LAPK: Jangan Pelihara Krisis Listrik di Sumut

Medan – Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di Tanah Air, sepertinya tidak akan terwujud untuk di Sumatera Utara (Sumut). Soalnya, krisis listrik yang sudah lebih dari 10 tahun melanda daerah tersebut, yang menjadi keluhan berbagai elemen masyarakat, masih juga dirasakan akibat pemadaman bergilir.

“Polemik pengalihan listrik dari Inalum ke PT PLN, terasa seperti ada nuansa politisnya. Padahal, pengalihan itu bukan kiamat atas Inalum. Nuansa politis yang diangkat ke permukaan itu seakan memelihara krisis listrik,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Faried Wajdi kepada SP, Minggu (30/11) malam.

Farid menduga, para elit yang meliputi legislatif, eksekutif maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mempersoalkan pengalihan listrik dari Inalum tersebut, terkesan memarginalkan kepentingan publik. Apalagi, pihak yang dimaksud memperdebatkan persoalan itu ke publik melalui media massa. Kepentingan masyarakat diabaikan.

“Secara matematis, PT PLN memiliki banyak mesin pembangkit di Sumut. Namun, banyaknya mesin pembangkit yang dikerjakan itu, ternyata bukan solusi mengatasi krisis. Jadi, wajar muncul asumsi, usaha nyata dari PLN mengatasi krisis tersebut, terkesan tidak serius. Ada anggapan miring bahwa krisis sengaja dirawat agar ada proyek yang bersifat abadi,” katanya.

Ditambahkan, tidak ada jawaban terukur dan pasti dari pemerintah maupun PLN untuk mengakhiri krisis listrik di daerah tersebut. Padahal, solusi jangka pendek pasokan listrik dari Inalum sebesar 90 Megawatt (MW), dari yang direncanakan adalah 220 MW untuk mengatasi krisis listrik di Sumut, belum menyelesaikan masalah. Daerah ini masih dibayangi defisit listrik.

Baca Juga :  PEMKO MEDAN UMUMKAN FORMASI 326 CPNS PELAMAR UMUM

“Harus ada gerak cepat mengalihkan listrik dari Inalum. Jika ini dilakukan maka patut diberi apresiasi. Jadi, tidak perlu diskusi publik untuk mengatasi krisis tersebut. Inalum sebagai perusahaan go international yang ada di daerah ini, seharusnya memberikan kontribusi besar buat masyarakat. Selama ini, kontribusi perusahaan aluminium itu sangat minim,” imbuhnya.

Menurutnya, Inalum adalah kebijakan tanggap darurat konkrit dalam mencari jalan keluar krisis listrik. Solusi lain adalah pelengkap. Kepentingan terbesar publik adalah sistem pelayanan listrik yang dapat diandalkan. Penyelesaian krisis listrik dapat menggerakkan mesin ekonomi, sosial, dan membangun asa melihat ketidakpastian pengelolaan listrik.

“Sistemnya adalah sewa Inalum. Pilihan itu lebih bermanfaat dan logis dibandingkan menyewa genset dari luar negeri. Bagi pihak yang menolak konversi Inalum dipakai untuk PT PLN dapat dimaklumi. Muncul sikap penolakan, karena tidak merasakan dampak buruk pemadaman bergilir. Selain itu, ini juga terkait masalah keadilan dalam pemerataan pembangunan,” sebutnya.

Penulis: 155/EPR
Sumber:Suara Pembaruan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*