Mahasiswa Demo Kejari, Desak Usut DAK Padangsidimpuan Tahun 2009

Sabtu, 09 Januari 2010- www.metrosiantar.com

pendidikan Mahasiswa Demo Kejari, Desak Usut DAK Padangsidimpuan Tahun 2009SIDIMPUAN-METRO; Belasan massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB) menggelar aksi damai ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan (Psp), Jumat (8/1) sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka meminta Kejari untuk mengusut dugaan pelanggaran pelaksanaan pembangunan dan rehab 73 Sekolah Dasar (SD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non Dana Reboisasi (DR) tahun 2009 sebesar Rp14 miliar.

Dalam orasinya di halaman kantor Kejari Psp, Andi Lumalo Halomoan, Adi Syahputra, dan lainnya mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan dan rehap sekolah tersebut diduga telah terjadi beberapa penyimpangan yang mencolok. Seperti, 73 sekolah penerima DAK non DR tahun 2009 yang terlaksana di Disdik Psp di duga tidak sesuai teknis pelaksanaannya. Ini terbukti adanya dugaan intervensi dari Kadisdik Psp kepada kepala sekolah terkait penunjukan kepala tukang, adanya dugaan pemungutan dari dana DAK yang berupa fee dan pajak yang harus disetor kepada oknum yang diduga sebagai perpanjangan tangan dari Disdik. Kemudian dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, hampir sekitar 78 persen atau sekitar 57 sekolah dari 73 proyek belum selesai pada tanggal 29 Desember 2009, pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan indikasi adanya dugaan material yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami meminta kepada Kajari Psp untuk mengusut tuntas dan menangkap oknum pelaku dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Kadisdik Psp, Drs Panongonan Muda Hasibuan dan kroninya, Ketua Panitia DAK Maskur Hasibuan, konsultan tekhnis Ali Sahnan Rangkuti, dan Sekretaris panitia DAK Syamsuddin,” ujar massa.

Massa yang diterima Kasi Intel Kajari Psp, Polim SH menegaskan, pihaknya akan serius menyelidiki jika terjadi kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Disdik Psp.

Usai mendengar jawaban dari Kasi Intel Kajari Psp, sebelum berlalu, massa memberikan satu plastik kopi, gula pasir, dan satu kaleng susu kepada Kasi Intel Kajari Psp sebagai bentuk dukungan kepada Kejari Psp untuk menyelidik kasus dugaan kasus korupsi di Disdik Psp.

Usai melakukan aksi di gedung Kejari Psp, massa kemudian melanjutkan aksi dengan berjalan kaki ke kantor Wali Kota Psp dan membacakan sikap di depan pagar kantor Wali Kota. Para demonstran tidak diizinkan masuk oleh petugas kepolisian Polresta dan Satpol PP Psp yang berjaga-jaga di gerbang kantor Wali Kota untuk bertemu dengan Wali Kota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution.

Baca Juga :  Tender Pembangunan PN Sidempuan Sumut Terbukti Langgar UU NO 5/ 1999

Dalam pernyataan sikapnya, para demonstran meminta kepada Wali Kota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution untuk mencopot Kadisdik serta menindak tegas kroni-kroninya yang diduga telah ikut serta pada dugaan penyelewengan DAK tahun 2009 yang mencoreng nama baik Kota Psp.

Akhirnya sekitar pukul 11.30 WIB, perwakilan Pemko Psp yakni Asisten I, Rahuddin Harahap SH, Asisten II Ir Akhmad Nasution, dan Asisten III Drs Khairul Alamsyah bersedia mendatangi demonstran yang pada saat itu hendak membubarkan diri karena tidak ada satupun pejebat Pemko Psp yang bersedia menerima pernyataan sikap mereka.

Para demonstran kembali membacakan pernyataan sikap mereka di hadapan ketiga pejabat Pemko Psp tersebut. Di mana Asisten I Psp, Rahuddin Harahap SH mewakili rekan-rekannya yang lain menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi di Disdik Psp sudah masuk di Kejari Psp. Dan menurutnya hal ini akan menjadi masukan bagi Pemko Psp untuk dibahas lebih lanjut dan proses hukumnya di serahkan kepada aparat hukum.

