LKPj Wali Kota Sibolga TA 2005-2009 Diterima DPRD

Drama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) lima tahunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga TA 2005-2009, akhirnya terjawab sudah. LKPj Wali Kota tersebut akhirnya diterima, dengan rekomendasi yang diberikan DPRD Sibolga melalui sidang paripurna istimewa DPRD, Rabu (18/8) di gedung Dewan di Jalan S Parman Kota Sibolga.

Ketua Tim Perumus LKPj Kusnan Efendi Situmorang, dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Syahlul Umur Situmeang mengungkapkan, rekomendasi DPRD atas LKPj lima tahunan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga tersebut adalah sebagai catatan, masukan dan koreksi kepada Pemko Sibolga untuk lebih maju dan sejahtera. “Bukan berarti, kami mendiskreditkan kewibawaan Pemko Sibolga, tetapi dalam rangka mewujudkan sistim pemerintahan yang baik (good governance) dan sistim pemerintahan yang bersih (clean governance) di masa mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, LKPj lima tahunan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga merupakan catatan kemajuan (progress report) dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang dicapai selama lima tahun terakhir.

Politisi muda dari Partai Matahari Bangsa itu memaparkan, keberhasilan Wali Kota Sibolga Sahat P Panggabean selama lima tahun mewujudkan visi dan misinya telah menunjukkan kemajuan. Kendati demikian kata dia, ada beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya, arah kebijakan umum Pemko Sibolga yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun.

Kemudian, sistim pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat atau bottom up melalui forum pembangunan tahun 2005-2008 telah membuahkan hasil yang baik dan maksimal.

Bahkan, pencapaian target PAD Pemko Sibolga juga terus meningkat, dibuktikan realisasi PAD tahun 2005 sebesar Rp5,4 miliar, meningkat pada tahun 2006 sebesar Rp7,8 miliar, tahun 2007 sebesar Rp9,4 miliar, kemudian tahun 2008 meningkat lagi sebesar Rp11,5 miliar dan tahun 2009 mencapai Rp12,8 miliar.

Baca Juga :  Partisipasi Pemilih Pilkada Sumut Rendah

Namun sayang, pada tahun 2010, terjadi penurunan penerimaan DAK dan BDB akibat terlambatnya proses penetapan APBD Kota Sibolga serta banyaknya PNS yang terlibat politik praktis baik, secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga konsentrasi dalam melakukan komunikasi ke tingkat pusat maupun provinsi menjadi terkendala dan berimbas berkurangnya anggaran yang diperoleh.

Kusnan juga menyoroti, pola penganggaran pada komposisi belanja pegawai ternyata masih lebih besar ketimbang belanja modal. Kondisi itu mengilustrasikan bahwa APBD Kota Sibolga setiap tahunnya belum pro rakyat, sehingga perlu dilakukan reorientasi dalam penyusunan anggaran di APBD di masa mendatang supaya lebih menitik-beratkan perencanaan dan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja guna menciptakan penghematan anggaran.

Di bidang pendidikan, lanjutnya, Pemko Sibolga masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Dia mengatakan, masih ada sekolah yang kekurangan sarana pendukung, terjadinya kesenjangan penghasilan antara tenaga pendidik yang bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi. Selain itu, ada pula sekolah yang memaksakan pembelian perlengkapan sekolah terutama bagi siswa baru.

Ironisnya, kata Kusnan, sampai saat ini masih ditemukan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Kemudian belum adanya data tentang pencapaian program dan kurikulum yang telah dilaksanakan serta sarana bangunan kantor dinas pendidikan yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Demikian pula di bidang kesehatan, masih ditemukan warga yang masih mengalami gizi buruk, masih ditemukan di pusat perbelanjaan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Lalu, masih banyak tenaga kesehatan yang belum memenuhi tingkat disiplin dan tidak memiliki etos kerja. “Ternyata, indikator pembangunan kesehatan di Kota Sibolga itu masih di bawah angka rata-rata nasional. Soalnya sepanjang 2009, angka kematian ibu (AKI) di Kota Sibolga tercatat sebanyak tiga orang akibat pendarahan dan angka kematian bayi (AKB) sebanyak 29 orang,” tuturnya.

Baca Juga :  Gizi Buruk Rawan di Pinggiran Medan

Pada kesempatan itu, Wali Kota Sibolga Sahat P Panggabean menerima saran dan kritik dalam rekomendasi Dewan yang disampaikan oleh Ketua Tim Perumus Kusnan Effendy Situmorang tersebut. “Saya terima saran dan kritik tersebut. Namun mengingat masa jabatan saya sebagai Wali Kota Sibolga akan berakhir dalam waktu dekat ini, saya sebagai manusia memohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan selama ini,” tukasnya.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, Danrem 023/KS, unsur Muspida, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pimpinan Bank Indonesia (BI), Ketua KNPI, Ketua TPKK Kota Sibolga. Namun sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang itu tidak dihadiri Wakil Wali Kota Sibolga Afifi Lubis dan satu orang Wakil Ketua DPRD Imran Sebastian Simorangkir

Sumber : Metro  Siantar

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*