Masyarakat Desak APBD Tapsel 2010 Segera Disahkan

Ketua DPRD: Kapan Saja Saya Siap Menandatangani
TAPSEL-METRO;
Sejumlah elemen masyarakat Tapanuli Selatan (Tapsel) mendesak Pemkab dan DPRD Tapsel segera mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010.

Elemen masyarakan yang mendesak yakni Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (GEMMA Nusantara) Tabagsel, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tapsel.

Ketua GEMMA Nusantara, M Syukur Nasution kepada METRO, Kamis (25/3) mengatakan, APBD Tapsel TA 2010 hingga saat ini belum ditandatangani dokumen draf yang telah direvisi Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif Tapsel dan dievaluasi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) belum bisa dipergunakan. Untuk itu, Pemkab dan DPRD Tapsel diharapkan sege-ra menyelesaikan persoalan itu demi kepentingan pembangunan Tapsel.

“Kita minta Pemkab dan DPRD Tapsel segera mensahkan APBD, karena jika tidak dikhawatirkan pembangunan terkendala,” terangnya.

Ditegaskannya, Pemkab Tapsel dan DPRD Tapsel harus lebih berfikir objektif terhadap kepentingan rakya karena anggaran yang telah disahkan DPRD telah di evaluasi serta di revisi bersama antara Badan Anggaran Eksekutif dan DPRD merupakan hak rakyat yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Wakil Ketua BEM UMTS, M Sholeh Harahap menyatakan seharusnya persoalan mengenai APBD bisa secepatnya selesai jika DPRD dan Pemkab Tapsel duduk bersama.

“Marilah kita sama-sama berpikir untuk kepentingan rakyat, itukan uang rakyat yang dpergunakan untuk kepentingan rakyat, padahal seharusnya persoalan ini bisa cepat selesai kalau DPRD dan Pemkab Tapsel duduk bersama dan membahasnya, karena masyarakat membutuhkan perbaikan jalan rusak dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan pendidikan,” harapnya.

Untuk itu BEM UMTS meminta, agar Pemkab dan DPRD Tapsel segera menyelesaikan persoalan mengenai draf APBD yang sampai dengan saat ini belum ditandatangani pimpinan DPRD Tapsel.

Baca Juga :  "Titus Bonai, Pemain Bermasa Depan Cerah"

Ketua PMII Tapsel, Ibrahimsyah Nasution menegaskan, tidak ditandatanganinya APBD 2010 oleh pimpinan DPRD, kegiatan kemasyarakatan yang sudah diprogramkan Pemkab Tapsel tidak berjalan, bahkan berimbas terhadap kegiatan pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.

Sementara Ketua DPRD Tapsel, H Rahmat Nasution SSos di kantor AKLI Tapsel mengatakan, dirinya sudah menerima surat dari Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan pada tanggal 25 Februari lalu berisikan tentang permohonan agar draft APBD Tapsel di tandatangani karena evaluasi dari Gubsu sudah keluar.

Namun dikatakan Rahmat, dirinya tidak bisa langsung menandatangani begitu saja, karena hasil evaluasi Gubernur Sumut tidak dilampirkan oleh Pemkab Tapsel dalam surat permohonan penandatangangan draf APBD Tapsel. Sehingga, dirinya tidak bisa memperbandingkan atau mengetahui apa-apa saja yang di evaluasi Gubernur Sumut terhadap APBD Tapsel TA 2010. “Mana bisa saya tandatangani, sedangkan hasil evaluasi Gubernur tidak dikasih sama saya. Bagaimana saya buat perbandingannya,” sebut Rahmat.

Diceritakannya, Rabu (24/3) Wakil Ketua DPRD Tapsel, Abdur Rasyid Lubis memberikan hasil evaluasi Gubernur Sumut kepadanya yang sudah di antarkan Pemkab Tapsel kepada DPRD Tapsel.

“Baru tadi saya terima hasil evaluasi, itupun yang dikasih Wakil Ketua, Pak Rasyid dan baru saya baca,” sebutnya.

Ditambahkannya, dalam draft APBD ada 2 poin yang harus dihapus oleh Pemkab Tapsel agar draft APBD bisa segera di tandatanganinya. Jika tidak, maka itu nantinya dikhawatirkan akan menjadi masalah dan bisa menjurus kepada hukum.

“Kapan saja saya siap untuk tandatangan asalkan 2 poin di dalam APBD ini di hapus, yakni satu proyek irigasi di Sitorbis, Kecamatan Angkola Timur dialihkan ke Sangkunur, Kecamatan Angkola Barat sebesar Rp1 milliar yang pengalihannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari DPRD Tapsel. Kedua adalah dana hibah sebesar Rp3,5 milliar untuk muspida plus yang ditolak dalam evaluasi Gubernur dan agar APBD tidak perlu perubahan maka ini semua harus dialihkan ke Sisa Lebih Penggunaan Tahun Anggaran (Silpa), maka semuanya beres tinggal tandatangan saja. Tapi, kalau yang dua poin itu tidak di hapus, saya tidak berani, jadi saya sudah bilang ke Sekda, Pak Ibrahim untuk menghapus dua poin itu. Sekarang terserah Pemkab kapan selesainya. Karena kapan saja saya siap untuk menandatanganinya. Ini saya terangkan semua untuk di ketahui masyarakat Tapsel dan juga Bapak Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan apa kendala dan alasan sebenarnya hingga sampai dengan saat ini draft APBD Tapsel TA 2010 belum juga saya tandatangani, agar semua tahu penjelasannya,” ungkapnya mengakhiri. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Korupsi Rp. 1,4 Miliar, Kepala Pegadaian Padangsidimpuan Ditangkap

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*