LSM Perwammi & LSM Ampera Palas : Dunia Pendidikan di Palas, Jangan Dijadikan Ajang Bisnis

Kiri ke Kanan : Ketua LSM Perwammi Palas Iwan Rio Lubis dan Ketua LSM Ampera Zainal Abidin Hasibuan di warung PPRN Sibuhuan, Selasa (26/8)

Palas | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perwammi Padang Lawas (Palas) dan LSM Ampera meminta Bupati Palas, Ali Sutan Harahap(TSO) untuk memperhatikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Daerah Palas, Dra Hj Hamidah Pasaribu,M.Pd yang telah membuat dunia pendidikan di Palas sebagai ajang bisnis.

“Seharusnya Bupati memperhatikan Kadisdik (Dra Hj Hamidah Pasaribu,M.Pd, red) yang telah membuat dunia pendidikan di Padang Lawas sebagai ajang bisnis,” kata Ketua Perwammi Palas, Iwan Rio Lubis bersama Ketua LSM Ampera, Zainal Abidin Hasibuan kepada RAKYAT, Selasa (26/8) kemarin.

Tambah mereka, Bupati seharusnya malu terhadap tindakan bawahannya, yang jelas-jelas sudah menghancurkan dunia pendidikan di Palas. Sebut mereka, apabila Bupati tidak melakukan tindakan terhadap Kadisdik, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. “Apakah segala tindakan dari Kadisdik direstui oleh Bupati Palas,” kata mereka.

Kemudian LSM Perwammi Palas dan LSM Ampera, mengemukan bahwa pungutan liar terhadap kepala sekolah dengan modus penjualan barang, yakni penjualan Buku Induk Siswa Rp1,5 Juta/sekolah, penjualan buka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 Rp3 Juta/sekolah, penjualan photo pajangan Bupati dan Wakil Bupati Rp600 ribu/sekolah, penjualan Buku Rapor Rp10.000/siswa.

Pantauan dan hasil konfirmasi di sejumlah sekolah, bahwa pernyataan LSM tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Ada Kepala Sekolah (Kasek) yang mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pungli tersebut, karena takut dicopot dari jabatannya. Dalam hal pungli itu, mereka berhubungan dengan UPTD Disdik Kecamatan masing-masing.

Baca Juga :  Harga Getah Rp5.000 Per Kg

Sebelumnya, LSM Lembaga Pemantau Pengawasan Pengkajian Pengelolaan Anggaran Daerah (LP-4 AD SU) Cabang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) meminta Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (Kejari) dan Kepolisian Resort Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) untuk turun tangan, terkait sejumlah dugaan pungli Disdik Palas.

“Kejari Padangsidimpuan dan Polres Tapsel diminta untuk turun tangan, terkait dugaan pungli Disdik Palas,” kata Ketua LSM LP4-AD SU Cabang Tabagsel, Andi Marito Harahap kepada RAKYAT, Senin (25/8) melalui telepon seluler.

Andi menambahkan, sangat wajar Kabupaten Palas yang merupakan daerah pemekeran baru, dengan kondisi penegakan hukum sangat lemah, karena institusi kejaksaan masih setingkat kacabjari dan kepolisian masih setingkat polsek. Hal inilah yang dimamfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penulis : Sahat Gemayel Lubis

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*