MA Putuskan Penunjukan Kawasan Hutan Sumut Langgar UU

Para petani kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas, menjadi salah satu korban penunjukan kawasan hutan hingga wilayah adat mereka masuk dalam konsesi perusahaan. Mudah-mudahan putusan MA ini memberikan angin segar bagi terwujudkan hutan adat mereka. Foto: Ayat S Karokaro

Majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 3.742.120 hektar melanggar Undang-Undang Kehutanan. Gugatan soal SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 dilayangkan Mangindar Simbolon, Bupati Samosir; Torang Lumban Tobing, kala itu Bupati Tapanuli Utara—kini sudah habis masa jabatan– dan Sintong Maruap Tampubolon, ketua Forum Peduli Bona Pasogit.

Sintong Maruap Tampubolon, mengatakan, sudah menerima salinan putusan gugatan uji materi yang memenangkan mereka. Dari salinan putusan tertanggal 2 Mei 2014, majelis hakim agung dipimpin Paulus Effendi Lotulung, menyatakan, SK Menhut mengenai penunjukan kawasan hutan Sumut sekitar 3.742.120 hektar, bertentangan dengan UU dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam amar putusan MA, menyebutkan, SK Menhut ini, dianggap melanggar UU 19 Tahun 2004 Jo. UU 41 1999 tentang Kehutanan. Ia juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan.

SK Mehut juga melanggar UU 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang. Juga UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Majelis hakim memerintahkan Menhut mencabut SK itu. “Menhut diminta membuat surat keputusan baru, yang memperhatikan RTRW kabupaten/kota, sebagai akibat pemekaran beberapa Kabupaten di Sumut.”

Baca Juga :  KPK Kembali Periksa Gubernur Sumatera Utara dan Istri

Mangindar Simbolon mengatakan, salah satu alasan mereka menggugat SK Menhut karena aturan itu dianggap tidak memperhatikan RTRW kabupaten/kota di Sumut, khusus daerah-daerah pemekaran.

Dalam SK Menhut itu, ada poin peraturan daerah tentang RTRW, tercantum peraturan daerah Sumut Nomor 7 Tahun 2003 mengenai RTRW Sumut 2003–2018.

“Namun pemekaran kabupaten baru belum termasuk.  Perda Sumut dibuat 28 Agustus 2003,” ucap Simbolon.

Desa Sira Pispis, daerah pemekaran di Kabupaten Samosir yang terimbas SK 44 Menhut. Foto: Ayat S Karokaro

Dia mencontohkan, kekeliruan SK Menhut itu, antara lain soal pemekaran dan pembuatan RTRW kabupaten baru.  Ada beberapa kabupaten baru, seperti Humbang Hasundutan (Humbahas).  Dalam SK Menhut butir yang menyebutkan soal RTRW, dianggap suatu hal mustahil. Sebab, Humbahas dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) pada 27 Juli 2003. Belum lagi Kabupaten Samosir, dimekarkan pada 18 Desember 2003.

“Ada banyak daerah baru lain, yakni Kabupaten Nias Selatan dan Pakpak Barat. Atas dasar itulah kami gugat SK Menhut ini.”

Putusan MA Dimanfaatkan Mafia Hutan?

Pasca putusan MA ini diduga dimanfaatkan para mafia hutan. Dengan menggunakan warga desa, para penjahat-penjahat kehutanan memberikan uang untuk membuka lahan bahkan di kawasan hutan lindung. Ini terkuak ketika terjadi kebakaran hutan di pegunungan, Kecamatan Baktiraja, Humbahas, awal Juni 2014.

Sejumlah saksi mata kepada Mongabay menyebutkan, kebakaran hutan terjadi karena banyak warga membuka hutan lindung. Mereka bukan penggarap lahan, tetapi warga yang diberi upah oleh tiga oknum pengusaha kehutanan. Mereka membuka lahan untuk sawit dan ekaliptus.

Baca Juga :  Akta Nikah Dibandrol Rp500 Ribu

“Ketika kami melarang mereka, ada mandor datang dan mengatakan jika MA sudah memenangkan gugatan. Itukan salah arti. Mereka memanfaatkan putusan itu merusak hutan. Hutan lindung loh. Itu hutan negara. Ini harus disikapi serius. Banyak bandit perusak hutan mengincar hutan,” kata Dame Purba, Aliansi Pemuda Adat Humbahas.

Dia menyebutkan, kebakaran hutan bermula dari jembatan Simangira, Pegunungan Aek Sipangolu dan Binanga Rihit yang berbatasan dengan Kecamatan Muara, Tapanuli Utara.

Houtman Sinaga, mantan Camat Baktiraja, Humbahas, membenarkan kebakaran itu.

Sumber: www.mongabay.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Hingga kini Menhut Zulkifli Hasan belum mau patuhi perintah diktum 2 Putusan MA agar segera terbitkan SK Penunjukan Kawasan Hutan Sumut yg baru dan disesuaikan dgn RTRW Kabupaten/Kota. Nah klu Menhut tak peduli Putusan MA, ngapain rakyat peduli Keputusan Menhut?Ujungnya nanti Menhut dan masyarakat Sumut sama-sama anarkhis!

  2. Dengan keputusan MA ini, berarti ada yang janggal dalam pengeluaran SK Menhut yang perlu dicermati dengan teliti khususnya pihak LSM ataupun pihak penegak bebas korupsi…, masyarakat perlu memonitor / meneliti alur proses terbitnya SK menhut tersebut, karena biasanya satu SK yang dikeluarkan setingkat Menteri bukan perkara yang mudah dan murah.
    Terbitnya SK tersebut biasanya punya tujuan jangka panjang, pertimbangan, dan hal-hal yang harusnya mempunyai kajian-kajian berbagai sektor pertimbangan. Dan kalau SK Menhut ini dapat lolos dari menteri, maka sepertinya ada pertimbangan yang wajib yang tidak dilalui secara benar oleh aparat yang mengeluarkan / terlibat dalam mengeluarkan SK menhut ini.

    Ada sikluas /formula yang sering dipraktekkan dilapangan dan mudah dipahami serta sering dimamfaatkan pejabat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan termasuk tujuan pribadi dan kelompok, FORMULA itu seperti:
    – Hutan Rakyat dirubah menjadi Hutan Lindung dan Hutan Lindung dirubah menjadi Hutan produksi/Hutan yang dapat dimamfaatkan – dan Hutan Produksi/Hutan yang dapat dimamfaatkan berubah menjadi Hutan milik pribadi/badan ATAU FORMULA LAINNYA adalah
    – Hutan Lindung – dirubah Hutan Rakyat – dan hutan Rakyat diperjual dibagi-bagi dengan memberikan surat-surat kepada rakyat setempat – lalu hutan milik rakyat yang sudah dibagi-bagi diperoleh kembali dengan jual beli oleh Pengusaha/badan ataupun dirubah menjadi milik pemerintah melalui BUMN….
    Fola-fola ini sangat umum terjadi mulai dari Sabang hingga sampai Merauke…

    Rakyat perlu waspada dan harus dapat melindungi lingkungan sekitarnya dari perangkap-perangkap yang dibuat seperti peraturan, melalui modal, isu mensejahterakan rakyat, isu membuka lapangan pekerjaan dan isu-isu lainnya. Dan perangkap-perangkap ini perlu disikapi dengan baik-baik dan hati-hati karena kalau dijalankan dengan benar maka tujuannya bisa dirasakan rakyat, tapi kalau tidak maka generasi ke generasi akan menjadi seperti penguasa yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki wilayah…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*