Kursi Sekda Madina Masih Kosong

Hingga kemarin Bupati Madina Hidayat Batubara masih belum memiliki sekretaris daerah untuk membantu kerja-kerja pemerintahannya. Praktis posisi tersebut kosong. Sebab, Hidayat juga belum menunjuk Plt Sekda sejak dilantik dua pekan lalu.

Menyikapi kekosongan kursi orang nomor tiga di lingkungan Pemkab Madina ini, Hidayat Batubara diminta segera memilih dan mengangkat seorang pejabat untuk menduduki kursi Sekda Madina.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Madina Ali Hanafiah bersama sekretarisnya Iskandar Hasibuan, kepada METRO, Senin (11/7).

Menurut Ali, kebijakan yang dilakukan Hidayat Batubara yang mengeluarkan surat pemberhentian atau pergantian Sekdakab Madina dari Gozali sudah menyalahi aturan konstitusi dan keluar dari mekanisme birokrasi yang ada.

“Kami menilai kebijakan bupati yang baru saja dilantik itu tidak beretika terhadap struktural birokrasi di Madina. Itu merupakan pelanggaran konstitusi. Artinya, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah jelas bahwa sekdakab/sekdako diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati atau wali kota. Dan kita ketahui bahwa pengangkatan saudara Gozali itu melalui surat penugasan gubernur bukan bupati. Bupati dalam hal ini hanya mengajukan. Kami khawatir Bupati Madina dipermainkan oleh oknum-oknum agar citra bupati rendah di mata publik karena pergantian pemberhentian sekdakab bertepatan dengan pelantikan bupati dan Wakil Bupati Madina,” terang keduanya.

Sementara itu, Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Keluarga Besar Mahasiswa (Gabema) Madina Musliadi Nasution menambahkan, bupati terkesan telah menunjukkan suatu hal yang tak seharusnya dilakukan sebagai bupati normatif. Artinya, bukan tidak ada hak bupati untuk mengangkat dan memberhentikan jabatan struktural di jajaran pemkab termasuk sekda, tetapi bagusnya pengangkatan dan pemberhentian itu harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Ironisnya lagi dengan diberhentikannya Plt Sekdakab Madina sampai hari ini belum juga ada penggantinya.

Baca Juga :  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mandailing Natal (Madina) Demo PT SMGP

Dicari, Pejabat untuk Sekda

Sebelumnya, Bupati Madina Hidayat Batubara SE mencari sosok yang tepat untuk menempati posisi sekretaris daerah atau sekda. Sejak Hidayat-Dahlan dilantik sepekan yang lalu, selama itu pula kursi sekda Madina kosong.

“Saya masih ingin mencari dan melihat potensi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada. Lalu, mencari orang yang tepat, dan siapa-siapa saja yang dinilai mampu,” ujar Hidayat, kepada METRO, Senin (4/7) lalu.

Hidayat juga membenarkan plt sekda sebelumnya, Gozali Pulungan, telah dikembalikan ke Dishutbun. Hal ini mengingat banyaknya masalah di dinas tersebut yang harus ditangani maksimal. “Menurut saya itu tepat mengingat dinas tersebut sangat banyak masalah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Madina, M Taufik Lubis, kepada METRO, mengatakan, jabatan Sekda Madina belum ada pengisinya alias masih kosong.

Menurut Taufik, Plt Sekda Madina Gozali Pulungan tidak lagi menjabat sejak tanggal 28 Juni atau pada hari dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Madina. “Memang benar, Pak Gozali bukan lagi sebagai Plt Sekdakab Madina. Hingga saat ini masih kosong. Beliau (Gozali) sudah kembali ke jabatannya semula, yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina,” sebut Taufik.

Gozali yang dikonfirmasi METRO juga mengatakan hal yang sama. Ia bukan lagi Plt Sekda Madina atas surat Bupati Madina tertanggal 28 Juni lalu. Surat itu diterimanya pada Kamis (30/6) sore.

Baca Juga :  Muspida P. Sidimpuan Tolak ISIS

Dikatakan Gozali, pergeseran jabatan itu merupakan hal yang lumrah di dalam jajaran pemerintahan. “Artinya saya hanya menjalankan tugas yang dibebankan sama saya, tak ada hal lain. Jabatan ini amanah dan saya bekerja sesuai dengan mekanisme karena saya punya atasan,” kata Gozali. (wan/dok) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Mohon maaf, kelihatan sekali bupati yang baru dilantik ini arogan, sok tau, dan mau menunjukkan bahwa dia merasa hebat. Harusnya dia banyak berdiskusi dulu, minimal kepada wakilnya, apakah pemberhentian sekda itu sudah tepat. Pengembalian sekda ke jabatan semula (dishutbun) terkesan sembrono meskipun kata bupati di sana sedang banyak masalah yang perlu segera penanganannya. Kelihatan pak bupati kita yang baru ini tidak tahu menahu aturan di birokrasi. Tapi sayangnya sok hebat. Apa salahnya bertanya kepada pak wakil bupati, pak dahlan kan orang yang paham betul tentang aturan dalam birokrasi pemerintahan. Masak baru beberapa detik dilantik menjadi bupati, tetapi sudah memberhentikan sekda meskipun itu plt juga. Apa gak bisa sabar beberapa hari dulu. Jangan lah diperlihatkan kepongahan kita pada rakyat Madina. Malu kita pada kabupaten lain. Karena berita seperti ini cepat sekali menyebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia. terima kasih.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*