Sementara mengenai tuntutan pencopotan Kadisdik Psp, menurutnya harus melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Dan jika memang nantinya Kadisdik ataupun pejabat Disdik Psp dinyatakan bersalah di mata hukum ataupun sebagainya, barulah Pemko Psp akan mengambil tindakan apa yang harus dilakukan.

“Apa yang sudah disampaikan menjadi masukan bagi Pemko Psp, namun begitupun kita serahkan prosesnya sesuai dengan aturan kepada penegak hukum,” pungkasnya.

Usai mendengar penjelasan dari Asisten I Psp tersebut, kemudian para demonsntran membubarkan diri.

Sebelumnya Sekdako Psp, Sarmadhan Hasibuan kepada METRO, beberapa bulan lalu di gedung DPRD Psp saat menerima dan menjawab pertanyaan mahasiswa yang melakukan aksi demo terkait penerimaan CPNS di Kota Psp mengatakan bahwa semua persoalan terkait DAK adalah tanggung jawab Kadisdik Psp dan panitia pelaksana. Dirinya juga membantah ada melakukan intervensi kepada Kadisdik dan lainnya terkait pelaksanaan DAK tahun 2009.

Sebelumnya juga diberitakan, bahwa LSM Gerakan Hati Nurani Nasional (GERHANNA) Tabagsel pada Jumat (20/11) lalu dan LSM Team Operasional Penyelamatan Asset Negara (Topan-RI) Kota Psp, Senin (23/11) melaporkan 4 oknum pejabat Disdik Psp karena diduga melakukan intervensi terhadap kasek terkait pembangunan gedung sekolah dasar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ke Kejari Psp yang diterima oleh Kasi Pemeriksa (Ka Riksa) Kejari Psp, Ismet Kardafi SH.

Baca Juga :  Anggota KPUD, Ir Edi Potan Siregar: Pemilih Potensial pada Pilkada Tapsel 2010, 174.665 Jiwa

Adapun oknum pejabat Disdik Psp yang dilaporkan yakni Kadis Pendidikan (Kadisdik), Drs Panongonan Hasibuan, Kabid Prasarana, Maskur Hasibuan SSos, Kasi Prasarana, Sahlan Ali Rangkuti, dan Staf Prasarana Syamsudin.

Selain itu, Drs Panongonan Muda Hasibuan juga sudah resmi diadukan ke Pengadialan Negeri (PN) Psp dengan nomor register perkara, no.39/Pdt.G/2009/PN.Psp oleh Ridwan Rangkuti SH MH, Bandaharo Saifuddin Tanjung dari Law Office Ridwan Rangkuti SH MH & Associates selaku kuasa hukum Abdul Latif SE, Selasa (15/12) lalu. Di mana gugatan ini sendiri dilakukan atas dasar dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan Kasek SDN 200501 Sialambue, Anni Rupaedah Tambunan dengan cara diduga membatalkan secara sepihak perjanjian kerja proyek rehabilitasi SDN 200501 Sialambue, Kecamatan Psp Tenggara yang diduga atas tekanan dan intervensi Kadisdik Psp dengan mengarahkan pekerjaan rehab sekolah tersebut kepada orang lain.

Dikatakannya, berdasarkan surat perjanjian kerja nomor 800/026/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dan surat penghujukan kepala tukang tanggal 20 Oktober yang ditandatangani Kasek dan komite sekolah serta Abdul Latif Lubis sebagai kliennya yang berhak mengerjakan rehab sekolah tersebut berdasarkan pelaksanaan rehab sekolah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di Kota Psp untuk SDN 200501 Salambue dengan dana Rp217.800.000.

Sementara itu Kadisdik Psp, Drs Panongonan Muda Hasibuan ketika dimintai keterangannya seputar gugatan yang dilayangkan kepadanya, Selasa (15/12) lalu di gedung DPRD Psp tidak bersedia menanggapi. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. blajar la dari kesalahan diri kita……
    stiap orang puya kelemahan,saat ini kita tertawa mungkin besok kita menangis…..menurut saya….saya uda rapi,menurut orang saya blum rapi….kesalahan bukan la salasatu kebodohan melain kan kunci keberhsilan…..perbaikila diri sendiri baru orang lain.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*