Lagi, Pilkada Ulang Madina Ditunda

Pilkada ulang Kabupaten Mandailing Natal yang dijadwalkan 20 April 2011 terpaksa ditunda. Pasalnya, di saat bersamaan digelar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang jatuh pada 18 sampai 21 April 2011 untuk tingkat SMA/sederajat.

Penundaan itu diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Madina, Rabu (23/3) kemarin. Sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 06/BA/III/2011, bahwa pemungutan suara ulang direncanakan 24 April 2011 atau mundur 4 hari dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Diundurnya pemungutan suara ulang tersebut juga berimbas terhadap bergesernya sejumlah jadwal dalam tahapan Pemilu kepala daerah (KDH) dan Wakil KDH Madina periode 2010–2015. Seperti pendistribusian surat suara dan kelengkapan TPS, serta penyampaian gugatan dan penyelesaian sengketa hukum.

Sedangkan hari H pemungutan suara yang sebelumnya dijadwalkan Rabu (20/4), ditetapkan sebagai tahapan pengecekan persiapan pemungutan suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Terkait penundaan ini, Panwas Pilkada Madina menilai KPUD telah lalai dalam menjadwalkan hari H pemunugtan suara. Pada Senin (14/3), Panwas menyurati KPUD Madina menyarankan agar penyelenggara mengevaluasi jadwal tahapan dimaksud. Karena bukan hari libur dan tidak bisa diliburkan, karena Badan Standard Nasional Pendidikan telah menetapkan 20 April sebagai waktu pelaksanaan UN secara nasional.

Menindaklanjuti surat Panwas Pemilukada dan desakan pihak lainnya untuk mengevaluasi kembali jadwal tahapan tersebut, KPUD Madina mengirimkan surat ke DPRD Madina, Selasa (22/3) tentang Penundaan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Ulang Pilkada Madina tahun 2011.

Baca Juga :  Berkas Lengkap, Bupati Madina Segera Disidang

Ketua KPUD Madina Jefri Antoni dalam surat tersebut menjelaskan, dalam Pasal 70 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian KDH dan Wakil KDH yuncto PP No.49 tahun 2008 ditegaskan, pemungutan suara sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada hari libur atau yang diliburkan.

KPUD Madina, katanya, dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilu KDH dan Wakil KDH tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. “Demi kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan Pemilukada dimaksud, kami selalu berkoordinasi dengan Muspida Plus Kab. Madina,” kata Ketua KPUD Madina yang dihubungi via telefon.

Dijelaskan, jika Pemilukada Madina tetap diselenggarakan pada 20 April, akan berimplikasi negatif. Karena kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*