Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel Dinilai Belum Berkekuatan Hukum Tetap

SIPIROK- Ketua Presidium Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), Bangun Siregar SH, menilai lahan pertapakan Kantor Bupati Tapsel sesuai SK Menhut No.244/2011 belum berkekuatan hukum tetap.

 

Ketua Presidium LP2TS menyampaikan bukti gugatan dalam persidangan di PTUN Jakarta.

Ketua Presidium LP2TS menyampaikan bukti gugatan dalam persidangan di PTUN Jakarta.
Hal ini merujuk amar putusan hakim PTUN Jakarta atas register perkara nomor 113/Pdt.G/2011/PTUN.JKT kepada Menteri Kehutanan RI dan Bupati Tapsel terkait terbitnya SK Menhut No.244/2011 yang tidak disebut secara sah dan meyakinkan SK tersebut dimenangkan.

“Yang diputuskan adalah hakim menerima eksepsi tergugat 1 (Menteri Kehutanan RI) dan eksepsi tergugat II (Bupati Tapsel) mengenai penolakan mereka atas legal standing LP2TS dan dianggap LP2TS tidak mempunyai kepentingan langsung dengan obyek perkara. Inikan sudah terjadi keganjilan dalam proses hukum. Jika memang demikian kenapa kemarin dalam sidang persiapan hakim tetap dilanjutkan, ditolak saja pada waktu itu seperti yang disebut pada putusan akhir tanggal 21 November kemarin. Akan tetapi kita sudah banding makanya belum berkekuatan hukum tetap. Di samping itu juga perlu kita syukuri persidangan kemarin sudah menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) yang menyatakan hal yang sama pada kita bahwa jika keputusannya demikian tentu ada keganjilan,” kata Bangun Siregar.

Sedangkan anggota Komisi III DPR-RI, Yahdil Abdi Harahap, kepada METRO melalui telepon selulernya, Senin (28/11) menyatakan penetapan Sipirok sebagai ibukota Tapsel sebagaimana yang diamanatkan UU harus jelas, dan terbuka dan jangan ditutup-tutupi.

Baca Juga :  Bupati Harus Berani Copot Kaban Bappeda Palas

Secara langsung memang dirinya telah melihat billboard yang menyebutkan ‘Di sini Akan Dibangun Kantor Bupati Tapsel dan Sarana-Prasarana Lainnya Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 244/Menhut-II/2011’.

‘”Mestinya SK Menteri Kehutanan tidak boleh berseberangan dengan UU yang ditentukan. Padahal dasar penentuan ibukota Tapsel kan UU 37 dan 38 tahun 2007 ibukota Tapsel di Sipirok. Pelaksanaannya harus jelas dan jangan sampai memasuki wilayah lain. Kalau memang sudah memasuki wilayah lain di luar Sipirok ya UU itu harus direvisi dulu,” tegas polistisi PAN tersebut.

Salah seorang warga Dano Situmba, Kecamatan Sipirok, Zul Akhir Siregar, menilai seharusnya ada langkah persuasif dari pemerintah, bukan main terobos dengan meratakan langsung lahan pertanian (kebun) warga dan perkuburan yang ada.
“Kami tidak takut dengan intimidasi mereka, jauh sebelum negara ini merdeka desa kami sudah ada. Tentu terdapat keanehan bila hak milik kami atas perkampungan dan lahan kebun warga sirna begitu saja hanya karena suatu Ketetapan SK Menhut No 244/Menhut-II/2011 yang terbit bulan April yang lalu. Apakah mereka tidak mempunyai hati nurani lagi.

Sebagai warga negara kami merasa hak hidup dan hak sebagai warga negara telah dirampas,” katanya beberapa waktu lalu.
Zul menambahkan, seharusnya Menteri Kehutanan RI dan Pemkab Tapsel meninjau Surat Perjanjian Tahun 1953 antara Kuria Baringin Sipirok, Kuria Batu Nadua dan Asisten Wedana tentang penyerahan sejumlah lahan ke Jawatan Kehutanan untuk direboisasi. (ran)(metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Usut Tuntas Kasus PS Sidimpuan!

