Mahasiswa Demo Poldasu, Tahan Kadishut Tapsel!

MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Peduli Tapsel mendemo Polda Sumut, Jumat (9/12) pagi. Mereka menuntut agar Kadishut Tapsel Syahgiman Siregar yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena turut membantu Herry Jusman mencuri dan menggelapkan kayu milik PT PLS ditahan.

Dalam tuntutannya, massa meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro untuk tak bermain-main dalam menangani kasus tersebut. “Bapak Kapoldasu jangan bermain-main, ini kasus serius!” seru pengunjuk rasa.

Massa juga meminta Kapolda menahan Syahgiman Siregar. Pasalnya, pria yang kerap mengenakan kaca mata dan lobe ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit II Harta Benda Tanah dan Bangunan (Harda Tahbang) Dit Reskrimum Poldasu.

Massa juga menuding Syahgiman Siregar aktor di balik rusaknya hutan Tapsel. Tak hanya itu, massa menduga Syahgiman telah ‘memakan’ uang dana Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). “Tangkap dan tahan Syahgiman Siregar, dia aktor pengerusakan hutan di Tapsel,” pekik massa yang berorasi.

Menjawab tuntutan massa, Kasubdit II Harda Tahbang AKBP Rudy Rifani mengatakan, pihaknya sudah bekerja maksimal. Menurutnya, proses pemeriksaan terhadap Syahgiman harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, masih ada lagi bukti-bukti dokumen yang harus dilengkapi Syahgiman. Kasus yang menjeratnya tentang pemalsuan dokumen.

“Masih banyak lagi dokumen yang harus dilengkapinya sebagai barang bukti, karena kasusnya kan soal dokumen, ya harus dilengkapi lagi barang buktinya,” tuturnya di Mapoldasu, Jumat (9/12) siang.

Baca Juga :  Aku bangga jadi Parbodat . . . !

Rudy menegaskan, pihaknya tidak bermain-main dengan kasus ini. “Kalau kita main-main dengan kasus ini, mana mungkin dia (Syahgiman) kita tetapkan sebagai tersangka. Saya serius dengan kasus ini,” tegasnya. (ala/pmg)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Sebenarnya jika kasus ini didalami akan lebih fatal akibatnya, dari 8000 Ha yang akan ditebang, yang mendapat IPK hanya 4000 Ha. Fakta dilapangan mereka telah menggarap lebih dari 8000 Ha. Poldasu memang harus serius, jangan sampai ada negoisasi yang berujung happy ending, hukum harus ditegakkan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*