Masyarakat Sumut jangan Berharap Banyak pada PLN

Oleh: Irham

Dalam satu dua atau tiga tahun ke depan, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) jangan dulu berharap banyak pada Perusahaan Listrik Negara (PLN), untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan dalam hal penerangan. Karena hingga saat ini, PT PLN belum mendapat izin lokasi

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III dari Gubernur Sumatera Utara untuk menambah daya listrik di Sumut.

Sementara pihak PLN dalam waktu dekat akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL), namun pelayanan yang diberikan kepada pelanggan belum memuaskan. Masalahnya krisis listrik di Sumut masih terus terjadi karena kekurangan daya, sehingga PLN tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan apalagi pada waktu beban puncak yakni pada malam hari, sehingga terjadi pemadaman secara bergilir yang tidak dapat dielakkan oleh PLN.

Sebenarnya, kalau pun izin lokasi pembangunan pembangkit listrik Asahan III berdaya 2×87 Mega Watt itu, diberikan izin oleh Gubernur Sumatera Utara bukan berarti Sumut bebas dari pemadaman listrik. Masalahnya untuk pembangunan mega proyek itu memerlukan waktu yang lama.

Gubernur Sumut H Syamsul Arifin pernah menyatakan, izin lokasi proyek Asahan III ini, tetap belum bisa diberikan, meskipun berulang kali PT PLN mendesak pemberian izinnya. Sampai saat ini persoalan izin lokasi masih polemik. Terlebih sebelum PLN izin telah diberikan kepada perusahaan swasta yang kontraknya baru berakhir sampai 2011. “Ijin ke perusahaan swasta itu berakhir 2011. Itu juga yang menjadi permasalahan terjadi double, makanya kita tetap masih mencari win win solution untuk penyelesaiannya,” kata Gubsu.

“Salah seorang anggota DPR RI pernah menyatakan di media masa, bahwa tidak perlu izin dari daerah, karena PLN telah mendapatkan izin dari pusat untuk pembangunan PLTA Asahan III itu. Gubsu menegaskan izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III haruslah tetap ada. Kalau tidak perlu bubarlah negara ini,” katanya. Menurut mantan Bupati Langkat dua priode ini, tidaklah berdasar jika ada pihak pihak yang menyatakan membangun proyek PLTA Asahan III tidak harus mengantongi izin lokasi dari gubernur. “Saya enggak tahu itu. Kalau dia rasa tidak perlu, saya pikir enggak lah”, kata Gubsu kepada wartawan.

Baca Juga :  Lokasi tempat wisata di Bukit Lawang dan Tangkahan

Menurut Gubsu, jika benar untuk pembangunan Asahan III dikatakan tidak perlu ada izin lokasi dari pemerintah daerah akan sangat berbahaya bagi kelangsungan sebuah pemerintahan. Bahkan jika itu terjadi tidak lagi ada artinta pemerintahan provinsi. Jika surat izin lokasi itu tidak perlu, bubarlah republik ini. Saya pikir izin tetap perlu dan tidak mungkin pusat meninggalkan itu, ungkap Syamsul.

Fraksi demokrat DPRD Sumut merasa kecewa dengan sikap anggota DPR RI yang mendukung PLN Pusat mengabaikan izin dari Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan PLTA Asahan III. Sikap itu mencederai semangat pemerintah daerah.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Mustofawiyah menilai, sikap Pemprovsu yang masih belum memberikan izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III kepada PLN, sangat wajar karena belum adanya kesepakatan kepada sepuluh kabupaten/kota di sekitar lokasi.

Mustofawiyah juga menilai Pemprovsu juga khawatir pembangunan Asahan III akan sama nasibnya denag PLTA Asahan II Sigura gura, ternyata pasokan listriknya bukan untuk kebutuhan masyarakat Sumut, namun diberikan untuk kebutuhan produksi PT Inalum.

Menurut dia seharusnya DPR RI mendukung sikap Pemprovsu yang ingin meminta ketegasan soal status pembangkit listrik tersebut. Bukannya malah mendukung PLN Pusat yang dinilai bersikap arogan dengan tetap membangun PLTA Asahan III tanpa ada izin lokasi dari Gubsu.

Pihak PLN merasa optimis izin lokasi pembangunan Asahan III jatuh kepada mereka. Karena sejak awal pemerintah telah meminta PLN yang melakukan pembangunan Asahan III.

Baca Juga :  Pasokan Listrik Sumut Makin 'Babak Belur'

Sebenarnya masyarakat tidak mempersoalkan masalah izin maupun perusahaan mana yang mengerjakan proyek pembangunan pembangkit listrik itu. Bagi masyarakat yang penting, lampu PLN tidak lagi mati seperti sekarang ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Meskipun lampu padam pembayaran listrik bukannya berkurang, tetapi tetap juga mahal. Selain itu karena seringnya lampu PLN mati, terimbas juga kepada alat alat elektronik cepat rusak.

Masyarakat juga sering menuding PLN penyebab terjadinya kebakaran, apabila lampu mati. Sebenarnya tudingan masyarakat itu tidak semuanya benar. Kalau kita memasang lampu teplok atau lilin pada saat lampu PLN mati, penyala lalmpu atau lilin bisa mengawasinya, tentu hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Masyarakat Sumut berharap kepada pihak PT PLN dan Pemprovsu dalam hal ini Gubsu H Syamsul Arifin, agar duduk bersama mencari jalan keluar polemik yang berkepanjangan ini. Dengan demikian, diperoleh yang terbaik bagi Sumut, sehingga di tahun tahun mendatang Sumut sudah bebas dari pemadaman listrik.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58965:masyarakat-sumut-jangan-berharap-banyak-pada-pln&catid=121:artikel&Itemid=159

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Makanya perlu memasyarakatkan untuk memamfaatkan SDA yang ada di SUMUT khususnya di wilayalah Tapanuli dan sekitarnya.
    LSM dan Dunia pendidikan bisa memotori atau menggerakkan hal ini, contoh pembuatan PLTA disetiap desa-desa dengan memamfaatkan pengairan yang ada. Bayangkan jika suatu wil. Kecamatan bisa memenuhi kebutuhan Listrik/Penerangannya dngan hanya memamfaatkan PLTA yang ada atau dari SDA yang ada, wah… apa ngak baik itu, daripada hanya menunggu2 penerangan yang lebih baik dari pihak terkaid???? ya lebih baik buat PLTA sajalah di desa2 yang ada????

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*