Masyarakat Desak Ibukota Tapsel Segera Pindah ke Sipirok

Masyarakat Desak Ibukota Tapsel Segera Pindah ke Sipirok
(Analisa/istimewa). Tokoh Pemuda H Marzuki P Hutasuhut SE (dua dari kanan), IKAPSI dan masyarakat Tapsel yang berdomisili di Medan melakukan pertemuan membahas perpindahan Ibukota Tapsel ke Sipirok, kemarin. Dari kiri ke kanan, Faisal Pardede, H Marzuki P Hutasuhut SE, Yamin Siregar, Ramli Siregar, Osa Iskandar Siregar, Ucok Ritonga, Julpan Pane, Anwar Hutasuhut, dan Indra Sakti Hutasuhut.

Medan, (Analisa). Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) di Medan, mendesak agar Bupati H Syahrul M Pasaribu segera memindahkan aktifitas pemerintahan di Sipirok.

Hal ini sesuai Undang Undang (UU) Nomor 37/2007/tertanggal 10 Agustus 2007, ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Pasal 21 ditegaskan, bahwa ibukota Kabupaten Tapsel merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.

Namun, hingga kini pemindahan ibukota pemerintahan tetap di Padangsidimpuan. Tidak terealisasinya pemindahan ibukota Kabupaten Tapsel di Sipirok meninbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat Tapsel.

Demikian disampaikan tokoh masyarakat Tapsel di Medan mengatasnamakan putra daerah Sipirok, H Marzuki P Hutasuhut, Indra Sakti Hutasuhut dan mengatasnamakan IKAPSI antara lain, Faisal Pardede, M Yamin Siregar, Ramli Siregar, dan Zulfan Pane. Sedang dari Keluarga Sipirok, Anwar Hutasuhut, Ucok Syahputra Ritonga, dan Oka Iskandar.

Masyarakat menilai, Bupati H Syahrul Pasaribu mengingkari janji-janji kampanyenya yang akan segera memindahkan pusat pemerintahan ke Sipirok.

“Aneh, UU 37/2007 tersebut sudah berjalan 5 tahun, namun pusat pemerintahan Tapsel masih tetap di Padangsidimpuan, sedang Kota Padangsidimpuan sudah memiliki pemerintahan daerah sendiri, bahkan dalam waktu dekat akan melaksanakan Pilkada,” ujar mereka.

Karenanya, Masyarakat Sipirok menuntut agar pusat pemerintahan Kabupaten Tapsel segera pindah ke Sipirok sebagaimana amanat UU 37/2007, Pasal 21 ayat (1) dan (2).

Masyarakat juga meminta Kapoldasu segera mengusut masalah penahanan di Polres Tapsel, karena diindikasi upaya memojokkan dan menyalahkan masyarakat Sipirok atas tindakan anarkis yang menyebabkan sejumlah masyarakat ditahan.

Baca Juga :  Pemerintah Pusat Diminta Ciutkan Kontrak Karya PT Sorikmas Mining

Kepada oknum-oknum yang punya kepentingan di Tapsel diminta untuk tidak memperkeruh suasana. “Jika tuntutan warga tidak direspon, maka masyarakat Tapsel akan kembali melakukan aksi yang lebih besar,” ujar H Marzuki. (sug)

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

9 Komentar

  1. Menurut saya :
    Orang Bijaksana : adalah orang yang paham dan mengerti tapi ambil sikap diam sambil menunggu waktu untuk dimintai pemikirannya.

    Orang Pintar : adalah orang yang mengerti dan mau berbicara agar semua orang paham dan permasalahan cepat selesai

    Orang Ksatria : Berani menyatakan yang BENAR itu adalah BENAR dan yang SALAH itu TIDAK BENAR

    Orang Licik : adalah orang yang tak memahami dan suka memperkeruh suasana sambil mengambil keuntungan dari permasalahan

    • Jadi kapan kita bergerak lagi nih…. Bang Marzuki…, molo bisa dengan massa yang lebih beasr lagi… biar semua orang tahu.. kalau orang sipirok itu bisa

  2. Bung atau mbak Merlem…! kalau belum memahami persoalan jgn buru-buru komentar. Hidup bernegara ini bukan hanya sekedar punya KTP dan Kartu Keluarga.

  3. orang sudah memikirkan bagaimana membangun kota satelit yg modern, transportasi perkotaan yg canggihdsbg………… eeeeeehhhh masyarakat Tapsel masih ribut soal letak ibukota kabupaten. Tapsel…Tapsel… benar-benar TAk Pernah SELesai

  4. saya lebih mendukung faisal pardede daripada dharma indra siregar, saya kenal 2 orang ini.
    Kalo mau maju ingat sejarah, tapi didalam kesatuan dan persatuan tidak perlu diungkit2 mau gelar2an raja, jaman sekarang tak ada raja-rajaan yang ada adalah peduli tanah hatubuan, karena kita sekarang adalah NEGARA REPUBLIK INDONESIA kita harus melihat kedepan, banyak daerah2 sudah maju, tapi kampung awak sendiri tertinggal……mana raja-rajanya…..kok tak berfungsi…..wak labu lah wak

  5. Tolong mengingatkan sesama jangan terpropokasi antara sesama sebab akan terjadi penyesalan di belakang hari..damaikan Daerah kita dengan penuh kedamaian,,berikan yang terbaik buat Daerah kita,,sukseskan pembangunan di Daerah kita. Musyawarahkanlah dengan kepala dingin, jadikan semuanya pengalaman sebab kita sendiri yang membuat kekacauan tersebut, kita sebagai Warga di Daerah TAPSEL untuk membuat Planing yang bagus untuk masa depan dan Kedamaian di Daerah kita. kita harus bisa memilih Pemimpin yang tegas dan bermasyarakat demi kelancaran Pembangunan Derah kita..

