muktar meminta kepada Pemko Psp khususnya bidang pendidikan, sosial dan kesehatan dalam seminggu ini dapat mengirimkan program dan grand design masing-masing, untuk disinkronkan dengan Pemprovsu.

Wakil Walikota Psp, Mara Gunung Harahap dalam kesempatan tersebut berjanji akan memerintahkan 3 pimpinan SKPD dimaksud, untuk segera mengirimkan data, program dan grand designnya masing-masing.

“Saya akan memerintahkan para pimpinan SKPD yang di maksud untuk segera menyerahkannya seminggu ini,” ucapnya. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*