Lanjutan Sidang Kasus Dugaan Korupsi TPAPD Tapsel 2005

Amrin Keluarkan Uang Perintah Atasan
Penasehat hukum terdakwa mantan Pemegang Kas (PK) Sekretariat Pemkab Tapsel, Amrin Tambunan (46), menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dan tak jelas, pada sidang kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 sebesar Rp1.590.944.500. Selain itu, terdakwa Amrin Tambunan mengeluarkan uang hanya mengikuti perintah atasannya.

Ini diutarakan penasehat hukum terdakwa Amrin Tambunan, melalui Heddy Raja SH, saat membacakan eksepsinya atas dakwaan JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan (Psp), Kamis (4/11). Sidang dipimpin majelis hakim Efiyanto D SH, dengan anggota Lodewyk I Simanjuntak SH danTri Saragih SH, serta dihadiri JPU, Sartono Siregar SH, dan terdakwa Amrin Tambunan.

Heddy Raja SH mengungkapkan, dakwaan JPU tidak lengkap. JPU dalam dakwaannya telah melanggar asas tiada pidana tanpa perbuatan pidana atau tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana, dan tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemegang jabatan.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemegang jabatan, sebut Heddy Raja, dilandasi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, selain orang juga mengenal korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tipikor.

Adapun tipikor dilakukan korporasi apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Bahwa dalam perkara aquo terdakwa Amrin Tambunan dalam melaksanakan tugasnya sebagai PK pada Sekretariat Pemkab Tapsel tetap mengacu pada perintah atasan.

“Bahwa jika dicermati dakwaan JPU baik dakwaan primer, subsider maupun lebih subsider lagi, unsur menyalahgunakan wewenang tak dapat diletakkan pada terdakwa Amrin. Sebab terdakwa hanyalah seorang PK yang tak dapat mengeluarkan dana tanpa adanya perintah atasan. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan wewenang sebagai yang diinginkan UU Tipikor tak dapat dibebankan kepada terdakwa. Dengan tidak diikutsertakannya pihak pemegang jabatan dalam perkara aquo menyebabkan dakwaan JPU tak lengkap sebagaimana diamanahkan pasal 142 (2) KUHAP,” ujar Heddy.

Amrin Menjabat PK, 27 Desember 2004

Heddy mengungkapkan, dakwaan JPU tidak jelas, tidak tergambar unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primer. Diuraikannya, tidak jelasnya dakwaan JPU terlihat dari jumlah kerugian negara sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan JPU sebesar Rp1.590.944.500. Bahwa jumlah kerugian negara tersebut merupakan penggabungan APBD tahun 2004 dan 2005, dimana tahun 2004 terdakwa baru diangkat jadi PK berdasarkan SK Bupati Tapsel Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004.

“Hal ini menunjukkan sebelum 27 Desember 2004, terdakwa belum menjabat PK. Ini juga menunjukkan terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya pengucuran dana sebelum 27 Desember 2004 atau sebelum terdakwa menjabat sebagai PK,” ucap Heddy di persidangan

Baca Juga :  Conservation International (CI) Harus Bertanggung Jawab Soal Tata Batas

Eddy menjelaskan, dakwaan JPU tidak menguraikan secara jelas bagaimana cara-cara terdakwa dan atau pihak lainnya melakukan perbuatan tipikor. Tidak jelasnya penguraian dalam dakwaan JPU terlihat dalam dakwaan primer yang menguraikan terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Rahudman Harahap MM selaku Sekda Tapsel beserta saksi Ir Leonardy Pane MM yang pada saat itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan saksi Ali Amri Siregar selaku Plt Kabag Keuangan Pemkab Tapsel periode 16 Desember 2004-11 Februari 2005, serta saksi Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Tapsel periode Agustus 2003-April 2005.

