Mantan Kadisdik Padangsidimpuan Resmi Jadi Tahanan Kejari

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Drs PMH dan Kabid MH SSos resmi menjadi tahanan Kejari Sidimpuan.

“Pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB, kedua tersangka korupsi DAK Pemko senilai Rp1,8 miliar lebih tiba di Kejari Sidimpuan dikawal dua polisi dan JPU dari Kejatisu, “ujar Kajari P. Sidimpuan Indrasyah Djohan didampingi Kasipidsus Yudha Utama Pratama kepada Analisa di gedung Kejari setempat, Selasa (6/7).

Dikatakan, saat ini kedua tersangka dugaan korupsi DAK tersebut dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salambue Sidimpuan guna menunggu proses persidangan.

“Paling lama dua pekan mendatang, berkas keduanya sudah kita limpahkan ke Pengadilan dan untuk sementara kedua tersangka dititipkan di LP Salambue, “katanya.

Dijelaskan, kedua tersangka dituntut dalam dua berkas terpisah yaitu Drs PMH untuk berkas perkara No BP.08.N.2.S/Fd.1/07/2010 dan MH berkas perkara No BP.07.N.2.S/Fd.1/07/2010.

Sedang untuk penanganan kasus ini keduanya akan didampingi masing-masing tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dua dari Kejari dan empat Kejatisu masing-masing Kejari P. Sidimpuan Yhuda Utama Putra SH, Sartono Siregar dan Sri Muliati Saragih.

Untuk JPU dari Kejatisu yaitu, Remina Purba SH, RO. Panggabean, Yuni Hariaman dan Esrom Sitanggang. “Ketujuh JPU itu akan bertugas menangani proses persidangan kedua tersangka korupsi DAK TA 2009 Pemko Sidimpuan tersebut,” katanya.

Pantauan Analisa, PMH dan MHS tiba di Kejari P. Sidimpuan digiring menuju ruang kerja Kasipidsus Yhuda Utama Pratama.

Baca Juga :  Oknum Guru Diduga Cabuli Siswa

Setelah berada di ruang Kasipidsus selama hampir dua jam lebih, keduanya digiring masuk mobil tahanan Kejari Sidimpuan yang akan membawanya ke LP Salambue dengan status tahanan.

PMH yang mengenakan baju kemeja biru enggan berkomentar saat digiring ke mobil tahanan. Begitu halnya dengan MH.

Sekadar mengingatkan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada akhir tahun 2009. Setelah dilakukan penyelidikan pada awal 2010, diketahui adanya pemotongan dana DAK yang diperuntukan untuk rehab sekolah, pengadaan mobilier, perpustakaan sekolah, dan ruang kelas baru untuk 73 sekolah dasar (SD) negeri dan swasta di P. Sidimpuan.

Dari hasil penyidikan Kejatisu diketahui, dalam anggaran DAK yang disalurkan ke tiap-tiap sekolah dasar di daerah tersebut menggunakan sistem swakelola.

Anggaran masuk langsung ke rekening para kepala sekolah, namun oleh dinas dana itu dipotong sekitar 26 hingga 30 persen. Dimana, nilai dana yang diterima sekolah bervariasi mulai angka Rp149 juta hingga Rp450 juta lebih.

Pihak Kejatisu kemudian meningkatkan ke penyidikan pada akhir bulan April lalu. Keduanya dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 Huruf P. UU No 31 Th 2000 Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 20 TH 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 53 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60984:mantan-kadisdik-padangsidimpuan-resmi-jadi-tahanan-kejari&catid=51:umum&Itemid=31

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Penetapan Dana Hibah Sidimpuan Diprotes

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*