Mantan Camat Sipirok Disangkakan Kasus Dugaan Suap

Mantan Camat Sipirok berisinial Am, yang saat ini menjabat Kepala Bagian Kemasyarakatan di Pemkab Tapanuli Selatan, sudah resmi ditahan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Sipirok, Kamis (6/1). Am disangkakan kasus dugaan suap.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Psp, Indrasyah Djohan SH melalui Kasi Pidsus, Yudha Utama Putra SH kepada METRO, Selasa (11/1) mengatakan, dari hasil ekspos yang dilakukan Kacabjari Sipirok beberapa waktu lalu dan dari hasil pengusutan kasus tersebut, Am dikenakan pasal dugaan suap atau gratifikasi.

Dari hasil pengusutan, kasus tersebut bisa ditingkatkan hingga ke meja hijau karena pihak kejaksaan sudah memiliki bukti yang cukup kuat atas keterlibatan mantan Camat Sipirok dalam dugaan kasus pengutipan biaya administrasi terhadap pemilik tanah dan tanaman penerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah dan tanaman tapak tower.

Di mana penahanan Am dilakukan karena tersangka diduga kuat sudah tersangkut suap atas tindakan pengutipan uang dari masyarakat yang dipakai untuk jaringan Sutet, yang mana tersangka diduga menerima sekitar empat persen dari pihak PLN dari harga sewa untuk pendirian Sutet. Kemudian, juga diduga kembali mengutip kepada masyarakat pemilik tanah sebesar 10 persen.

“Makanya dari situlah kita berangkat kalau untuk kasus mantan Camat Sipirok ini kita kenakan pasal suap atau gratifikasi,” ucapnya.

Kemudian dikatakan Yudha, perbuatan tersangka dikategorikan perbuatan berlanjut. Sebab, Am sudah melakukan perbuatannya sejak tahun 2008 hingga 2010. “Perbuatan itu dilakukannya ketika dia menjabat sebagai Camat Sipirok sejak 2008-2010,” ujarnya.

Sementara itu mengenai berapa sebenarnya suap atau gratifikasi yang diterima oleh mantan Camat Sipirok, Yudha mengungkapkan, itu nantinya akan dihitung oleh BPKP. Namun, tambah Yudha, jika diperkirakan Kejaksaan bisa menghitungnya, maka pihaknya akan menghitung sendiri.

Dijelaskannya lagi, atas tindakan Am itu, tersangka dikenakan pasal berlapis yaitu, Pasal 12 huruf E junto pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahunn 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun kurungan.

Baca Juga :  Video Mesum Pelajar di Madina Beredar

“Kita pastikan akan segera dilimpahkan ke pengadilan, mudah-mudahan kita bisa secepatnya memprosesnya,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kacabjari Psp di Sipirok, Kabupaten Tapsel menahan mantan Camat Sipirok berinisial Am, di Cabang Rumah Tahanan (Carutan) Sipirok, Kamis (6/1) malam.

Am ditahan atas kasus dugaan korupsi pengutipan biaya administrasi terhadap penerima ganti rugi pembebasan lahan dan tanaman untuk tapak tower T/L 275 Kv GI Sarulla-GI Psp PT PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumut, Aceh dan Riau.

Sebelum ditahan di Carutan Sipirok, Am yang didampingi penasehat hukumnya dari kantor advokat/penasehat hukum Dodi, Irwan dan Maulana (DIM), yakni Dodi Candra SH, Irwansyah SH MH, dan Ganda Maulana SAg SH, telah menjalani pemeriksaan mulai pukul 10.30 hingga pukul 17.30 WIB. Saat diperiksa, Am dijejal 33 pertanyaan terkait kasus tersebut, dan akhirnya ditahan di Carutan Sipirok sekitar pukul 20.15 WIB.

Pantauan METRO di ruangan Kacabjari, sebelum berangkat menuju Carutan, tersangka Am terlihat pasrah atas penahanan tersebut. “Kata mereka harus ditahan. Mungkin ini yang terbaik,” katanya kepada METRO, Kamis (6/1).

Penahanan terhadap mantan Camat Sipirok yang menjabat tahun 2008-Juli 2010 tersebut sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-04 /N.2.20.7/ Fd.1/ 01/2011 dari Kecabjari Psp di Sipirok Ali Akbar Dasopang SH, pada jaksa penyidik Nixon Andreas Lubis SH MSi dan Adre Wanda Ginting SH, untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka yang diduga malakukan tindak pidana korupsi. Yaitu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.dengan melakukan pengutipan biaya administrasi terhadap penerima pembayaran ganti rugi tanah pembangunan tower. Dan, berhubung adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukrti atau mengulangi tindak pidana.

Baca Juga :  Pembangunan Gedung SMA Plus Madina Terkesan Mubazir

Usai mengantarkan tersangka kasus dugaan korupsi tersebut ke Carutan Sipirok, Kacabjari Ali Akbar Dasopang SH didampingi jaksa penyidik Nixon Andreas Lubis SH MSi kepada METRO mengatakan, setelah melaksanakan penyidikan dengan 33 pertanyaan, tersangka harus ditahan. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah kuat.

“Dalam menjawab beberapa pertanyaan, tersangka memang terkesan berbelit dan sering menghindar. Bukti kita sudah ada seperti adanya keterangan 51 dari 81 orang yang merupakan penerima ganti rugi, 9 kepala desa, 1 dari BPKAD Tapsel, 1 dari BPN, dan 1 dari manajer keuangan PT PLN Pikitring SUAR, dan semuanya sudah ada BAP-nya sebagai saksi,” paparnya. Adapun pemotongan atau pengutipan yang diambil dari masyarakat penerima ganti rugi yakni, diduga sebesar Rp66.070.000. (phn)(metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Tindakan penegakan Hukum yang baik harus dimulai dari Wilayah Penegak Hukum itu sendiri, Mudah-mudahan Penegakan ini prosesnya Jelas, Berujung dan tidak ngambang dan menghasilkan suatu Keputusan yang tepat. Sehingga Baik yang bersalah atau tidak bersalah menerima keadilan. Dan satu hal Jangan ada bermain masalah hukuman, karena banyak yang Korupsi dihukum dibawah 5 tahun dengan harapan agar bisa masih tetap berkecimpung di dunia Politik dan pemerintahan. Karena kalau hukuman 5 tahun keatas, maka tammatlah riwayatnya. Dan kalau memang itu yang harus diterimanya, biarlah dia dihukum diatas 5 tahun kalau memang itu layak diterimanya. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik untuk penegak hukuman…

  2. Contoh yang baik dan patut didukung dan kami memberikan apresiasi kepada Kacabjari Sipirok atas proses hukum yang dilakukan terhadap AR, mari kita miskinkan pada koruptor dan mari hentikan proses pemiskinan masyarakat di Sipirok.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*