Masyarakat Duduki Lahan PTPN Sosa

Warga masyarakat di 17 desa se-Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas (Palas) kembali unjuk rasa. Mereka menduduki lahan PTPN IV Kebun Sosa di Afd 1, 2 dan 3.

Aksi itu dipicu sikap pihak perkebunan yang belum merealisasikan dana kompensasi lahan warga dan menuding Camat Sosa berpihak ke perkebunan dengan mempersulit keadaan.

Demikian komentar sejumlah tokoh masyarakat 17 desa, Sulhan Daulay, Mangantar Hasibuan dan Andi Hasibuan saat ditemui wartawan di lokasi aksi Afd III PTPN IV, Selasa (23/11).

Subhan Daulay menegaskan, masyarakat 17 desa telah mengadakan aksi yang sama hari Jumat (12/11 ) di lokasi Afd 1, 2 dan 3 PTPN IV Sosa dan menyampaikan orasi terkait persengketaan lahan di Afd 1, 2 dan 3.

Pernyataan tersebut tidak mendapat respons baik dari Pemerintah maupun pihak PTPN IV. Akhirnya masyarakat menduduki lokasi dan mengawasi kegiatan yang ada di Afd 1,2 dan 3 terhitung sejak Jumat (18/11).

Sejumlah anggota DPRD Palas Asal Dapem IV, Syahrul Hasibuan, Ir Samson Pareddy Hasibuan dan Idham Hasibuan juga menyatakan sikap kecewa terhadap pemerintah daerah terutama Camat Sosa dan PTPN IV.

Pada intinya, ketiga anggota dewan ini menegaskan, keterlambatan realisasi dana konvensasi akibat tidak adanya niat baik Camat untuk membela masyarakat.

Mereka juga meminta agar pihak PTPN IV Kebun Sosa menepati pembayaran dana kompensasi terhadap masyarakat 17 desa. Atau pihak PTPN IV Sosa mengembalikan tanah wilayah Afd 1,2 dan 3 kepada masyarakat.

Baca Juga :  Pameran dan Bazar Meriahkan Hardiknas di Tapsel

Sementara Manajer PTPN IV Perkebunan Sosa Ir Syafi’i Batubara diwakili Papam Perkebunannya Poniman, saat ditemui Global di Mess Afd 1 menyatakan, pihak PTPN IV sudah akan membayarkan dana kom pensasi masyarakat 17 desa.

Ditegaskannya, pihak PTPN IV sudah mengalokasikan anggaran kompensasi langsung sebesar Rp 12 miliar ditambah pembayaran kompensasi 30 persen yang tertinggal.

Hanya saja, lanjut Poniman, dana tersebut tidak bisa dicairkan begitu saja tanpa ada lembaga yang bertanggungjawab secara administrasi. Untuk mengambil kebijakan pertanggungjawaban administrasi, pihak PTPN IV sudah menyurati seluruh kepala desa berikut BPD.

Dalam surat itu dijelaskan supaya kepala Desa dan BPD melakukan kebijakan lembaga yang akan menerima dana kompensasi tersebut secara administrasi.

Camat Sosa Marza Janova saat ditemui sejumlah wartawan di kediamannya membela diri atas tudingan tersebut. Dia menegaskan, pihaknya justru berupaya maksimal agar persoalan dana kompensasi dapat segera terselesaikan.

Dia juga meminta agar masyarakat 17 desa yang punya hak menerima dana kompensasi satu arah dan tidak terpecah dalam merumuskan teknis realisasi dana kompensasi.(harian-global.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*