11 Komentar

  1. Agar semua pihak dan masyarakat mengetahui permasalahan Masyarakat menggugat masalah pertapakan perkantoran sarana dan prasarana kantor Bupati Tapsel yang berada di lokasi Desa Janjinauli bukan di Dano Situmba biar terang benderang semua pihak mengetahui.kami bukan kalah tetapi ini baru kulitnya saja yang kami perkarakan ke PTUN Medan bukan pokok intinya yang jelas kami Bukan kalah tetapi hakim mengarahkan harus ke Pengadilan Negeri karena menyangkut masalah Hak sehingga kami menggugat menteri kehutanan dan Pemda Tapsel kepengadilan Negeri Padangsidimpuan karena kami memiliki surat bukti dan sejarah Desa mulai Tahun 1900 Desa Janjinauli sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka jelas status Desa Janjinauli.Jadi kami masyarakat meminta keadilan di Negara ini ,sehingga kami menggugat Menteri Kehutanan sebagai sumber masalah tentang tukar menukar Hutan dan terbitlah SK 244/Menhut/2010,SK ini lah yang menjadi Dewa Bagi Bupati Tapsel sehingga masyarakat dianggap penggarap pada hal kami resmi pewaris Tanah dan Kuburan Desa Janjimauli ,makanya orang yang tidak mengetahui sejarah sama dengan orang tidak menghargai perjuangan.Negara ini juga berdiri karena ada sejarahnya berdiri yang di ketuai oleh Presiden Pertama Ir.Soekarno dan Hatta jadi mari kita hargai sejarah setiap berdirinya setiap Desa.inilah yang perlu saya sampaikan kepada semua pihak ,kita harus luruskan yang salah harus bertanggung jawab yang benar harus di jungjung tinggi demi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penegak Hukum di Negara ini.thanks

  2. Kepada masyarakat seluruh Tapsel lihatlah peminpin yang membela hak2 anda,jangan mau dipolitiki karena uang,karena uang membuat kita terkecoh,sehingga kita masyarakat yang rusak akibat segelintir orang.Kita mengetahui mana peminpin yang cerdas,pintar,melindungi hak2 rakyat dan tidak memperkaya diri sendiri.kalau kita mau buka2an apa yang di perbuat pemerintah Tapsel terhadap kemajuan rakyat.apalagi DPRD Tapsel apa yang mereka perbuat terhadap rakyat kecil,malah mereka sudah duduk di Kursi DPRD panas itu ,sehingga mereka memikirkan bagaimana mereka mau bringas mengembalikan uang mereka sewaktu kampanye waktu pemilihan sehingga ujung-ujungnya cari uang apapun ceritanya uang yang mereka cari setelah duduk menjadi anggota Dewan,bukan membela hak2 rakyat jadi percuma ada anggota DPRD sebagai wakil rakyat.saya masih ingat betul kata Presiden Gur Dur anggota DPRD dan DPR tidak jauh seperti anak TK kita lihat sendiri kelakuan mereka ,saya malu melihat gaya anggota Dewan saat ini.kita masyarakat yang berpendidikan terkecoh dengan orang2 tidak bertanggung jawab.

  3. Mari kita serahkan kasus Pertapakan perkantoran kantor Bupati Tapsel,tanah dan pekuburan Desa Janjimauli Kepada Tuhan biarkan Tuhan yang bekerja atas pembodohan yang dilakukan oleh pihak yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang yang di tindas.wahai wakil Rakyat sadarlah berbuat tidak baik,belalah hak2 rakyat mu.Wahai Utusan Tuhan (Para Hakim )jauhkan lah hal2 yang yang merugikan banyak orang demi kebutuhan pribadi ,demi tegaknya keadilan di negeri ini.

  4. Mari kita semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan ,tentang lahan dan pekuburan Desa Janjimauli karena sesuai dengan bukti dan sejarah Desa Janjimauli sudah ada jauh sebelum indonesia ini merdeka.Jaman belanda Desa Janjimauli masuk dalam Peta secara tertulis dan setelah merdeka juga masih tertulis nama Desa janjimauli kemudian jaman Orde baru juga masih Tertulis.kami melihat para generasi sekarang Desa kami di hilangkan nmama nya dari Peta dirubah mejadi Dano situmba,saya mau bertanya kepada yang mengerti Hukum apakah boleh menghilangkan desa atau kampung orang demi kepentingan tertentu.ini yang saya sayangkan kepada penegak hukum yg berada di indonesia ini,masih adakan keadilan kami dapat di indonesia ini.kami memiliki bukti yang kongkrit dan terpercaya,sedangkan pihak pemerintah memiliki bukti yang sudah direkayasa ,boleh kita buktikan secara pengakuan dan tertulis.pemerintah memiliki data mulai Tahun 2009 yang sudah di rekayasa mereka sendiri.kita memiliki data sebelum indonesia merdeka.bagaimana manusia di negara ini apakah kita terusmenerus membodohi masyarakat ? Ini yang harus kita renungkan oleh penegak hukum.ok salam perubahan yang salah harus di hukum dan yang benar harus di jungjung tinggi.