  6. Sumut – Hari ini Pkl. 00:06 WIB
    Pertapakan Perkantoran Tapsel Sesuai UU
    Padangsidimpuan, (Analisa). Tokoh masyarakat Sipirok Darma Indra Siregar mengatakan, lokasi pertapakan kantor Bupati Tapanuli Selatan di Dano Situmba Kilang Papan Kecamatan Sipirok sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) nomor 37 dan 38 Tahun 2007 Pasal 21 ayat (1) dan (2).
    “Yang dikatakan Sipirok itu mulai dari perbatasan Kecamatan Angkola Timur, Marancar Kabupaten Tapsel hingga Tapanuli Utara. Jadi, penempatan Desa Situmba Kilang Papan sebagai lokasi pertapakan perkantoran Tapsel, sudah sesuai amanat UU,” ujarnya kepada Analisa, baru-baru ini.

    Darma mengimbau, agar masyarakat Sipirok tidak menafsirkan sempit UU 37 dan 38 Tahun 2007 khususnya Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang ibukota kabupaten induk Tapanuli Selatan berkedudukan di Sipirok.

    “Sipirok itu meliputi seluruh Kecamatan Sipirok, jangan hanya ditafsirkan kawasan pasar Sipirok saja,” imbuhnya.

    Disinggung mengenai aksi unjukrasa berujung anarkis terkait perpindahan ibukota Tapsel, Darma mengatakan, melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, merupakan bagian dari hak seseorang atau kelompok, tapi tidak boleh anarkis.

    “Tindakan anarkisme tidak bisa ditolelir,” katanya.

    Dia menambahkan, 7 Februari 2009 lalu, ahli waris Ja Baun dan seluruh Raja Raja Sipirok Bagas Godang (raya) telah memberi surat kuasa (pengampoe) kepada Dharma Indra Siregar gelar Baginda Raja Gorga Pinayungan.

    Dijelaskan, selaku algemene vertegenwoordiger atau pengampoe (ahli waris) dari Ja Baun, Bin Sutan Mula Sontang, Bin Ompu ni Hatunggal, Bin Ompu Palti Raja mewakili segala tindakan baik ke dalam maupun keluar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) khususnya di daerah hukum pemerintah dan wilayah Propsu, Kabupaten dan kota sebelum dan sesudah pemekeran. Sekalian bertugas, menghadap pejabat-pejabat pemerintah mulai pusat di Jakarta maupun daerah dijajaran Propsu.

    “Jadi kita berharap janganlah ada orang yang mengatasnamakan dia raja atau keturunan raja, kalau belum ‘tak jelas juntrungnya,” katanya.

    Bantah

    Terpisah, tokoh pemuda Sipirok Faisal Reza Pardede membantah, jika pihaknya terlibat dalam aksi anarkis berupa pembakaran dua alat berat dan pelemparan sejumlah rumah di kecamatan Sipirok beberapa waktu lalu.

    “Aksi unjukrasa menuntut perpindahan Ibukota Tapsel ke Sipirok adalah aksi damai. Jika kemudian ada yang melakukan tindakan anarkis, itu bukan dari pihak kami. Saya menduga, ada oknum-oknum yang sengaja berupaya mendiskriditkan perjuangan kami dengan tindakan-tindakan kotor. Mohon pihak keamanan dapat arif dan profesional menyikapinya,” sebutnya.

    Terkait rencana pembangunan perkantoran Tapsel di Dano Situmba Kilang Papan, Reza menilai jika hal itu menyalahi amanah UU No 37-38 Tahun 2007.

    Dijelaskan, dalam penentuan ibukota sebenarnya telah diatur dalam PP 78 Tahun 2007 yang berisi penjelasan ibukota diletakkan atau ditempatkan dekat dengan masyarakat yang bertujuan mempermudah akses dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

    Kondisi ini, tidak tercermin dalam rencana Pemkab Tapsel yang ingin memindahkan ibukota ke Kilang Papan.

    “Jika rencana itu tetap dilanjutkan akan terjadi kerugian yang besar terhadap pemerintah dan masyarakat. Lokasi pertapakan kantor bupati secara eksisting juga berada di dua kecamatan yaitu sebagian berada di Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Angkola Timur sehingga jelas telah melanggar isi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU nomor 37 dan 38,” tegasnya.

    Diharapkannya, Bupati Tapsel H. Syahrul M Pasaribu jangan berupaya melakukan pengaburan terhadap UU 37 dan 38 karena akan berhadapan dengan masyarakat Sipirok.

    “Masyarakat Sipirok baik yang di bonabulu (kampung halaman) maupun yang diperantauan akan terus melakukan pergerakan untuk melawan setiap kebijakan yang inkonstitusional, baik melalui lembaga peradilan maupun jalur politik,” terangnya. (hih/ben)

  7. “Jika tuntutan warga tidak direspon, maka masyarakat Tapsel akan kembali melakukan aksi yang lebih besar,” ujar H Marzuki………….Setujuuuuu…..

  8. ini intinya,,,,,,ibukota harus pindah ke sipirok…!
    pemindahan ibukota ini,,bukan kepentingan teman dan sdr sipirok sendiri…..!
    tepat untuk sdr sipirok,,dan juga tapsel,,dan juga tepat bagi kami kalangan tapanuli yang dekat dengan sipirok di utara….!!!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*