Masyarakat 4 Kecamatan Minta Bupati Tapsel Jangan Hanya Pikirkan Sipirok

Masyarakat empat kecamatan di Kabupaten Tapuli selatan masing-masing Batang Toru, Muara Batang Toru, Marancar, dan Batang Angkola meminta Bupati H. Syahrul M Pasaribu jangan hanya memikirkan kepentingan warga Kecamatan Sipirok.

“Kami juga bagian dari Tapsel, namun kok Bupati sepertinya belakangan ini hanya sibuk memikirkan kritik yang timbul pasca penetapan lokasi perkantoran di Sipirok. Perhatikan juga dong kami, ” ujar Mura Siregar, anggota DPRD Tapsel dan juga Ketua BASIMA kepada Analisa di P. Sidimpuan, Selasa (5/7).

Dikatakan, masyarakat Batang Toru, Muara Batang Toru dan Marancar, mendukung lokasi perkantoran Pemkab Tapsel di Desa Janji Mauli sekitarnya yang juga merupakan wilayah Kec. Sipirok dan harusnya masyarakat Sipirok juga mendukungnya.

Menurutnya, jika mau berpikiran luas, pusat perkantoran di Desa Janji Mauli sekitarnya justru memberi keuntungan besar bagi warga Sipirok karena nantinya akan terjadi pengembangan wilayah pemukiman atau perkotaan mulai dari Pasar Sipirok hingga ke Pal XI di Angkola Timur dan daerah lainnya.

“Coba lihat Mandailing Natal yang membangun pusat perkantoran di bukit Paya Loting. Saat ini mulai dari Kota Panyabungan hingga kelurahan dan desa sepanjang jalan sampai ke pusat perkantorannya berkembang pesat,” terangnya.

Karena itu, Mura Siregar berpendapat, penetapan pusat perkantoran di Desa Janji Mauli sekitarnya sudah tepat, karena akan menjadikan Sipirok lebih berkembang. Jika ini terwujud, diyakini ke depannya nanti Sipirok akan menjadi ibukota terbesar dan terluas di Sumatera Utara.

Hal senada juga dikatakan Masyarif Harahap, anggota DPRD juga ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Tapsel yang menyatakan, dukungan masyarakat Kec. Batang Angkola atas langkah-langkah yang ditempuh Pemkab Tapsel terkait lokasi perkantoran.

Baca Juga :  Lanjutan Sidang Kasus Dugaan Korupsi TPAPD Tapsel 2005

“Kita mendukung sepenuhnya langkah Pemkab Tapsel tentang lokasi pusat perkantoran. Kami harap saudara-saudara kami dari Sipirok juga demikian. Karena ini demi kepentingan kita semua rakyat Tapsel yang tersebar di 14 kecamatan,” katanya.

Disebutkan, kalau ada masyarakat yang minta lokasi perkantoran di Tor Simago Mago, tentu ini merupakan satu langkah mundur. Karena Pemkab Tapsel akan mengajukan kembali usul pembebasan lahan ke Menteri Kehutanan dan menyediakan lahan hutan pengganti. Tentu butuh waktu yang cukup lama.

“Kalau ke Simago Mago, kapan lagi pembangunan dimulai dan kapan lagi pusat pemerintahan Kab. Tapsel pindah dari Padangsidimpuan. Seandainya UU No.37 dan 38 menyebut Kab. Tapsel beribukota di Batang Angkola atau Batang Toru, masalahnya tidak akan seperti ini dan tentu sudah ada kantor SKPD yang dibangun,” ujarnya.

Diharapkannya, agar oknum-oknum yang menolak lokasi perkantoran di Desa Janji Mauli sekitarnya untuk berpikiran jernih. Jangan hanya memandang kepentingan Sipirok semata, tapi juga masyarakat 13 kecamatan lainnya.

“Andai saudara-saudara kami tidak setuju Kab. Tapsel beribukota di Sipirok. Kami dari Batang Toru, Muara Batang Toru, Marancar, dan Batang Angkola, siap membantu mengajukan revisi UU No. 37 dan 38 tahun 2007. Khususnya pasal mengenai ibukota Tapsel ,” tegas Mura dan Masyarif.

