Lebih 50 % Desa di Kecamatan Sipirok tak Punya Kantor

Lebih 50% desa di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, tak punya kantor pelayanan publik. Para kepala desa menggerakkan roda pemerintahan desa dari rumah masing-masing, sehingga pelayanan publik yang maksimal tidak bisa diperoleh masyarakat.

“Pelayanan publik di lingkungan pemerintah desa sangat buruk. Masyarakat sulit memperoleh haknya sebagai warga bangsa,” kata Muhammad Yunus, direktur Matakata Institute.

Pelayanan-pelayanan publik seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP, kartu keluarga (KK), dan surat-surat pengantar dari kepala desa yang dibutuhkan masyarakat, bukan saja terlambat tetapi juga sulit diperoleh. Akibatnya, kepentingan masyarakat terkait hak-haknya dalam administrasi negara tidak terpenuhi. “Situasi seperti ini berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Muhammad Yunus mencontohkan, Matakata Institute berusaha memprakarsai masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Sipirok untuk memiliki akses ke sektor perbankan. Dalam hal ini Matakata Institite bertindak sebagai fasilitator sekaligus avalis bagi warga yang ingin meminjam modal usaha dari sektor perbankan.

“Rencana ini tidak berlanjut karena masyarakat tak memiliki KTP dan Kartu Keluarga sebagai prasyarat utama. Upaya mengurus KTP dan Kartu Keluarga terkendala karena masyarakat sulit berhubungan dengan kepala desanya,” katanya.

Menurut Muhamamad Yunus, kondisi tidak adanya kantor kepala desa merupakan persoalan besar. Tapi, persoalan seperti ini tidak hanya ditemukan di Kecamatan Sipirok, melainkan juga hampir di seluruh kecamatan di Provinsi Sumatra Utara.

Baca Juga :  IMA Madina Minta Renegosiasi Kontrak Karya PT Sorikmas Mining

“Dari 5.228 desa yang ada di Sumut, hanya 1.963 desa yang memiliki kantor desa sedangkan sisanya yakni 3.265 desa atau 62 persen belum memiliki kantor,” katanya. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena kantor desa merupakan fasilitas dasar yang sudah seharusnya dimiliki setiap desa. Sebab itu, Muhammad Yunus mengatakan pihaknya akan memberdayakan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Sipirok guna menuntut haknya kepada pemerintah daerah agar mulai memperhatikan pengadaan sarana dan prasarana minimal di tingkat desa dan kelurahan. “Menyediakan kantor pemerintahan di desa untuk mempermudah berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat harus menjadi perioritas,” katanya.

SUmber: thevoiceofsipirok.blogspot.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. Memang Pembangunan di Tapsel sudah tertinggal dengan daerah lain, lihat Babel seluruh desa punya kantor dan dikab lain juga begitu,, kita sekarang ini sudah terpruk masuk ke daerah tertinggal di Indonesia bagian barat

  2. Maratigor, itu persoalan lain. Persoalan kantor kepala desa sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak selesai-selesai. Urusan besar ini dibuat urusan kecil, padahal urusan kantor bupati itu baru lima tahun terakhir.

  3. Kantor kepala desa itu tempat pelayanan publik. Kalau kantor itu tidak ada, pelayanan publik tak ada. Karena tak ada kantor, aturan pelayanan publik tak jelas. Tarif pelayanan publik dibuat subyektif, dan akhirnya pelayanan publik menjadi pelembagaan KKN di tingkat desa. Setiap kali ada pelayanan publik seharusnya ada daftar tarif pelayanan. Jadi, KKN di Tapsel ini sudah dimulai di tingkat desa.

  4. Molo na jolo dang pola perlu kantor harana bagas ni kepala desa i do dibaen langsung….
    Molo masalah Melayani adm masyarakat di Desa-desa di hita an, dang ala ni Kantor Kepala Desa kalau benar-benar dicermati oleh pemerhati, namun situasi dan kondisi Kepala Desa itu yang tidak memungkinkan untuk selalu ada setiap saat bila dibutuhkan termasuk perangkat2 Kepala Desa. Sebagai Contoh Kepala Desa A, seorang petani dan pangguris dohot paragat, dan Sekretarisnya juga seperti itu dan juga aparat staff lainnya. Tidak mungkin bisa setiap saat selalu hadir saat ada yang membutuhkan, tapi yakinlah, bahwa semua masyarakat Desa yang ada di Desa-Desa Tapanuli Selatan termasuk di kec. Sipirok memahami dan memaklumi kondisi kepemerintahan masyarakat Desa Masing-masing. Dan sampai sejauh ini, hanya sebagian kecil mungkin yang mengeluh terhadap pelayanan Kepala Desa. Terlalu jauh kita hubungkan dengan analisa dan penelian yang dilakukan dan dihubungkan dengan kinerja kepala desa yang ada dengan menghubungkan dengan Kantor Kepala Desa yang tingkat kebutuhan masyarakatnya juga sama-sama memahami dan menerima kondisi SDM dan SDA yang ada.

    Jadi menurut saya, tidak semuanya kita paksakan bahwa semua harus punya kantor kepala desa jika ada satu wilayah kepala desa, tapi mari kita liha situasi dan kondisi dari masyarakat masing-masing desa apakah perlu atau tidak Kantor Kepala Desa bagi mereka.

    Saya percaya berdasarkan apa yang saya ketahui tentang suatu desa di Tapanuli Selatan bukan Kantor Kepala Desa yang paling dibutuhkan bagi mereka, dan bukan kantor kepala desa yang menjadi alasan yang dapat menghambat pelayanan Masyarakat Desa jika dilihat dari struktur kondisi dan situasi Desa-desa yang ada. Mereka hanya butuh, perhatian membantu apa yang mereka tidak bisa upayakan seperti memperlancar sarana transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dan perkebunan mereka, tempat menjual hasil perkebunan dan pertanian, irigasi dan pupuk yang memadai serta membantu mereka dalam menjangkau pendidikan bagi anak-anak mereka.

    Jadi menurut saya sih…..
    Kantor Kepala Desa perlu, namun sekali lagi bukan itu yang utama untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat masing-masing Desa bila dilihat dari situasi dan kondisi serta karakter dan budaya di Tapanuli Selatan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*