MA Tolak Kasasi Jaksa – PT Medan Batalkan Putusan Ketua PN Padangsidimpuan

“Nurmilawati br. Harahap diduga berikan keterangan palsu didepan persidangan”
Padangsidimpuan, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 105/Pid.B/2011/PN.Psp tertanggal 27 April 2011 yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Syahlan,SH.,MH sebelumnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan Putusan No. 362/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 03 Agustus 2011 bahkan dalam putusannya PT Medan dalam salah satu amarnya menyebutkan melepaskan kedua klien kami (H. Abdul. Hamid harahap dan Mhd. Nawi Harahap) dari segala tuntutan hukum (onslaag van allerecht vervolging)  JPU Kejari Padangsidimpuan dan merehabilitasi harkat dan martabat klien kami seperti sedia kala.
Dan akibat adanya putusan PT Medan itu, JPU merasa keberatan dan mengajukan kasasi  namun ternyata Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang terdiri dari Prof., DR.Hakim Nyak Pha, SH., DEA dan DR. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH.MH serta R. Imam Harjadi, H., SH., MH akhirnya tetap menolak keberatan JPU dengan Putusannya No. 2196 K/PID/2011 tanggal  10-Apr-12.
”Kami minggu lalu baru menerima pemberitahuan dari PN. Padangsidimpuan bahwa MA telah menolak kasasi JPU atas perkara tuduhan Nurmilawati br. Harahap yakni pengerusakan tanaman dengan Putusannya No. 2196 K/PID/2011 tanggal  10-Apr-12, sehingga dengan adanya Putusan MA itu, maka Putusan PT Medan yang telah membatalkan Putusan PN No. 105/Pid.B/2011/PN.Psp tertanggal 27 April 2011 berlaku dan akhirnya klien kami lepas dari segala tuntutan hukum JPU.” Demikian hal ini diungkapkan Marwan Rangkuti,SH selaku Penasehat Hukum dari H. Abdul. Hamid harahap dan Mhd. Nawi Harahap di kantornya Jl. Perintis Kemrdekaan No. 16-B Padangsidmpuan (Senin, 01/10) pada wartawan.

Dan dalam kaitan itu, Marwan  menambahkan bahwa sebelumnya Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua PN. Padangsidimpuan Syahlan,SH.,MH telah menghukum kedua kliennya terbukti bersalah melakukan Pengeruskan Tanaman sebagaimana yang dilaporkan Nurmilawati br. Harahap penduduk Gunung Hasahatan Kec. Padangsidimpuan Batunadua Psp, namun setelah perkara tersebut diuji kembali di Pengadilan Tinggi Medan ternyata pertimbangan hukum PN Padangsdimpuan dinyatakan keliru dan akhirnya dibatalkan.

Baca Juga :  Lima Warga Tapsel Diculik

” Benar, PT Medan beranggapan putusan PN. Padangsidimpuan keliru dalam menerpakn hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum PT Medan putusan tingkat pertama itu haruslah dibatalkan dan bahkan menytakan klien kami harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa.” ujar Marwan yang juga didampingi Mhd. Nawi Harahap.

Atas adanya pengaduan  Nurmilawati br. Harahap menurut Marwan kliennya sudah merasa dirugikan baik secara materil maupun moril bahkan kliennya yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Hasahatn merasa tuduhan ataupun keterangan yang diterangkan Nurmilawati br. Harahap didepan persidangan dibawah sumpah sebagaimana terangkum dalam putusan Pengadilan itu jika mengacu pada putusan PT Medan dapat dikategorikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana ditaur dan diancam Pasal 242 KUHP, dan kliennya telah meminta  dirinya untuk mengajukan tuntutan hukum secara pidana ataupun perdata kepada Nurmilawati br. Harahap.’Kami akan mempelajari seluruh keterangan Nurmilawati br. Harahap didalam putusan, bilamana ditemukan fakta adanya keterangan palsu dibawah sumpah, maka sebagaimana permintaan klien kami untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap sdr. Nurmilawati br. Harahap, maka sebagai lawyer akan kami pertimbangkan dalam waktu dekat ini.” Tambah Marwan. (srg/ rahman)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Pengadaan Komputer di sekolah dasar Tapsel harus Jelas

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*