Langkah Tegas Memiskinkan Koruptor

Oleh: Rosmalum *)

Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo, yang diduga merupakan praktik pencucian uang dari kasus korupsi yang menyeretnya. Sudah banyak aset petinggi Polri itu yang berhasil disita oleh KPK dan kemungkinan aset lainnya akan terus ditelusuri. Sejauh ini, KPK menemukan dan menyita lebih dari 20 aset Djoko dengan total nilai sekitar 70 miliar rupiah. Aset-aset Djoko itu terdiri dari lahan dan bangunan yang tersebar di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Bali. Jejeran harta jenderal polisi itu memang benar-benar telah membuat banyak orang terkejut.

Selain itu, KPK juga menyita aset Djoko lainnya berupa mobil mewah, yakni Jeep Wrangler, Nissan Serena, dan Toyota Harrier, serta enam bus pariwisata. Bukan hanya aset Djoko, KPK juga menyita aset milik Ahmad Fathanah, tersangka suap pengurusan kuota impor daging sapi. KPK menyita empat mobil mewah orang dekat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, itu, di antaranya mobil Toyota jenis FJ Cruiser, mobil Toyota Alphard, mobil Toyota jenis Land Cruiser Prado TX, dan mobil Mercy C 200.

Selain itu, KPK juga telah menyita saham milik Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan nilai total sekitar 400 miliar rupiah. KPK juga menyita aset lainnya yang diduga milik mantan anggota Komisi Hukum DPR itu berupa kebun kelapa sawit yang ditaksir senilai 90 miliar rupiah. Semua itu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap koruptor.

Sekalipun kemudian belum dapat dipastikan bahwa penyitaan berbagai aset itu akan melahirkan efek jera, namun setidaknya KPK telah berusaha menjalankan penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Sudah banyak pejabat negara, aparat penegak hukum, dan wakil rakyat di parlemen yang ditangkap KPK dan diadili serta divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai koruptor, namun korupsi semakin merajalela. Itu karena sanksi dan vonis yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera.

Sangat Tidak Adil

Sebenarnya terus terang harus diakui bahwa sanksi dan vonis yang diberikan kepada para koruptor sangatlah ringan. Lihat saja misalnya sejumlah vonis koruptor yang sangat tidak adil dan bahkan menimbulkan perlawanan ditengah-tengah masyarakat. Angelina Sondakh divonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni menjadi 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan 6 bulan atas kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Baca Juga :  Kita, Indonesia, Dalam Catatan Google

Muhammad Nazaruddin hanya divonis hukuman penjara selama empat tahun dan sepuluh bulan dengan denda 200 juta rupiah subsider empat bulan dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Jumat. Coba bandingkan dengan pencuri kelas bawah. Hukuman bagi pencuri kelas bawah jauh lebih berat jika dibandingkan dengan tindak kriminal yang mereka lakukan. Warga biasa yang kedapatan mencuri seekor ayam saja bisa sampai babak belur dan bahkan ada yang harus meregang nyawa karena dikeroyok massa.

Belum lagi penyiksaan selama terkurung di jeruji besi hingga masa hukumannya berakhir. Perlakuan itu berbeda dengan koruptor. Mereka masih bisa menghirup udara segar di luar penjara. Mantan pegawai pajak, Gayus Halomoan Tambunan, misalnya. Terdakwa kasus mafia pajak dan pencucian uang ini masih bisa menonton pertandingan tenis Tournament Commonwealth Bank Tournament of Champions, di Nusa Dua, Bali, Jumat (5/11) dua tahun lalu, saat yang bersangkutan menjadi tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Bertentangan dengan Nilai Moral

Koruptor juga bisa memesan tempat di penjara seperti layaknya sebuah kamar hotel berbintang seperti yang dilakukan Artalyta Suryani alias Ayin di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Publik menjadi gamang. Negeri yang dulu selalu mengusung dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang positif dalam setiap aspek kehidupan warga negaranya, kini tinggal cerita dan kenangan.

Hampir semua aspek sosial di negara ini sudah tercemari oleh hal-hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang senantiasa digembar-gemborkan itu. Para petinggi atau pejabat negara berlomba-lomba untuk memperkaya diri mereka. Para koruptor seenaknya dan dengan mudahnya merampas uang negara hingga miliaran rupiah. Tidak hanya itu, pegawai pajak, anggota dewan, aparat kepolisian, hakim, jaksa, mereka semua hampir sama saja. Ironisnya, itu dilakukan di tengah kemiskinan yang masih melilit rakyat.

Hukuman yang dijatuhkan tidak pernah membuat takut para koruptor.Karena itu, jangan heran, kalau setiap saat ada saja pendatang baru yang berstatus sebagai koruptor. Negara ini tidak akan pernah terbebas dari korupsi selama tidak ada perbaikan hukum. Hukum yang berlaku selama ini terkesan sangat ringan dan sangat fleksibel. Tidak heran kalau selalu saja ada generasi baru penerus para koruptor dari hari ke hari dan dari masa ke masa.

Baca Juga :  Meneropong Agenda Baru Polri Dan Kapolri Baru

Untuk memberantas korupsi secara menyeluruh sebenarnya tidaklah cukup dengan menghadapkan para koruptor ke pengadilan. Vonis yang terlalu ringan akan membuat koruptor merasa tidak takut untuk mengulangi perbuatannya. Demikian juga dengan masyarakat yang menyaksikannya tidak akan pernah melihat kasus korupsi sebagai kasus yang membawa dampak hukum yang cukup berat. Belum lagi kondisi lembaga pemasyarakatan yang masih sangat rawan diperjualbelikan. Status sebagai tahanan maupun terpidana pada akhirnya hanya dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang memiliki uang.

Untuk lebih memaksimalkan pengakan hukum dalam bidang korupsi, maka tiada jalan lain kecuali dengan menerapkan sanksi berat bagi para koruptor. Selain itu hal yang terpenting adalah bahwa semua aset koruptor yang sudah terbukti melakukan korupsi harus disita agar melahirkan efek jera di kemudian hari.

Aset-aset itu harus dikembalikan ke negara agar kemudian dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini perlu dilakukan, disamping membuat para koruptor takut mengulangi perbuatannya, juga agar proses hukum yang dijalaninya dapat bermanfaat bagi bangsa. Sepanjang tidak ada langkah tegas memiskinkan koruptor, maka sepanjang itu pula korupsi akan tetap merajalela dan selalu menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa ini. *** (source: analisadaily.com)

*) Penulis, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, tinggal di Pematangsiantar.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*