Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) – Tuntut Pencabutan SK. Menhut Mengenai Pertapakan Ibukota Tapanuli Selatan

PRESS RELEASE *)

1) Bahwa sehubungan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar, kami dari Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 113/Pdt.G/2011/PTUN JKT.

2)        Bahwa Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), telah mengajukan gugatan kepada :

–          Menteri Kehutanan Republik Indonesia beralamat di Gd. Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp: (62-21) 5704501-04 selaku TERGUGAT.-

–          Bupati Tapanuli Selatan di Jl. Kenanga No. 71, Padang Sidimpuan – Sumatera Utara. Telp. (0634) 21669. Fax. (0634) 23553 selaku TURUT TERGUGAT.-

3)        Adapun yang menjadi alasan dan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1.      Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 (1), (2) huruf a dan c

2.      Bahwa pada tanggal 29 April 2011 telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.244/Menhut-II/2011 yang pada dasarnya berisikan tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 dan 38 tentang  Pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang berbunyi sebagai berikut :-

Dengan disahkannya undang-undang ini,

(1). Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.

(2). Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.

Sehingga keputusan Tergugat itu menurut hemat Penggugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum

3.      Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

Baca Juga :  Ronaldo: Mourinho Memang Terbaik

4.      Bahwa dalam kajian Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Sipirok yang dibuat oleh Badan Perencanasan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006, disebutkan bahwa yang dimaksud Kota Sipirok adalah radius 0-3 kilometer merupakan inti kota, radius 3-6 kilometer kawasan pengembangan kota, dan radius 6-9 kilometer kawasan penyangga kota. RUTRK ini disesuaikan dengan isi pasal 7 Undang-undang nomor 37 dan 38 tahun 2007  dimana Kota Sibuhuan di Kecamatan Barumun merupakan Ibukota Padang Lawas, Kota Gunung Tua di Kecamatan Padang bolak merupakan ibukota  Kabupaten Padang Lawas Utara. Demikian juga halnya dengan kabupaten Induk Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk menetapkan Kota Sipirok di Kecamatan Sipirok.

5.      Bahwa lahan pertapakan yang diserahkan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat, sangat bertentangan dengan RUTRK Sipirok tahun 2006 dimaksud  dimana lokasi tanah pertapakan berjarak 15 km dari pusat kota Sipirok.

6.      Bahwa Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar oleh Tergugat, adalah tidak sah dan cacat hukum karena letak lokasi lahan berbeda satu sama lain antara isi Surat Keputusan dan tanah eksisting dilapangan, dimana ternyata sebagian tanah yang dilepaskan oleh Tergugat sebagiannya sudah memasuki wilayah Kecamatan Angkola Timur, padahal menurut UU yang berlaku letak ibukota harus berada di Sipirok.

7.     Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat, selanjutnya Turut Tergugat telah menjadikannya sebagai dasar pemindahan ibukota kabupaten Tapanuli Selatan dari Padangsidimpuan ke Desa Tolang, Maragordong meskipun secara nyata dan jelas telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 dan 38 tentang  Pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga secara nyata telah bertentangan dengan kepentingan social dan ekonomi masyarakat Sipirok untuk saat ini dan pada masa mendatang;

8.      Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir).

Berdasarkan uraian-uraian  gugatan diatas, LP2TS mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

1.   Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.   Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar  yang diterbitkan oleh Tergugat;

Baca Juga :  Luar Biasa, Organ Tubuh Bocah Selamatkan 7 Nyawa

3.   Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar;

4.   Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar dengan segala akibat hukum hukumnya;

5.   Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara sampai kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Demikianlah isi press release ini disampaikan dan mohon kerjasamanya untuk menjadi  berita di media rekan sekalian.

Jakarta, 14 Juni 2011

Hormat kami,
Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) tsb

 

ttd

Bangun Siregar, SH.
Ketua Presidium

PRESS RELEASE
Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS),
Twin Plaza Hotel LT.4 R.428 Jl.Letjen S.Parman Kav.93-94 Slipi Jakarta 11420,
Telp (021) 56963183, (021) 56960888 Ext 7532. HP 08129027086
email : bangunsiregar68@gmail.com

 

 


CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. Renunganbuatmasyrakatsipirok
    batu u u . . . . batu
    mar buka ho o o . . . . batu
    regespong !!!
    batu u u u . . . batu
    mar tutup ho o o . . . . batu
    regespong !!!
    Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan
    Merupakan Kabupaten Induk
    Berkedudukan di Sipirok
    . . . ber . . . ke . . . du . . . duk . . . an . . . di . . . si . . . pi . . . rok . . .

  2. Beberapa hari kedepan LP2TS (Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan) juga akan mengajukan gugatan atas terbitnya SK Bupati Tapsel, Nomor 328/KPTS/2011 tertanggal 14 Juni 2011 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

  3. Sangat di sayangkan keputusan yang di ambil oleh Oknum2 pajabat pemerintahan TapSel yang telah “melangkah” terlalu “maju” dalam menentukan pertapakan lokasi Kantor Pemerintahan Tapanuli Selatan.
    . . . Bondar do amang na di langka i mi, ukke . . . Na marnida be hamu “HEPENG” di Sipirok “UANG” di medan, Sarupa do i
    Tano di Sipirok nanggo da sarupa dohot tano di Medan

  4. banyak orang pintar tapi tidak memanfaatkan ilmunya untuk mempercepat pembangunan Tapsel dan mensejahterahkan rakyat, justru ingin mempertontonkan kepintarannya kepada rakyat yang tidak ada manffaat yang akan dirasakan rakyat

  5. Dengan adanya Gugatan ini, bisa kemungkinan dipastikan pemindahan Kantor Ibukota Pemerintahan Tapanuli Selatan dari Kota Padangsidimpuan ke wilayah Tapanuli Selatan akan tertunda-tunda lagi, bahkan bisa-bisa selesai periode Bupati periode sekarang pun belum tentu pemindahan ini berjalan jika kasus ini masuk area Gugatan pengadilan dan tidak cepat diselesaikan… nasip-nasippppppp Mu Tapanuli Selatan……

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*