MA belum vonis kasasi perkara Rahudman

rahudman sidang6 wol ega MA belum vonis kasasi perkara RahudmanMEDAN – Mahkamah Agug dipastikan belum menajtuhkan vonis atas kasasi perkara korupsi APBD Tapsel 2005 dengan terdakwa Wali Kota Medan Rahudman Harahap (on aktif) yang telah diputuskan bebas oleh Pengadilan Tipikor Medan.

Kepastian tersebut diungkapkan Ketua Umum Terminal Informasi Rakyat (TIRA) Sumatera Utara, Parulian Siregar setelah langsung mempertanyakan kabar bahwa MA telah menjatuhkan vonis atas kasasi tersebut.

Sebelum beredar kabar, MA telah memvonis kasasi perkara Rahudman Harahap dan beredar luas di media sosil pekan lalu.
“Setelah kita pertanyakan, MA ternyata belum ada mengeluarkan putusan tentang kasasi kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap,” ucap Parulian Siregar, hari ini di Medan.

Parulian mengatakan, timnya bernagkat ke Jakarta Kamis (6/3/2014) lalu, dengan tujuan untuk mempertanyakan kebenaran kabar putusan MA.

Mengutip keterangan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur  dan Kasubbag Data Layanan dan Informasi Biro Hukum dan Humas, Dewa Nyoman Swastika, Parulian mengatakan, bahwa pihak MA belum menjatuhkan atas vonis kasasi tersebut.

Parulian mengatakan, Kasubbag Data, Layanan dan Informasi Biro Hukum dan Humas MA, Dewa Nyoman Swastika menjelaskan, bahwa informasi putusan bebas itu tidak benar dimana  saat ini majelis hakim agung belum ada memutuskan vonis Rahudman. Selain itu majelis hakimnya juga belum ditentukan. Persidangan hakim agung untuk memutuskan suatu perkara, bisa sampai tiga kali persidangan.

Baca Juga :  Mahasiswa Desak BPK Audit Keuangan Pemkab Palas

Saat itu Dewa Nyoman memastikan berkas perkara Rahudman masih diproses Tim Yudisial MA. Menurutnya, nomor register perkara berkas kasasi Rahudman yakni 236 K/PID.SUS/2014 dengan surat pengantar dari PN Medan nomor W2.U1/15.509/01.10/Pid.Sus.K/E2013. Berkas ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim CB (Tim Yudisial). Semua berkas perkara tindak pidana korupsi diproses di kamar pidana yang diketuai Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Sementara itu, Parulian juga mengatakan bahwa Kabiro Hukum dan Humas MA,  Ridwan Mansyur saat itu mengatakan Vonis putusan bebas dari MA terkait kasasi Rahudman, belum ada.

Dia menjelaskan ke publik kalau informasi itu sudah ada di Humas atau sudah diterbitkan di info perkara. Dimana prosedur perkara kasasi atau PK itu ada di kepaniteraan. Kepaniteraan itu, publishingnya adalah melalui website info perkara dan direktori putusan, atau bila kurang lengkap bisa melalui Humas. Tetapi kalau hal itu belum ada dalam info perkara, Humas tidak punya data untuk menyampaikan apa. SOP-nya begitu.

Ditanya soal informasi vonis bebas kasasi itu berarti tidak benar, Ridwan menyatakan kebenarannya seharusnya datang dari Humas MA, bukan dari Medan.

Rahudman Harahap terdakwa korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan Tahun 2004-2005 mencapai Rp1,5 miliar lebih divonis bebas Hakim Pengadilan Tipikor Medan.

Namun, mantan anak buahnya  Amrin Tambunan dalam kasus yang sama divonis 4 tahun oleh majelis hakim banding.

Baca Juga :  Masyarakat Kec. Batahan Madina Pesimis Balon Birokrat Menang

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*