Masalah Money Politics Pemilukada Kab. Madina – Bawaslu Pusat: Relawan Sah Digaji, Itu Bukan Money Politics

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat mengatakan, bagi relawan yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari tim pemenangan salah satu calon kepala daerah dan sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka sah mendapat uang sebagai upah, dan pemberian upah itu bukan bentuk politik uang (money politics).

“Jika mereka dapat uang, itu bukan money politics, itu upah bekerja,” kata anggota Bawaslu, Tio Fredelina Sitorus.

Pernyataan ini disampaikan Bawaslu sehubungan pengaduan sejumlah pihak kepada Panwas Pemilukada Mandailing Natal (Madina) terhadap 9 orang juru bayar calon Bupati Madina periode 2010-2015, HM Hidayat Batubara SE-Drs Dahlan Hasan Nasution, yang tengah membayarkan upah relawan di beberapa tempat di Kecamatan Panyabungan. Saat mereka membagikan upah itu, kesembilan juru bayar ini ditangkap dan diserahkan ke Panwas Pilkada Madina.

Dikatakan Tio F Sitorus, semua pihak harus memahami apa yang disebut dengan money politics. “Jadi jangan mentang-mentang orang dikasih uang, terus kita persepsikan itu politik uang. Di mana-mana pun di dunia ini, yang namanya pekerjaan pasti ada upah. Nah, dalam kasus relawan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution, saya melihat itu sebagai upah, bukan politik uang,” terangnya.

Ia menjelaskan, sesuatu bisa dikategorikan sebagai politik uang jika kandidat memberikan, bukan atas permintaan masyarakat. Dalam kasus relawan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution, katanya, masyarakat yang jadi relawan meminta uang kepada calon bupati atas pekerjaan yang mereka laksanakan. “Ini yang saya sebut sebagai upah, bukan politik uang,” tegasnya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Drs Ridwan Rangkuti MA, sependapat dengan Bawaslu. Menurut Ridwan, dalam politik pemilihan kepala daerah, pasti ada tim yang bekerja dan mereka mendapat surat tugas atau SK.

“Jadi mereka yang dapat SK itu wajar mendapat upah. Itu bukan money politics tapi cost politics,” kata Ridwan.

Baca Juga :  Alumni SMAN 4 Padangsidimpuan Berbagi Kasih Dengan 102 Anak Yatim Panti Asuhan Ujung Gurap

Pendapat Ridwan juga diamini pengamat politik dan sosial Arifin Saleh Siregar SSos. Menurut dosen pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini, apa yang dikerjakan oleh juru bayar Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution itu sah-sah saja, dan bukan kategori money politics. “Yang disebut politik uang itu, jika pasangan calon bupati menyerahkan uang kepada masyarakat dengan embel-embel masyarakat harus memilih salah satu calon bupati,” kata Arifin yang juga kerap mengamati peta politik di Tapsel dan Madina ini.

Arifin mengakui, dinamika peta politik di Madina memang cukup tinggi dan biasanya hal ini gampang untuk memprovokasi masyarakat. “Jadi saya kira ini hanyalah provokasi salah satu calon bupati saja, yang mungkin punya keinginan tertentu untuk menyerang pasangan calon bupati yang lain,” ungkapnya.

“Atau bisa saja karena calon yang tak senang itu sudah kehabisan akal untuk menghempang kekuatan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution yang memang diterima masyarakat Madina,” tambah Arifin.

Akan Laporkan ke Polisi

Sementara itu kuasa hukum pasangan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution, Adi Mansar SH MHum mengatakan, pihaknya akan melaporkan ke Polres Madina tindakan segelintir orang yang telah menangkap relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madina ini.

“Mereka telah mengganggu kerja-kerja tim kami. Kami bukan membagi-bagi uang kepada masyarakat. Kami membayarkan upah relawan yang memang tercantum dan terdaftar di KPU Madina,” kata Adi Mansar.

Selain melaporkan tindakan segelintir warga itu, Adi Mansar juga menyebutkan, saat ditangkap dan diserahkan ke Panwas Pemilukada Madina, mereka mengaku sebagai aparat kepolisian. “Waktu relawan kita ditangkap, yang menangkapnya mengaku polisi,” ujar Adi lagi.

Adi menilai, tindakan ini jelas-jelas mencoreng citra kepolisian. “Nanti setiap ada kegiatan yang mereka nilai salah, mereka tangkap saja dengan mengatasnamakan polisi,” beber Adi Mansar.

Baca Juga :  Buntut Pengrusakan Tanak Kebun Milik Masyarakat Desa Jani Mauli dan Desa Tolang Kec. Sipirok - Tapsel; Bupati, Wkl. Bupati, Kabag Hukum dan Kepala Satpol PP Dilaporkan Ke Polda Sumut dan Komnas HAM

Jangan Terpancing Provokasi

Menanggapi kasus yang tengah menimpa relawannya, calon Bupati Madina Hidayat Batubara meminta agar massa pendukungnya bersikap tenang dan tidak terpancing provokasi.

“Kita sudah sering dicederai. Spanduk, baliho dan atribut kita dirusak orang. Saya kira itu sebagai upaya memancing kita. Saya meminta massa di bawah agar tenang. Orang-orang yang sering dicederai akan dikasihi Allah. Biarlah orang berbuat tidak baik kepada kita, tapi kita harus tetap percaya karena mereka belum mengetahuinya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita itu diampuni Allah,’’kata Hidayat Batubara yang didukung tiga partai besar Islam di Madina, PKB, PKS, dan PPP ini.

Dalam kesempatan itu juga, Hidayat Batubara meminta agar relawan pendukungnya tetap bekerja seperti biasa dan tetap komitmen untuk tidak terpancing upaya-upaya yang sistematis dari pihak-pihak tertentu. “Selama kita bekerja di jalur yang benar, relawan tidak perlu kuatir,” ujar Hidayat yang didampingi pasangannya Dahlan Hasan Nasution.

Sumber: http://metrosiantar.com/Metro_Tabagsel/Bawaslu_Pusat_Relawan_Sah_Digaji_Itu_Bukan_Money_Politics

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*