  5. Saya hanya dua pertanyaan saya tentang Kantor Bupati Tapanuli Selatan 1.dimana sebenarnya lokasi perkantoran itu di Bangun di Dianalogikan kah atau di lokasi Desa Janjimauli karena saya melihat dan menganalisa semua data baik peta jaman belanda ,jaman setelah merdeka donositumba itu berada di perbatasan dengan Desa Janjimauli, jadi Pemeritah Pemkap Tapanuli selatan salah menempatkan lokasi Kantor Bupati Tapanuli Selatan perlu di tinjau kembali karena salah menempatkan lokasi sehingga pihak yang dirugikan oleh Pemda Tapanuli Selatan adalah Desa Janjimauli kami melihat pembohongan masyarakat beralaskan SK 244 Menhut sementara menteri Kehutanan Menyuruh Bupati agar menyelesaikan Pihak ke Tiga apa bila ada masuk dalam SK 244 Menhut 2010

    • Pertanyaan saya yang ke dua adalah kenapa pemerintah Tapanuli selatan berani membangun kantor yang salah lokasi segaris nya kantor Bupati di bangun di area DanoSitumba tapi Bupati membangun di daerah tanah Wilayat Desa Janjimauli,perlu di Pertanyakan tentang pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Selatan kenapa Bupati membangun gedung gedung perkantoran tanpa ada alas Hak ,sedangkan masyarakat memiliki alas hak yang di akui pemerintah dianggap ilegal oleh Bupati jadi siapa disini yang salah oknum pemerintahnyakah atau masyarakatnya jadi perlu di Tegaskan oleh BPN pusat karena permasalahan area perkantoran sekarang masih status dalam perkara si Pengadilan Negeri padangsidimpuan tetapi pemerintah Tapanuli Selatan tetap Tidak menghargai Hukum Yang berlaku di Indonesia ini kami masyarakat kecil yang tidak punya daya melawan penguawasa di Tapanuli Selatan di bawah Pemerintahan Bupati Tapanuli Selatan Yaitu Syahrul Pasaribu yang lebih sakitnya lagi kuburan leluhur kami di bongkar paksa oleh intruksi Bupati Tapanuli Selatan lebih kejam dari PKI jadi kepada bapak Presiden Repoblik Indonesia Bapak kami Jokowi agar melihat penindasan yang di lakukan oleh Pemerintahan Tapanuli Selatan di bawah Pemerintahan Bupati Syahrul Pasaribu kami meminta kepada bapak Presiden Repoblik Indonesia yang kami cintai ini Bapak JOKOWI dan Bapak Wakil Presiden Repoblik Indonesia Bapak Drs.H.Yusuf Kalla agar kami di perhatikan Hak – Hak kami dirampas oleh Bupati Tapanuli Selatan sementara nenek Moyang kami juga ikut berjuang mengusir Penjajah dari ibu Pertiwi Repoblik Indonesia ini .mohon kami di perhatikan Bapak President .

