LSM Samudra dari Sibolga Kab. Tapteng Tabur Surat Pernyataan Palsu di Tapsel

Tapsel, Terbongkarnya campur-tangan lsm dari luar Tapsel mengeruhkan masalah lingkungan di Tapsel mulai terungkap ketika masyarakat terkena dampak dari Kec. Muara Batang Toru mengadu ke Polres Tapsel. Berlanjut Kapolres Tapsel AKBP Subandriya  perintahkan managemen tambang G-Agincourt Resources menyerahkan 1 set dokumen asli Amdal ke masyarakat.

Sewaktu dokumen Amdal tsb diteliti, ketahuan penyusupan lsm luar Tapsel ikut meneken. Menyusupnya lsm Tapteng ikut mengotak-atik dokumen Amdal tambang G-Agincourt Resources terlihat dari susunan Komisi Amdal Daerah memasukkan Timbul Panggabean ketua lsm Samudra asal Kelurahan Pandan Kota Sibolga Kabupaten Tapteng.

timbul pgb LSM Samudra dari Sibolga Kab. Tapteng Tabur Surat Pernyataan Palsu di Tapsel
Ketua Lsm Samudra, Timbul Panggabean.

Ali Sumurung Sinaga dari lsm ParTabagsel (Pusat Analisa Strategis Tabagsel) yang beberapa waktu lalu membawa massa demo ke DPRDSu, memberikan data keterlibatan lsm Samudra dalam persekongkolan jahat memanipulasi dokumen Amdal tambang G-Agincourt Resources. Dipaparkan Ali Sumurung, “Sebagai aktifis lsm lingkungan di Tapteng yang mengaku anggota konsorsium Walhi Sumut, Timbul Panggabean semestinya tahu dia tidak etis ikut campur urusan lingkungan di Tapsel. Faktanya, lsm Samudra pura-pura tidak tahu dokumen Amdal yang ditekennya berisi manipulasi data. Contoh, masyarakat terkena dampak sama sekali tidak disebut dalam dokumen Amdal, perwakilan masyarakat terkena dampak tidak diikutkan Komisi Amdal, air limbah tambang tidak bisa diminum dibuang ke sungai Batang Toru sumber air minum 8 desa di Muara Batang Toru”, kata Ali Sumurung.

Baca Juga :  Indonesia dan Malaysia Memanas - Panglima TNI Tegaskan Siap untuk Berperang

Terakhir Ketua lsm ParTabagsel menuturkan, “Sewaktu ditanya keterlibatan lsm Samudra, si Timbul Panggabean berkilah berbagai dalih tak masuk akal”, ketus Ali Sumurung.

Randy Maradholly dari lsm Alarm dengan sinis mengkomentari, “Aktifis lsm Samudra sering datang mengotak-atik masalah lingkungan di Tapsel memanipulasi kasus. Entah berapa pula diterimanya mensahkan dokumen Amdal G-Agincourt Resources”, kecam Maradholly.

Informasi terakhir diperoleh pers, lsm Samudra ikut memanipulasi status kawasan hutan Pinus Tor Simincak Ulu Gajah di Desa Pal-11 Kecamatan Angkola Timur yang mau diurus izin palsu seolah tanaman kayu rakyat. Padahal data otentik yang diperoleh lsm Alarm dari Dirjen PHKA Kemenhut menunjukkan hutan Pinus tsb adalah kawasan hutan reboisasi seluas 981,6 Ha yang telah diukur Balai Inventarisasi dan Perpetaan, diteken Panitia-9 Tapsel serta disahkan SK Gubsu No. 522.05/2340 tgl. 10 September 1985. Sementara Ketua Lsm Samudra, Timbul Panggabean buat surat pernyataan No. 010/PS-E/II/ tgl. 10 Februari 2012 berisi keterangan palsu seolah Pinus di kawasan hutan reboisasi tsb hasil tanaman rakyat.

Rumitnya, aktifis lsm Samudra dari Sibolga Tapteng yang sering intervensi mengeruhkan situasi lingkungan alam di Tapsel selalu mengelak konfirmasi. Telpon dan sms tak pernah dijawab. Sehingga banyak kalangan aktifis lsm lokal di Tapsel menegaskan, gerak-gerik lsm Samudra yang mengobok-obok daerah Tapsel mesti diawasi terus. Dan aparat terkait di Tapsel seperti Plt Kadishut Aswad Daulay serta Kakan Lingkungan Hidup Awaludin Sibarani perlu diingatkan agar tidak kebobolan. ( Arm Hutasuhut)

Baca Juga :  KPK Pastikan Angie Segera Dibui
dok1 LSM Samudra dari Sibolga Kab. Tapteng Tabur Surat Pernyataan Palsu di Tapsel
Komisi Amdal Tapsel yang disusupi Lsm Samudra
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Dari mana pula jalannya satu wadah lsm bisa mencampuri pengesahan AMDAl yang nota bene menurut perundang-undangan…..AMDAL itu Analisa Dampak Lingkungan….pemkab (bapedalda) harus survey ke lapangan dan meminta persetujuan dari pada keseluruhan masyarakat disekitar pabrik yang akan didirikan……dan lsm tidak ada harganya kalau hanya bawa satu suara…..yang nota bene bukan mewakili suara masyarakat sekitar…..ini pemkabnya ….lenong…atau memang mencari jalan pintas pembodohan kepada masyarakat…….Masyarakat dengan atas nama lembaga persatuan masyarakat sudah bisa menggugat kepada kesbanglinmas agar LSM samudera ini dibubarkan….dan dihapus ijinnya….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*