Martabat Pemilu Indonesia

Oleh: Toba Sastrawan Manik. *)

Demokrasi menjadi model seleksi pemerintahan yang paling mutakhir dalam sejarah penemuan manusia. Demokrasi telah beribu-ribu tahun menjadi sistem yang digunakan manusia dalam penyeleksian politik sebuah negara. Berawal dari negara kota di Athena, virus demokrasi menyebar hingga jaman Romawi hingga sekarang masih menemukan relevansinya.

Menurut Penuturan Samuel P Huntington (1995) gelombang Ketiga Demokratisasi terjadi di tahun 1964 di Portugal tepatnya 25 April (Huntington 1995 :1). Sedangkan di Indonesia terjadi sekitar tahun 1990-an yang mencapai klimaksnya ketika Rezim Soeharto dipaksa turun oleh aksi demonstrasi mahasiswa.

Perkembangan Demokratisasi sejatinya tidak hanya pada berapa banyak negara-negara dunia yang mengadopsi dan menerapkan model demokrasi dalam negaranya melainkan pergeseran nilai dan esensi demokrasi seiring perkembangan jaman. Adian dalam Rachman (2007) mengatakan justifikasi demokrasi bergeser dari semata prosedural ke moral. Sebuah negara dianggap mempertaruhkan nilai-nilai moral kulturalnya pada pelaksanaan model demokrasi. Bahkan negara-negara Timur tengah saat ini sedang berkecamuk dalam masa transisi penurunan sang diktator dan perbaruan ke arah pemerintahan yang demokrasi.

Prosedural Minus Moral

Demikian halnya dalam demokrasi Indonesia berada dalam kutub prosedural dan moral. Secara prosedural, demokrasi menjadi mekanisme, sistem seleksi dalam pengisian pos- pos jabatan penting di struktur pemerintahan yakni mulai dari Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota hingga kepala Desa semua dihasilkan dengan Prosedur Demokrasi secara langsung oleh rakyat. Secara moral, didalam pelaksanaan Pemilihan umum yang merupakan manifestasi demokrasi kita, sejatinya perjuangan dan penampakan kemartabatan dan moral sebuah bangsa.

Secara moral, dalam pelaksanaan demokrasi mengandung nilai- nilai moral sebagai bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Pertama ialah moral pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan prinsip kebebasan, langsung, umum, bebas rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil). Sampai martabat pemilu negara kita selama ini? Apakah sudah bebas dari intertevensi dan pengaruh kekuasaan yang struktural? Kedua ialah moral pemilu kita dalam cara rakyat ikut berpatisipasi dan terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Baca Juga :  Jangan Biarkan “Kolam Susu” Jadi “Comberan”

Melihat riak-riak pesta demokrasi yang menjadi agenda lima tahunan di negara ini, martabat dan letak kualitas moral demokrasi belum menjadi pusat perhatian dan titik acuan. Di negara ini belum berhasil mencapai nilai moral dan melaksanakan pesta demokrasi secara bermartabat dan lebih bermoral masih sibuk dan terkungkung dalam demokrasi sebatas prosedural.

Penggunaan struktur kekuasaan masih begitu masif terjadi. Mulai dari presiden, gubernur, bupati serta pejabat lainnya sibuk mengambil cuti hanya menjadi juru kampanye nasional untuk partai politik. Secara fisik memang tidak intervensi namun kapabilitas jabatan publik yang embannya secara tidak langsung memberikan tekanan, represi dan penggunaan jabatan serta popularitas di kancah nasional dan daerah dalam mempengaruhi dan meraup suara untuk partai politiknya. Tentu rakyat belum diajarkan, diarahkan untuk memilih secara bebas (nilai moral kebebasan) dengan penggunaan struktur jabatan untuk mempengaruhi (intervensi) pilihan rakyat.

Demikian juga halnya rakyat dalam memilih masih menanamkan jiwa pragmatis dan politik instan dalam menentukan pilihan. Rakyat masih berharap dan menunggu serangan fajar dan paket menuju hari Pemilihan dan lalu menentukan suara. Tentu menjadi indikator bahwa kualitas moral secara hilir ke hulu, hulu ke hilir belum sepenuhnya secara imparsial antara prosedural dan moral. Maka bisa disaksikan hasil- hasil pilihan rakyat itu sendiri hanya sukses secara Prosedural namun gagal,kurang bertaji secara moral dalam melaksanakan tugasnya.

Baca Juga :  Peluang dan Tantangan Gubsu Terpilih

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengenal moral jauh beribu-ribu tahun lalu yang terwujud dalam bingkai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Afirmasinya ialah bangsa Indonesia adalah bangsa bermartabat dan bermoral. Dalam model demokrasi yang ada dihadapan dan dilaksanakan di negeri ini saat ini hendaknya menekankan pada aspek moral dan kultural bangsa Indonesia yang bermartabat. Demokrasi kita antara demokrasi Pancasila, demokrasi sarat nilai- nilai moral maka pemerintah dan pihak penyelenggara lebih merapatkan antara Prosedural dan moral pada pelaksanaan Pemilu demikian juga rakyat lebih bermoral, bermartabat dalam mengikuti dan melaksanakan demokrasi Indonesia. ***/analisadaily.com

* Penulis Mahasiswa PPKn FIS Universitas Negeri Medan,Pimpinan Umum Ikatan Penulis Muda (IPENA) PPKn Unimed

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*