Selanjutnya Heddy menyampaikan, dari uraian-uraian JPU tidak ada satu penguraian tentang bagaimana peran masing-masing saksi melakukan perbuatan tindak pidana itu, akan tetapi JPU hanya menguraikan peran terdakwa saja. Padahal, perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berkesinambungan. “Oleh sebab itu dakwaan tersebut tak jelas,” terangnya. Tidak itu saja, penasehat hukum terdakwa menyatakan dakwaan JPU tidak melukiskan atau memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan secara sempurna, akan tetapi justru melukiskan perbuatan dari unsur perbuatan lainnya.

Dikatakannya, perbuatan terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran dana TPAPD TA 2005 dalam bentuk panjar yang disetujui saksi Rahudman Harahap beserta saksi-saksi lainnya dilakukan sebelum disahkannya dan ditetapkannya APBD Tapsel TA 2005. Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Rahudman Harahap dan saksi lainnya yang telah mengajukan permintaan pencairan dana TPAPD bertentangan dengan pasal 49 ayat 1 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 huruf i dan pasal 20 ayat 2 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Bahwa anasir-anasir unsur pasal 49 ayat 1 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 huruf i dan pasal 20 ayat 2 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2004 tidak dilukiskan sedemikian rupa oleh JPU dan bagaimana peran masing-masing pihak tersebut. Oleh sebab itu dakwaan JPU tak jelas,” tutur Heddy lagi.

Dakwaan JPU tidak cermat, tambah Heddy, terlihat dari konstruksi kejadian peristiwa tidak jelas, padahal dalam dakwaan harus dapat alur konstruksi peristiwa secara jelas. Ini terlihat dari bunyi dakwaan JPU yang secara tegas menyatakan terdakwa diangkat menjadi PK berdasarkan SK Bupati tanggal 27 Desember 2004. Kemudian, dakwaan JPU, pada tanggal 14 Desember 2004 menyebutkan terdakwa telah melakukan permintaan pembayaran panjar sebesar Rp480.870.000.

Baca Juga :  Walikota Dan Sekda Gagal Mengayomi Pemko Padangsidimpuan

“Jika dikaitkan kedua tanggal terjadinya di atas dengan peristiwa yang terjadi, sungguh tidak masuk akal, kabur dan tidak jelas. Sebab tanggal 14 Desember 2004 terdakwa belum menjabat sebagai PK pada Sekretariat Pemkab Tapsel. Ini menunjukkan ketidakcermatan dakwaan JPU yang membuat anasir-anasir dengan fakta yang berlawanan,” lanjutnya.

Seterusnya HEddy menguraikan bahwa fakta yuridisnya adalah terdakwa baru menjabat sebagai PK 27 Desember 2004.Ini menunjukkan bahwa dalam kapasitas apa terdakwa melakukan pekerjaan pada 14 Desember 2004.

“Artinya secara logika hukum terdakwa pada hakikatnya efektif melakukan pekerjaan pada hari Senin 3 Januari 2005,” ujarnya.

Kemudian, sambungnya, ketidakjelasan dakwaan JPU juga terlihat pada uraian yang menyebutkan di bulan Desember 2004, oleh terdakwa melakukan pembayaran dana TPAPD triwulan III dan IV TA 2004 sebesar Rp480 juta.

Sehingga penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya berdasarkan uraiannya mengungkapkan peristiwa bulan Desember tahun 2004 yang dimaksud dakwaan JPU sungguh tidak jelas dan kabur, sebab APBD Tapsel TA 2005 belum ada disahkan DPRD.

“JPU telah keliru dan salah dalam dakwaannya melibatkan dakwaan dalam pendistribusian dana anggaran APBD tahun 2005. Berdasarkan uraian hukum itu, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mempertimbangkan eksepsi yang kami ajukan dalam persidangan ini. Mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan, menerima eksepsi di atas, menyatakan surat dakwaan JPU nomor register perkara PD3-06/PSP/2010 tanggal 7 Oktober 2010 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” pungkas Heddy.

Untuk mendengar repliks atau tanggapan JPU atas eksepsi penasehat hukum terdakwa, ketua majelis hakim Efiyanto D SH menunda persidangan dan melanjutkannya Selasa (9/11) mendatang.(neo)(Metro Siantar)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*