LPJ APBD Pemko Sidimpuan Diwarnai Catatan dan Rekomendasi

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 diwarnai sejumlah catatan dan rekomendasi.

Demikian nota pendapat akhir yang dibacakan sejumlah Fraksi DPRD terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Kota P. Sidimpuan TA 2009 di Gedung DPRD setempat, Jumat (13/8).

Fraksi Demokrat misalnya, menyatakan ‘menolak’ menerima lampiran laporan pertanggungjawaban APBD TA 2009 berupa penggunaan dana sharing untuk PNPM-MP di kota P.Sidimpuan khususnya kasus rumah fiktif 4 (empat) unit di kelurahan Pijorkoling Kecamatan Sidimpuan Tenggara dan penggunaan dana bos untuk 33 kelurahan senilai Rp825.000.000.-

“Ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Permenkeu RI Nomor 168/PMK.07/2009 pasal 13 (2), pasal 16 (5) dan pasal 18. Semestinya laporan keuangan DDUB tersebut harus mengacu pada ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntasi pemerintah daerah, bukan seperti yang disampaikan walikota Sidimpuan dalam nota jawabannya, “ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD P. Sidimpuan H. Khoiruddin Nasution.

Sedangkan rekomendasi FD atas pandangan akhir LPJ APBD P. Sidimpuan itu berupa desakan agar kondisi akhir kasus pasar Sangkumpal Bonang diumumkan ke publik guna menghindari fitnah serta menampung anggaran pansus-pansus pada perubahan APBD 2010 yang akan datang.

Penghentian kucuran dana terhadap Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Goti Kecamatan Sidimpuan Tenggara yang menjadi proyek pembalakan liar terhadap hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Tapsel.

Meminta Walikota Sidimpuan memerintahkan inspektorat daerah mengaudit laporan dan realisasi DDUB sebesar Rp3,5 miliar pada PNPM-MP karena banyaknya perbedaan laporan realisasi dengan rencana anggaran biaya setiap kegiatan.

Baca Juga :  Gubsu: Tapsel Harus Berubah

Menindak lanjuti temuan komisi II, atas adanya pemiktifan pembangunan/rehab rumah miskin sebanyak 4 (empat) unit di Pijorkoling Kecamatan P. Sidimpuan Tenggara hingga pada proses penyidikan ke kejaksaan.

Desakan mengganti Satker PNPM-MP karena dinilai tidak memahami tupoksi dan peraturan-peraturan terkait dengan program nasional tersebut.

Meminta Dinas PPKAD dan bagian hukum Setda Kota untuk segera mengajukan regulasi Ranperda baru maupun revisi untuk mensinkronkan dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, guna meningkatkan dan melegitimasi berbagai sektor penambangan PAD secara ektensifikasi maupun intensifikasi.

Meminta Walikota khususnya Kadis Kesehatan segera melakukan sertifikasi aset yang ada, seperti pembangunan Poskedes atau yang sejenisnya karena masih banyak yang dibangun di atas lahan yang tidak memiliki surat akte hibah sehingga tidak memiliki alas hak yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tindak lanjut temuan inspektorat daerah di Sekretariat DPRD Sidimpuan khususnya pengadaan fiktif di APBD 2009. Surat ijin mendirikan bangunan (IMB) yang telah melanggar peruntukan seperti ruko/rumah tinggal menjadi hotel di jalan Imam Bonjol Kelurahan Wek V Kecamatan Sidimpuan Selatan untuk diperiksa kembali dan ditindaklanjuti secara hukum.

Fraksi Demokrat juga meminta Inspektorat daerah agar melakukan audit terhadap pendapatan yang bersumber dari retibusi RKS di setiap pelelangan yang ada di tahun 2009, sebab dokumen yang diterima setiap paket proyek hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran atau yang membeli RKS.

Baca Juga :  Seputar Pembatalan Kepala Tukang Pembangunan gedung SDN Nomor 200501 Salambue, Kec. P.sidimpuan Tenggara

“Informasi yang kami terima di lapangan beberapa paket proyek justru ditawar oleh lebih dari 3 (tiga) perusahaan. Kemana uang RKS-RKS tersebut,” tutur Khoiruddin Nasution.

Dalam pandangan akhirnya FD juga merekomendasikan alokasikan anggaran perbaikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran pada perubahan APBD 2010 ini.

“Peristiwa kebakaran kerap melanda kota ini akhir-akhir ini. Atas dasar itu kami minta agar dialokasikan anggaran sarana dan prasarana pemadam kebakaran TA 2010,” ujar Khoir.

Turut hadir dalam acara itu, Walikota dan Wakil Walikota P.Sidimpuan Drs H. Zulkarnaen Nasution MM-H.Maragunung dan sejumlah unsur Muspida dan Muspida Plus Kota P. Sidimpuan.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65683:lpj-apbd-pemko-sidimpuan-diwarnai-catatan-dan-rekomendasi-&catid=51:umum

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*