  6. Aspirasi dan Sikap Masyarakat Desa Janji Mauli, Desa Dano Situmba, Desa Aek Siporda, Desa Sitorbis tertanggal 12 Januari 2012 terhadap SK 244/Menhut-II/2011 tentang areal pertapakan Kantor Buapati Tapsel beserta sarananya, sebagai berikut :-
    1. Agar Procesverbaal penyerahan tanah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1953 pihak I Asisten Wedana di Padang Sidimpuan (Marahamat Siregar) ,pihak ……II Dewan Negeri Batunadua di Pargarutan (Sutan Mangarahon) pihak III Kepala Bahagian Daerah Hutan Angkola ( Saidi Siregar), diperiksa / Mengetahui Kep. Sub Daerah Hutan Tapanuli Selatan D.P Siregar, salah satu butir diktumnya yakni : untuk menjadikan tanah2 tersebut reboisasi (penghutanan) dengan mengingat segala tanah2 yang telah lebih dahulu diusahakan penduduk dapat dikeluarkan dari maksud reboisasi, agar surat tersebut terlebih dahulu dinyatakan batal dan tidak berlaku secara hukum (Fotocoy terlampir)
    2. Meminta kepada intansi Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan memberikan fotocopy dari peta asli sesuai SK Menhut No. 244/ Menhut -II/ 2011, sekaligus melaksanakan survei lapangan tentang luas lahan, posisi patok batas tanah serta disaksikan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama.
    3. Diadakannya tanah ganti tanah kepada masyarakat yang menjadi dampak langsung dari pelepasan lahan untuk pembangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan.
    4. Masyarakat menggugat secara hukum atas lahan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan.
    5. Komvensasi atas kerugian material baik berupa rumah, tanaman dan persawahan agar dilakukan secara layak dan wajar.
    6. Tanah Wakaf/ Pekuburan Desa Janji Mauli, Desa Dano Situmba, Desa Aek Siporda, Desa Sitorbis, tetap pada posisi yang sudah ada dan memohon agar diberi tambahan lahan mengingat penduduk yang bermukim di desa tersebut setiap saat bertambah.

  7. Ass warga Situmba Zul Akhir Siregar. Via apakabarsidimpuanonline yang mereferensi MetroSiantar selaku pemberita awal, saya mau tanya, mana itu Surat Perjanjian Kuria Baringin, Kuria Batunadua, Asisten Wedana (Sipirok atau Sidimpuan?) dengan Jawatan Kehutanan (wilayah mana, tingkat mana?) yang katanya dibuat Tahun 1953? kenapa tidak digunakan jadi alat upaya hukum mementahkan SK Menhut? Kebijakan Kemenhut dengan Peraturan No. 50 Tahun 2011 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam beberapa paragraf jelas tegas mengatur Hak-hak Pihak Ketiga yang telah ada sebelum areal tsb dihunjuk menjadi kawasan hutan negara. Gimana caranya saya bisa lihat surat Perjanjian tsb? Sekedar sample advokasi sukses sederhana, di wilayah Padangsidimpuan, adanya sejumlah surat-surat tanah pembuatan di bawah Tahun 1982 sebelum sa`at berlaku TGHK diback-up Permenhut 50/2011, membuat sejumlah rakyat petani di Simirik Pargarutan Julu kini udah bisa kembali mengolah tanah milik dan warisannya yang sejak tahun 70-an dicaplok rezim Orde Baru, kini diakui status tanahnya APL, tak perduli lokasinya berada di dalam kawasan hutan negara bahkan di dalam areal konsesi IUPHHKTI Pt. TPL d/h IndoRayon. Untuk hal polemik kontroversi lahan Maragordong, KilangPapan, Sipirok, mana data otentik Surat Perjanjian tsb? Mari kita pakai mengerakkan P.50/2011 membatalkan SK.No. 244/2011.

  8. Pemkab Tapsel dibawah kepemimpinan Syahrul Pasaribu tak ubahnya dengan Perusahaan di Tapsel (OPM). Masyarakat Binasari sudah ada sebelum PT tersebut masuk namun tetap saja HGU yang dikeluarkan mencaplok seluruh lahan masyarakat, Pemkab tak ubahnya seperti penghisap darah rakyat yang seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung rakyat. Kami makan hanya dari kebun yang sekarang diklaim pertapakan kantor bupati !!!!

  9. Benar apa kata bang yahdil memang pemerintahan itu harus diwilayah sipirok.kalau tidak UU dirobah. kalau disana pemerintahan sangat jauh dari kota sipirok,membuat kota itu hidup dan maju adalah pertambahan penduduk yg tiggal disipirok . kalau pemerintahan sudah perbatasan sama p.sidimpuan tidak menutup kemunkinan orang2 pemerintahn cenderung tiggal diluar daerah sipirok karena lebih dekat ke p.sidimpuan nya..siprok jadi kota mati..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*