Sepakat

Terpisah, Ketua Fraksi Pemda DPRD Tapsel, Drs H Fajaruddin Tanjung, mengaku sepakat atas penetapan lokasi pusat perkantoran Pemkab Tapsel di Desa Janji Mauli sekitarnya.

Ketua Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Tapsel ini justru meminta Pemkab Tapsel segera memasang tanda atau plank merek yang menegaskan lokasi yang tersebut dalam SK Menhut No.244/2011 itu sebagai pertapakan perkantoran pemerintah.

Baca Juga :  Korban Banjir Madina Terima Bantuan Dari Jamsostek

“Selain untuk sosialisasi dan membuktikan konsistensi Pemkab Tapsel atas apa yang telah diperjuangkannya. Plank merek tersebut juga sebagai tanda lahan itu milik pemerintah. Sehingga tidak ada lagi aktifitas perambahan, pengkavlingan, dan jual beli tanah di lokasi tersebut,” katanya.

Fajaruddin yang juga Ketua Umum LSM Taman itu menghimbau agar bupati konsentrasi saja terhadap percepatan pembangunan perkantoran di Desa Janji Mauli sekitarnya. Karena masyarakat Tapsel sudah merasa gerah karena kantor-kantor pemerintah daerahnya masih menumpang tinggal di daerah lain.

“Kami harap Bupati Tapsel tidak terporsir memikirkan penolakan atau kritik atas lokasi perkantoran sesuai amanat SK Menhut 244 karena akan mengganggu konsentrasi pembangunan kecamatan. “tegasnya. (hih/ben)

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. selain juga bahwa, telah terjadi perampokan dan perampasan lahan rakyat yang diambil oleh pemkab cq Bupati,,dan ini adalah masalah kriminal hukum…!!!

  2. bagi sdr/teman yang mengira pemindahan ibukota ke Sipirok yang terlalu Sipirok sentris…!

    sepertinya kita kembali kepada kepada bahasan tahun2 sebelumnya,,supaya gak menyesatkan ,supaya tidak berbias dan supaya pas jalan ceritanya..dan supaya tdk ikut2-an kepicikan..!!mohon sambil disebarluaskan…! UU yang sekarang itu,,UU No 37 & 38,,selain itu adalah UU yang fix yang sdh melalu bahasan di DPR,,yang mengharuskan ibukota di kota Sipirok sekarang dengan RUTRK-nya, bukan kec Sipirok..bukan di Maragorodong/ Janji Mauli,dengan alasan2 supaya ditengah2,,itu alasan yang diada2-kan,,jangan dipilintir2 !

    itu sebenarnya sudah mengedepankan kepentingan semua rakyat Tapsel,,rakyat dan sdr teman Sipirok sendiri dan juga teman / sdr tapsel lainnya…! Tepat untuk Sipirok,,dan tepat juga untuk tapsel…jangan tepat untuk tapsel,,namun kurang tepat untuk teman / sdr Sipirok, jadi jangan picik yang dipelihara…! kalo dikatakan untuk Sipirok saja,,lah mereka masyarakat Tapsel sekarang sdh terbiasa ko datang ke Sipirok…mereka berdagang dan bersekolah unggulan ke Sipirok..! tetap sama2 maju nanti,,memang semua berada di tengah2 ko,,,!semua itu berada di tengah2 ko,,kasus Panyabunagn berbeda dengan kasus Sipirok,,itu kan karena letak Mandailing Natal agak dibawah kalo dilihat dari peta,,namun Sipirok tepat berada di tengah2 tapsel dan juga tepat berada di tengah2 sumut dan Tapanuli,,sehingga harus meng-akomodir pembangunan Sipirok existing ( yang sdh ada sekarang ),,yang tanpa meninggalkan Tapsel..!

    mohon jangan disamakan dan dicampur baurkan permasalahannya.
    kalo kasus yang sama sampeyan terapkan kepada paluta dan palas..bagaiamana..??

    juga karena Sipirok itu sebagai pintu gerbang ke arah tapanuli bagian utara,,sehingga menjadi dua arah…..!l kita lihat saja nanti,,Sipirok tepat berada di persimpangan tiga arah,,!!!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*