Kuntoro Harus Kembali ke Aceh

Proses penyerahan aset peninggalan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam hingga kini masih mengalami kendala.

Seluruh kepala daerah di Aceh menolak menandatangani dokumen serah terima aset tersebut yang disampaikan Tim Likuiditas Kementerian Keuangan.

” Ini kan hasil pemantauan kita (DPR) di Aceh. Pemerintah kabupaten/kota disana cerita bahwa BRR meninggalkan aset tanpa tidak merinci jenis aset beserta nilainya. Mereka sendiri tidak mau terima,” beber anggota Komisi III DPR, Panda Nababan di sela-sela rapat kerja dengan pemerintah di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).

Bahkan, masih kata Panda, para kepala daerah tersebut tidak diberi  kesempatan terlebih dahulu untuk memverifikasi hasil kerja tim likuidasi Kemenkeu tersebut.

“Yang menjadi persoalan, transfer aset itu sebelum BRR ditinggalkan dan nilainya besar, bisa triliunan,” tambah dia tanpa enggan menyebut nominal angkanya.

Terkait hal ini, menurut Panda, Kuntoro Mangunsubroto selaku Ketua BRR kala itu yang kini menjabat ketua UKP4, harus bertanggungjawab.

“Sudah nggak usah capek-capek ngurusin Satgas disini. Dia (Kuntoro) harus kembali ke Aceh karena dia ketua BRR. BPK harus periksa dan kalau ada unsur korupsi ya KPK,” tegas Panda.(RakyatMerdeka)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Hatta Pesan Pelesiran Anggota DPR Harus Bermanfaat

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*