Massa PC PMII Demo PN Sidimpuan

Padangsidimpuan, (Analisa)

Puluhan massa Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan, Senin (20/6) menggelar aksi di Pengadilan Negeri setempat.

Mereka menuntut komitmen penegakan supremasi hukum atas sejumlah kasus dugaan korupsi dan kekerasan terhadap anak, yang tengah ditangani PN Padangsidimpuan.

Pantauan Analisa, massa PC PMII tiba di halaman kantor PN Sidimpuan sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengusung spanduk dan poster yang bertuliskan “tegakkan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”, “usut tuntas kasus korupsi, jangan tebang pilih dan jangan kebiri supremasi hukum”.

“Kami minta Ketua PN Sidimpuan dapat bersikap arif dan lebih mengedepankan hati nurani dalam menangani berbagai kasus korupsi dan anak, jangan tebang pilih,” ujar Dedi Kurniawan Nasution dalam orasinya.

Aksi yang hanya berlangsung sekitar 15 menit tersebut, sempat terjadi aksi dorong mahasiswa dengan aparat kepolisian yang menjaga ketat pintu masuk gedung PN Sidimpuan. Namun atas kesigapan mediator dari Polres Padangsidimpuan dan kemudian Ketua PN bersedia menemui mahasiswa, aksi dorong tidak berlangsung lama.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Umum PC PMII Sidimpuan-Tapsel Kobol Nasution disebutkan, salah satu agenda yang diusung gerakan reformasi dimotori oleh mahasiswa adalah tuntutan adanya penegakan supremasi hukum.

Tuntutan itu, wajar mengingat selama tiga dasawarsa sebelumnya supremasi hukum hanyalah menjadi jargon dan retorika yang tidak pernah terealisasi dalam kenyataan.

Kini, 13 tahun sudah reformasi bergulir ternyata penegakan subremasi hukum masih terkesan berjalan di tempat, terlihat sejak pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, Megawati hingga SBY, hampir tidak ada kemajuan yang cukup signifikan.

Baca Juga :  Bupati Madina: Pergaulan Bebas Dampak Globalisasi

Meski harus diakui jika diera reformasi, telah banyak dihasilkan perangkat-perangkat undang-undang baru misalnya ketetapan MPR No XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, UU No 28 tahun 1999, UU No 20 tahun 2001, UU No 2 tentang kepolisian.

Selain itu, hadir juga lembaga-lembaga baru seperti KPKPN maupun Ombudsman dan KPK, namun hasilnya masih diperlukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab semua tantangan. “Secara umum kami belum melihat adanya perubahan yang cukup signifikan kearah penegakan subermasi hukum dinegeri tercinta ini, “terangnya.

Sedangkan untuk UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Kobol juga menilai belum ditegakkan secara maksimal khususnya diwilayah hukum PN P. Sidimpuan.

Atas dasar itu katanya, PC PMII meminta agar Ketua PN P. Sidimpuan untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai kasus anak dan korupsi di daerah dalihan natolu ini.

“Kami minta PN, jangan mau diintervensi dan jangan tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi dan anak di daerah ini. Sebagai lembaga penegak hukum, PN harus bisa menunjukkan kinerja dan berpihak kepada keadilan, “ujarnya.

Apresiasi

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Ketua PN P. Sidimpuan Syahlan SH mengungkapkan komitmen dan apresiasinya terhadap aksi damai yang dilakukan PC PMII tersebut.

“Sebagai sosial kontrol, mahasiswa telah menunjukkan kepeduliaannya atas penegakkan supermasi hukum di daerah ini. Dorongan ini membuat kami lebih percaya diri untuk lebih bekerja maksimal dalam menegakkan hukum di daerah ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Tender Pembangunan PN Sidempuan Sumut Terbukti Langgar UU NO 5/ 1999

Diharapkannya, PC PMII lebih bersabar dan menghormati proses hukum, karena orang tidak bisa ditangkap begitu saja tanpa adanya proses hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

“Pengadilan bebas dari kekuasaan manapun dan sebagai warga negara yang baik kita harus menghormati proses hukum yang berlaku, ” katanya sembari mengungkapkan terimaksih atas peran aktif mahasiswa dalam menyuarakan keadilan didaerah ini.

Usai mendengar tanggapan Ketua PN, puluhan massa PMII membubarkan diri dengan tertib sembari mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan tidak direalisasikan. (hih)

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*