Mahasiswa MADINA Siap Memantau Tahapan Pemilukada

Sabtu, 06 Pebruari 2010 – www.metrosiantar.com

MADINA-METRO; Pasangan bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati dituntut jangan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tim sukses (TS) pemilukada Mandailing Natal (Madina), 9 Juni mendatang. Maka, untuk mengantisipasi situasi tersebut, mahasiswa siap memantau tahapan pemilukada dan melaporkan bila menemukan PNS jadi TS.

Demikian disampaikan Ketua Forum Komunitas Indonesia I Pantai Barat Kabupaten Madina, Toguan Lubis, dan sejumlah organisasi mahasiswa, Jumat (5/2).

Menurut Toguan, jelang Pemilukada Madina para balon juga semakin gencar melakukan penggalangan kekuatan di lapangan, dan yang menjadi sebagai tim pemenangan adalah sebagian besar para tokoh-tokoh masyarakat yang diperkirakan mampu melakukan penggalangan suara di lapangan.

Dalam hal ini, Toguan menilai penggalangan kekuatan yang diperankan tokoh masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun Toguan menyarankan kepada setiap balon agar tidak melibatkan oknum PNS sebagai tim pemenangan atau melakukan penggalangan di lapangan.

“Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa PNS sesuai dengan Undang-Undang dan dipertegas oleh Mendagri tidak boleh memberikan dukungan kepada salah satu balon Bupati apalagi terlibat sebagai tim pemenangan yang diwewenangkan untuk melakukan penggalangan, ini berakibatkan PNS tersebut diancam dipecat,” katanya.

Dirinya juga menjelaskan sesuai dengan amatannya di lapangan, bahwa sudah ada sejumlah PNS yang memberikan dukungan serta melakukan penggalangan di lapangan dengan berbagai cara. “Bahkan saya pernah dijumpai oleh oknum PNS yang bertugas sebagai guru sekolah. Guru tersebut mengatakan kalau mereka ditugaskan oleh salah satu pasangan balon untuk melakukan penggalangan di desa masing-masing,” tuturnya.

Baca Juga :  Pemilukada MADINA: Pemilih Diimbau Jeli Pilih Pemimpin

Hal ini lanjutnya, sudah keluar dari etika PNS sebagai abdi Negara, bahkan kondisi seperti ini sudah melanggar hukum. Pihak KPUD yang bertugas sebagai penyelenggara serta Panwaslu diharapkan menjalankan tupoksi masing-masing supaya pelanggaran-pelanggaran pemilukada seperti ini tidak terjadi di lapangan, karena hal ini sangat merusak ketentraman para oknum PNS begitu juga dengan masyarakat.

Di tempat terpisah, Ketua Satuan Pemuda dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Madina, Tan Gozali Nasution didampingi Sekjen Gerakan Mahasiswa Pemantau Pilkada (Gempita) Kabupaten Madina, Supendi, yang ditemui METRO di Sekretariat PP Kabupaten Madina menegaskan, pemilukada Kabupaten Madina tahun ini harus betul-betul taat peraturan dan kepada balon Bupati diharapkan jangan melibatkan PNS untuk menjadi tim pemenangan.

“Apabila hal ini terjadi, kami selaku mahasiswa akan menindak lanjutinya, karena kita sama-sama inginkan pemilukada kali ini bersih dari segala kecurangan dan pelanggaran,” tegas keduanya.

Keduanya juga mengimbau kepada seluruh PNS untuk tidak ikut-ikutan dalam melakukan penggalangan kekuatan karena ini merupakan perlanggaran hukum yang akan menimbulkan efek negatif dan mengingatkan bahwa pihaknya akan terus melakukan controlling di lapangan terhadap kemungkinan perlanggaran-pelanggaran pemilukada. (mag-02)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Suarez Cetak Gol, Liverpool Jaga Rekor Sempurna

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*