Masyarakat Panyabungan Timur Pertanyakan Batas HTR

Panyabungan, (Analisa)

Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mempertanyakan proses keberadaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Karena banyak tanaman masyarakat yang masih berproduksi dibabat tanpa ada persetujuan masyarakat.

Demikian disampaikan beberapa warga kepada wartawan di Panyabungan Timur beberapa waktu lalu terkait keberadaan HTR yang meresahkan dan bahkan merugikan masyarakat. “Kita melihat selama proses HTR di Panyabungan Timur tanaman masyarakat seperti karet dan tanaman lainya menjadi korban, ditumbang dengan alasan untuk HTR. Padahal sepengatahuan kami program ini berada pada lahan kosong yang tidak berproduksi,” jelas A.Holik Nasution Sekretaris Pemuda Pancasila Panyabungan Timur.

Bahkan menurutnya, di tengah-tengah masyarakat untuk program HTR ini belum ada sosialisasi. “Kita ketahui dari masyarakat sekaitan dengan hal ini belum ada sosialisasi agar masyarakat mengetahui dengan jelas kegunaannya,” katanya.

Begitu juga dengan pengakuan Fakhruddin Dalimunthe warga Desa Hatarimbaru bahwa kebun masyarakat yang masuk dalam HTR ini banyak yang merasa dirugikan. “Bayangkan saja tanpa permisi kebun karet atau kebun kopi warga dibabat yang dijadikan sebagai penopang eknomi keluarga dirusak. Tentu itu tidak diterima oleh masyarakatm” ujarnya.

Namun keduanya menambahkan, program pemerintah tentang HTR itu memang bagus untuk peningktakan ekonomi masyarakat, tetapi apabila fakta di lapangan kalau itu malah membuat eknomi tergangu tentu tidak diterima.

“Karena itu kita berharap kepada pemerintah untuk menetapkan tapal batas yang jelas dan pengalokasian lahan-lahan HTR ini dan jangan sampai merugikan masyarakat. Kita pada intinya sangat merespon program tersebut, sepanjang hal itu sesuai dengan tujuan program tersebut,” jelas keduanya.

Baca Juga :  Terkait Solusi Aek Latong ; Bupati Tapsel Minta Pemprovsu Fungsikan Jalan Sipirok-Siborongborong

Sementara itu Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Madina Khoirullah Lubis mengatakan dari pantauan mereka selama proses HTR ini masyarakat Panyabungan Timur sudah pernah mengadukan keluhan mereka kepada Bupati Madina melalui camat setempat. Namun sampai sekarang nampaknya belum ada respon.

Dikatakannya, adapun desa yang masuk dalam daftar HTR antara lain Desa Hutarimbaru, Desa Pagur, Tanjung Jae, Tanjung Julu dan Ranto Natas. “Terakhir diketahui KUD yang berpusat di Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagai pelaksana atau semacam bapak angkat dalam HTR ini terindikasi melakukan pengutipan kepada masyarakat bervariasi antara Rp500.000-Rp.700.000 dengan alasan sebagai simpanan pokok.

Namun setelah sekian lama masyarakat menunggu tidak ada kejelasan makanya masyarakat mempertanykan hal tersebut,” ujarnya.

Ekses dari kejadian itu dari data yang mereka proleh menurut Lubis masyarakat sudah 2 kali mendatangi pihak KUD hasilnya nol ketua KUD tidak pernah berada di tempat.

“Ironisnya ketua KUD disebut-sebut berhubungan dengan otoritas Madina sebab di lapangan tanaman masyarakat dibabat pihak KUD tanpa ada izin dari pemilik kebun,” jelasnya.

Diperkirakan setelah pihak KUD mengetahui ada pengaduan masyarakat kepada Bupati dan DPRD agar lahan untuk HTR dicari lahan yang baru, pihak KUD mencoba menghilangkan bekas dari tanaman warga yang terlanjur dibabat dengan cara menimbun dengan tanah agar tidak terlihat ada bekas dari penebangan itu.

Baca Juga :  Djohar: AFC Salut atas Lolosnya Indonesia

“Melalui salah seorang warga Ranto Natas bahwa janji Ketua KUD kepada masyarakat setelah pengaduan itu akan melakukan sosialisasi ulang, namun masyarakat berkeinginan agar uang yang telah diminta agar dikembalikan kepada mereka, sebab katanya tidak mungkin ada HTR di daerah tersebut,” jelasnya.

Kepala Bidang Bina Hutan Dinas Kehutan Perkebunan Madina Amirullah beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya hanya membantu dan memfasilitasi masyarakat dengan KUD. “Kita sifatnya hanya sebagai fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak,” ujarnya singkat. (sah)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*