Logika Rancu Ketua DPR

Marzuki Alie memang punya rekam jejak suka berbicara kontroversial. Tapi sang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekarang sedang benar-benar kehilangan kontrol diri. Politikus Partai Demokrat ini mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan justru ketika kasus korupsi–yang notabene melibatkan partainya juga–sedang marak.

Alur pikir Marzuki pun rancu. Dia berdalih merasa terpukul karena kasus-kasus korupsi tidak terungkap. Karena itu, kata dia, tak perlu lagi KPK karena tak ada gunanya. Lebih baik pemberantasan hukum diserahkan ke lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian.

Marzuki pasti pura-pura lupa bagaimana komisi antikorupsi itu terbentuk. Lembaga ad hoc ini lahir dari perintah Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Inilah produk lanjutan dari Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi. Kedua ketetapan ini lahir atas gelombang reformasi menjatuhkan pemerintahan Orde Baru yang sarat akan korupsi dan nepotisme. Maka, membubarkan KPK itu sama artinya dengan menafikan semangat memberantas korupsi.

Bukan kali ini saja ada upaya meniadakan KPK. Sebelumnya, ada kasus “cicak vs buaya” yang memuncak dengan penahanan Bibit Samad dan Chandra Hamzah, dua komisioner KPK. Hanya karena tekanan kuat publik, penahanan itu kemudian ditangguhkan. Anggota Dewan pun beberapa kali mencoba menjegal mereka. Salah satunya mempertanyakan legalitas Chandra Hamzah dengan alasan status hukumnya menyangkut tuduhan menerima suap belum jelas. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah secara terbuka mengungkapkan ketidaknyamanannya karena status komisi antikorupsi sebagai lembaga superbody.

Baca Juga :  Sudah Keterlaluan, KPK Bakal Jerat Pihak yang Kaburkan Kasus Atut

Tak ada yang salah dengan posisi istimewa KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan komisi ini dibentuk karena penegakan hukum secara konvensional untuk memberantas tindak pidana korupsi terhambat. Terbukti, sejak KPK berdiri, sudah puluhan koruptor dibawa ke pengadilan korupsi, dengan hukuman jauh lebih berat dibanding kasus serupa di pengadilan biasa.

Memang KPK belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas. Banyak kasus korupsi belum diusut. Pengusutan kasus besar pun berjalan lamban. Kasus dugaan suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom adalah salah satu contoh. Menghilangnya Nunun Nurbaetie, tokoh kunci dalam kasus ini, menunjukkan komisi itu seolah tak berdaya.

Hanya, jika karena itu kemudian KPK dianggap tak ada gunanya, lebih baik Marzuki menata ulang dasar argumennya. Jika polisi, kejaksaan, pengadilan, sering gagal membawa pelaku kasus korupsi ke penjara, mereka juga harus dibubarkan? Atau, jika DPR yang dipimpin Marzuki sekarang tidak menunjukkan kerja bagus, apakah DPR harus dibubarkan?

Logika yang sama berlaku bagi KPK. Jika lembaga ini tidak memuaskan, tugas kitalah–termasuk DPR–membuatnya lebih baik. Kalau memang ada komisioner yang “masuk angin” dan bermain-main dengan kekuasaannya, ganti saja dengan orang yang lebih baik, bukan lembaganya ditutup. Membubarkan komisi antikorupsi ini sekarang sama saja dengan mengubur setumpuk kasus korupsi yang diduga melibatkan banyak politikus Demokrat. Mudah-mudahan bukan ini keinginan sebenarnya Pak Ketua.

Baca Juga :  MENDIKBUD SOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PERUBAHAN UN DI KONKERNAS PGRITERBIT PADA 27 JANUARI 2015

http://www.tempo.co/hg/opiniKT/2011/08/02/krn.20110802.243929.id.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*