Logika Razia Lalu Lintas

Oleh: H. Budi P. Hutasuhut, S.Sos, M.M. *)

SAYA jatuh kasihan kepada polisi kita di daerah. Sebut saja Brigadir Topan Ginting, yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan (Tapsel). Pada Rabu (7/5) lalu, pukul 14.00 WIB, ia menggelar operasi razia lalu lintas di jalan lintas Sumatra (Jalinsum) sekitar Aeklatong, Kecamatan Sipirok—45 km dari markas Polres Tapsel yang terletak di Kota Padangsidempuan.

Membawa mobil dinas patroli lalu lintas Polres Tapsel, ia ditemani seorang rekannya, juga anggota Polres Tapsel berpangkat brigadir. Hanya berdua. Tak ada anggota Korps Bhayangkara dari Polsek Sipirok yang terlibat.

Layaknya operasi razia lalu lintas, semua kendaraan yang melintas dicegat. Tapi dilepaskan kembali. Para pengemudi kendaraan yang dilepas, pergi dan memberitahu kepada semua pengendara yang berpapasan di jalan bahwa polisi sedang menggelar razia. Sekitar 500 meter dari lokasi razia itu, puluhan pengendara sepeda motor, truk, dan mobil, berhenti. Mereka mengaku menunggu sampai polisi selesai melakukan razia.

Preman Jalanan
TIDAK jarang riwayat operasi razia lalu lintas yang digelar polisi di daerah menjadi bahan olok-olokan publik. Olok-olokan karena operasi razia distigmatisasi publik sebagai operasi yang digelar untuk “cari uang tambahan”. Disebut sebagai “cari uang tambahan”, karena nyaris tidak ada pengendara kendaraan yang diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Semua pengendara yang dicegat akhirnya dilepaskan setelah memberi beberapa rupiah asalkan tidak diberi surat tilang.

Harga polisi di jalan raya sering hanya Rp10.000. Bisa dibayangkan berapa rupiah yang akan diperoleh polisi jika setiap kendaraan yang lewat memberikan Rp10.000. Uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk dibagi para anggota polisi yang melakukan razia, yang jumlahnya hanya dua orang.

Padahal, jika polisi benar-benar ingin menerapkan disiplin berlalu-lintas dengan menggelar operasi razia lalu lintas, pasti semua kendaraan yang melintas akan tertangkap. Sebab, nyaris semua masyarakat pengendaraan kendaraan tidak memiliki kelengkapan sebagai pengendara. Tidak punya Surat Izin Mengendarai (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), tidak memakai helm bagi pengendara sepeda motor dan tidak punya sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Belum lagi perkara spion, lampu, dan hal-hal kecil yang berkaitan dengan keselamatan berkendaraan di jalan raya.

Baca Juga :  Malu Ekspor Babu

Sesungguhnya polisi sudah tahu kondisi para pengendara kendaraan di daerahnya. Seluruh kendaraan yang ada di daerah itu baru bisa beroperasi bila memiliki surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian resort setempat. Para pengendaraan pun tidak banyak yang memiliki SIM.

Artinya, polisi memiliki data otentik tentang berapa jumlah kendaraan yang memiliki STNKB dan berapa orang pengendara yang mengantongi SIM. Tapi, minimnya kepemilikan STNKB dan SIM oleh masyarakat sengaja dipelihara agar operasi razia lalu lintas untuk “cari uang tambahan” tetap bisa dilakukan.

Dampaknya menyebabkan citra polisi semakin buruk, tidak lebih baik dari sekumpulan para preman yang acap memalak masyarakat. Polisi lalu lintas terstigmatisasi sebagai “polisi yang preman” di jalan raya.

Stigma ini tidak boleh dibiarkan mengingat salah satu tujuan reformasi Polri untuk memulihkan citra buruk polisi di mata publik.

Keterbukaan Informasi
Polisi bergaya preman di jalan raya sudah ada sejak lama. Mereka muncul di hadapan publik secara mendadak, menggelar razia lalu lintas dan mencegat seluruh kendaraan yang lewat. Ketika ada publik yang bertanya razia apa yang dilakukan, para polisi akan mengatakan “razia rutin”.

Tapi, ketika warga mendesak pengertian “razia rutin” itu, polisi akan mulai kehilangan logikanya sebagai pelayan masyarakat. Kultur militer yang seharusnya tidak ada, akan muncul, kemudian membentak warga sambil mengungkit-ungkit bahwa dirinya merupakan aparat penegak hukum di negara ini.

Dibentak oleh aparat polisi akan membuat keberanian warga hilang seketika. Padahal, mengacu pada logika hukum formal, sangat wajar bila warga bertanya sekaitan operasi razia lalu-lintas itu. Apalagi polisi acap menggelar razia lalu lintas yang inisiatifnya hanya datang dari beberapa anggota polisi, bukan berdasarkan surat perintah atasannya.
Oknum polisi yang memperalat profesinya untuk menggelar razia lalu lintas dan menakut-nakuti masyarakat, sesungguhnya adalah entitas perusak citra polisi (police hit man). Aparat polisi seperti ini menjadi penyebab utama mandeknya tiga pilar reformasi Polri (instrumental, struktural, dan kultural).

Baca Juga :  Jalan Macet Di Perempatan Silandit

Meskipun begitu, kemunculan entitas police hit man di antara anggota Korps Bhayangkara bisa dicegah bila polisi mulai menerapkan keterbukaan informasi terkait operasi-operasi razia lalu lintas yang digelar. Setiap operasi lalu lintas yang akan digelar, harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka, sehingga masyarakat pengendara kendaraan tidak kaget.

Bila perlu, polisi menggelar razia secara rutin dengan jadwal yang telah disosialisaikan kepada publik. Semakin sering polisi melakukan razia lalu lintas, bukan mustahil warga akan semakin menyadari betapa penting disiplin dalam berlalu lintas.*

*) Pengamat masalah kepolisian, penulis buku Ulat di Kebun Polri (2013). Menulis dari Kota Padangsidempuan

budihatees 776944024 Logika Razia Lalu LintasTambahan: *) Budi Hatees, Penulis adalah peneliti di Matakata Institut – lahir dengan nama Budi Hutasuhut, 3 Juni 1972 di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Pengajar komunikasi di Fisipol Universitas Bandar Lampung (UBL) ini banyak menulis masalah komunikasi di berbagai media dan jurnal. Tahun 2009, memutuskan berhenti mengajar dan bekerja sebagai Direktur Program untuk MatakaInstitute, lembaga konsultasi komunikasi dan pencitraan yang terlibat dalam program peningkatan citra di lingkungan Divisi Propam Mabes Polri. Budi Hatees dapat dihubungi lewat Email: budi.hatees@gmail.com.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*