Mahasiswa Minta Direktur RSUD Sibuhuan Dicopot

Palas | Belasan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) Padang Lawas (Palas) melakukan aksi demo ke kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Kabupaten Palas, Jum’at (29/8).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti keberadaan RSUD Sibuhuan yang masih memprihatinkan. Disebutkan mahasiswa, seringnya ada keluhan pasien bahwa adanya oknum dokter yang sering tidak masuk kerja, dan juga tidak adanya jadwal pemeriksaan terhadap perkembangan kesembuhan pasien yang tidak menentu, serta perhatian dokter terhadap pasien yang tidak maksimal, hal itu tentunya kesalahan tersebut berakibat fatal terhadap pasien.

Kemudian, sebut mahasiswa bahwa RSUD dinilai telah gagal memberikan jaminan kualitas dan keamanan obat-obatan yang ada di Rumah Sakit plat merah tersebut, serta ditambah lagi tidak adanya transparansi rincian biaya perobatan pasien, dan kuat dugaan pihak RSUD melakukan pungutan liar terhadap pasien RSUD.

Dalam hal tersebut, mahasiswa menyimpulkan bahwa RSUD Sibuhuan yang dipimpin oleh dr Sri Dewi Bahagia dinilai gagal menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, sehingga dr Sri Dewi Bahagia dianggap tidak berkompeten menduduki jabatan direktur RSUD.

Dalam hal tersebut, GAM-Palas meminta dr Sri Dewi Bahagia dicopot dari jabatannya, kemudian juga mahasiswa meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Daerah Palas untuk mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang berstandar nasional. Dan terakhir mahasiswa, agar pungli RSUD diusut tuntas.

Baca Juga :  Terminal Hutaimbaru Pal IV Maria Segera Beroperasi - Loket dan Angkot Wajib Masuk Terminal

Direktur RSUD Sibuhuan, dr Sri Dewi Bahagia yang akan dikonfirmasi diruangannnya, Jum’at (29/8) tidak berhasil dijumpai. Namun pihak RSUD Sibuhuan melalui Kasubbag Pelayanan dan Perawatan, dr Elni Rubyanti Daulay dapat menjelaskan, bahwa pernyataan mahasiswa yang demo tersebut, harus mempunyai bukti yang jelas. Karena sebut Elni, pihak RSUD Sibuhuan sudah melakukan pelayanan kesehatan sebaik mungkin, namun apabila ada oknum atau perawat yang melakukan pungli, itu diluar sepengetahuan pihak manajemen RSUD Sibuhuan.

Peraturan Daerah Tentang Tarif Retribusi RSUD Sibuhuan Masih Misterius

Peraturan daerah (Perda) Tentang Tarif retribusi jasa sarana dan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Palas, pungutan retribusi di RSUD diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pihak RSUD belum bisa menjelaskan, bahwa mereka melakukan pungutan terhadap pasien berdasarkan perda apa ?.

Kasir RSUD Sibuhuan juga hanya bisa mengatakan bahwa RSUD melakukan pungutan terhadap pasien berdasarkan

Perda. Sewaktu ditanyakan bagaimana bentuk perdanya ?. Kasir RSUD Sibuhuan tidak bisa menjawabnya, seraya mengatakan bahwa perdanya ada sama direktur.

Pelaksana teknis (Plt) Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Palas, Agus Daulay yang dikonfirmasi, Jum’at (29/8), juga demikian, tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuk Perdanya, hanya bisa mengatakan bahwa Perda tersebut dikeluarkan tahun 2011.

Dalam laman web BPK RI Perwakilan Sumatera, Arsip Perda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2011, adalah, Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tidak ada Perda yang mengatur retribusi jasa layanan kesehatan.

Baca Juga :  Pemdes PALAS; 2010, Belum Ada Surat Pengangkatan Sekdes jadi CPNS

Penulis : Sahat Gemayel Lubis

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*