Mahasiswa Ampera Padangsidimpuan; Pansus Sakumpal Bonang Harga Mati

www.metrosiantar.com

Tuntut pembentukan pansus Pasar Sangkumpal Bonang, massa Ampera kembali mendemo kantor DPRD Psp, Rabu (31/3)

SIDIMPUAN-METRO; Sekitar 30-an mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera), kembali demo DPRD Padangsidimpuan (Psp), Rabu (31/3). Unjuk rasa ini merupakan aksi yang ketiga untuk mempertanyakan soal pengambilalihan pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang dan pembentukan panitia khusus (Pansus).

“Pansus harga mati,” teriak koordinator aksi, Abdul Rozak Harahap, dan kordinator lapangan (Korlap), Parningotan Aritonang, di halaman gedung DPRD Psp saat menyampaikan orasinya.

Mahasiswa yang tiba di halaman kantor DPRD Psp sekitar pukul 11.00 WIB menyampaikan orasinya dengan menggunakan sound system dengan pengawalan dari Polresta Psp dan Satpol PP. Sedangkan para anggota DPRD Psp di ruang sidang paripurna sedang mengadakan sidang penyampaian reses anggota DPRD dari dapilnya masing-masing.

Massa Ampera juga mempertanyakan beredarnya isu bahwa DPRD Psp sudah memberikan izin perpanjangan kontrak PT ATC dari Pemko Psp. “Apakah itu betul, kalau diperpanjang tanpa ada evaluasi atau rapat bersama untuk soal perpanjangan izin maka jelas kami pertanyakan kenapa, ada apa dengan semua ini? Padahal, sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2009 pasal 344 ayat 1 poin i jelas di katakannya DPRD secara keseluruhan harus memberikan persetujuan terhadap rencana kerja pemerintah dengan dae4rah lain atau pihak ketiga, jika tidak bisa menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan itu kenapa tak berani pentuk pansus. Sesungguhnya pembentukan pansus bukan tugas tambahan DPRD tetapi kewajiban sebagai penjelmaan seluruh masyarakat Kota Psp,” beber mahasiswa.

Baca Juga :  Giliran Ribuan Bocah di Tapsel Imunisasi Gratis

Setelah sekitar satu jam mahasiswa membacakan orasinya, massa Ampera akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi, dan seluruh alat kelengkapan DPRD Psp lainnya.

Menjawab pertanyaan massa Ampera, Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi membantah telah memberikan izin pengambilalihan pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang. Sekaligus membantah ada menerima sesuatu imbalan atau apapun dari pihak manapun. Soal pengambilalihan justru datang dari Pemko Psp sendiri. Namun, hingga saat ini sikap Pemko Psp tidak pernah jelas baik itu sudah disurati sebanyak dua kali juga tidak ada jawaban.

“Mengenai pansus jika nantinya pemaparan yang diberikan oleh Ketua Komisi I, Khoiruddin Rambe tidak memuaskan 9 anggota DPRD Psp yang mengusulkan pembentukan pansus maka pintu pembentukan pansus terbuka lebar. Namun, kita berharap nantinya bukan pansus yang akan kita bentuk tapi dengar pendapat karena cakupannya seluruh Kota Psp bukan hanya Pasar Sangkumpal Bonang,” jelasnya.

Usai mendengar jawaban dari wakil rakyat ini massa Ampera kemudian membubarkan diri, sementara itu aktivis UMTS, Andi Lumalo usai aksi demo kepada METRO, mengatakan, sebelumnya Pemko Psp menginginkan mengambil alih pengelolaan pasar tersebut. Namun, setelah didesak dibentuk pansus, justru seperti tidak konsisten bahkan beredar rumor kalau Pemko Psp justru sudah memperpanjang kembali kontrak dengan PT ATC dalam mengelola Pasar Sangkumpal Bonang. “Kenapa setelah pansus mau dibentuk, Pemko Psp kok jadi plin plan, ada apa ini, kenapa pula DPRD Psp kok tidak tegas, anehkan?” tanyanya. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Terjebak di Soal Bahasa Indonesia - Peserta UN Ulangan Khawatir Tak Lulus Lagi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*