Masalah Lokasi Ibukota Kab. Tapsel – LP2TS Ajukana Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, 14 Juni 2011

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta
Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur

Perihal : Gugatan Tata Usaha Negara

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama                                       : BANGUN SIREGAR, SH
Tempat/Tanggal Lahir     : Sipirok, 27-07-1968
Kewarganegaraan              : Indonesia
Pekerjaan                              : Pengacara
Alamat                                   : Jl. Jambore Gg Tegalsari No.6 Rt 06 Rw 06 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis Kota Depok

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta secara sah mewakili pengurus Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), berkedudukan di Jakarta dan saat ini beralamat kantor di Twin Plaza Hotel LT.4 R.428 Jl.Letjen S.Parman Kav.93-94 Slipi Jakarta 11420, Telp (021) 56963183, (021) 56960888 Ext 7532. Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, resmi terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa, Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik  tertanggal 30 Juni 2003 dengan Nomor Inventarisasi : 89/D.I/2003.

Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan

Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), sebagai representasi/perwakilan untuk memperjuangkan aspirasi dari kelompok masyarakat Tapanuli Selatan, didirikan sebagai lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan lembaga lain termasuk partai politik tertentu berdasarkan :

1.      Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2.      Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.      Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4.      Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5.      Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
6.      Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup
7.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
8.      Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
9.      Peratutan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Gugatan Kelompok

Bahwa dalam mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan isi Pasal 6 ayat 4  Anggaran Dasar Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) tentang Fungsi dan Tujuan organisasi yang berbunyi : “ Sebagai wadah bagi seluruh anggota masyarakat Tapanuli Selatan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Tapanuli Selatan”.

——————————–untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT.-
Dengan ini mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengajukan gugatan terhadap:-

1)     Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Beralamat di Gd. Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp: (62-21) 5704501-04

——————————–untuk selanjutnya disebut TERGUGAT.-

2)     Bupati Tapanuli Selatan di Jl. Kenanga No. 71, Padang Sidimpuan – Sumatera Utara. Telp. (0634) 21669. Fax. (0634) 23553

——————————–untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.-

Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan

Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah dikeluarkannya 1 (satu) Surat Keputusan oleh :-

a.   Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar,

b.   Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

——————————-selanjutnya disebut Obyek Gugatan.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1.      Bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 (1), (2) huruf a dan c yang dalam perkara ini kami jabarkan sebagai berikut :

Baca Juga :  Turut Sukseskan Pemilu 2014 - KPU Beri Penghargaan kepada PWI Tabagsel

(1)   Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

(2)   Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaiomana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada penegambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan

2.      Bahwa pada tanggal 29 April 2011 telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.244/Menhut-II/2011 yang pada dasarnya berisikan tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar,yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 dan 38 tentang  Pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang berbunyi sebagai berikut :-

Dengan disahkannya undang-undang ini,

(1). Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.
(2). Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.
Sehingga keputusan Tergugat itu menurut hemat Penggugat merupakan  tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum

3.      Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

4.      Bahwa dalam kajian Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Sipirok yang dibuat oleh Badan Perencanasan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006, disebutkan bahwa yang dimaksud Kota Sipirok adalah radius 0-3 kilometer merupakan inti kota, radius 3-6 kilometer kawasan pengembangan kota, dan radius 6-9 kilometer kawasan penyangga kota. RUTRK ini disesuaikan dengan isi pasal 7 Undang-undang nomor 37 dan 38 tahun 2007  dimana Kota Sibuhuan di Kecamatan Barumun merupakan Ibukota Padang Lawas, Kota Gunung Tua di Kecamatan Padang bolak merupakan ibukota  Kabupaten Padang Lawas Utara. Demikian juga halnya dengan kabupaten Induk Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk menetapkan Kota Sipirok di Kecamatan Sipirok.

Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan

5.      Bahwa lahan pertapakan yang diserahkan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat, sangat bertentangan dengan RUTRK Sipirok tahun 2006 dimaksud  dimana lokasi tanah pertapakan berjarak 15 km dari pusat kota Sipirok.

6.      Bahwa Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar oleh Tergugat, adalah tidak sah dan cacat hukum karena letak lokasi lahan berbeda satu sama lain antara isi Surat Keputusan dan tanah eksisting dilapangan, dimana ternyata sebagian tanah yang dilepaskan oleh Tergugat sebagiannya sudah memasuki wilayah Kecamatan Angkola Timur, padahal menurut UU yang berlaku letak ibukota harus berada di Sipirok.

Baca Juga :  Pemeriksaan Rampung, USU Turut Umumkan Hasil Ujian CPNS tgl. 07 Desember 2009

7.     Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat, selanjutnya Turut Tergugat telah menjadikannya sebagai dasar pemindahan ibukota kabupaten Tapanuli Selatan dari Padangsidimpuan ke Desa Tolang, Maragordong meskipun secara nyata dan jelas telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 dan 38 tentang  Pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga secara nyata telah bertentangan dengan kepentingan social dan ekonomi masyarakat Sipirok untuk saat ini dan pada masa mendatang;

8.      Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir).

Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penerbitan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang disengketakan dalam perkara ini bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1.   Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.   Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar yang diterbitkan oleh Tergugat;

3.   Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar;

4.   Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan  Surat Keputusan  Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar dengan segala akibat hukum hukumnya;

Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan

5.   Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini sampai kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6.   Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Dan atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequeo et bono).

Hormat kami,
Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) tsb

Bangun Siregar, SH.



CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Saya pernah dinasehati oleh guru waktu SMP dulu, bicarakan dan lomentarilah apa yang sudah dipahami lebih dahulu, ” yg tdk kau mengenrti ggak usah diurusi,,,karena hanya mengurangi air ludahmu… !” .kata furu saya waktu itu

  2. GUGATAN YG TIDAK BERMANFAAT BAGI RAKYAT, MEMANG APA KEBERATANNYA KALAU SEBAGIAN WILAYAH IBUKOTA TAPSEL MASUK KE WILAYAH ANGKOLA ???????????????????
    YANG PERLU DIPIKIRKAN ADALAH mari bahu membahu MEMBANTU BUPATI DAN JAJARANNYA BAGAIMANA MEMAJUKAN TAPSEL secara KESELURUHAN YANG MELIPUTI :
    SIPIROK, SAIPAR DOLOK HOLE, ANGKOLA dan BATANGTORU

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*