Masyarakat Wajib Miliki Akta Kelahiran

Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) wajib memiliki akta kelahiran. Kewajiban ini sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika belum memiliki akta kelahiran hingga usia lebih dari satu tahun, maka warga harus siap menjalani sidang di pengadilan untuk mendapatkannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapsel, H Dalid Harahap SSos, mengatakan, dalam masa transisi berlakunya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya berkaitan dengan pengaturan pencatatan kelahiran telah diterbitkan Kebijakan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Lalu, sambung Dalid, merujuk pada ketentuan pasal 65 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatan kelahiran dapat dilaksanakan oleh instansi pelaksana setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri (PN).

“Saat ini pemerintah mengambil kebijakan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011,” ujar Dalid Harahap.

Dalid menambahkan, dispensasi yang dimaksud juga merupakan tindaklanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 472.11/5111/SJ tertanggal 28 Desember 2010 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011, yakni Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, serta pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan Akta Kelahiran kepada penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bupati Tapsel, H Syahrul M Pasaribu, menyampaikan SE Nomor 472.11/009/2011 tentang perpanjangan masa berlaku dispensasi pencatatan kelahiran di Kabupaten Tapsel hingga Desember 2011.

Baca Juga :  Bupati Dan Kadishut Membangkang Terhadap Perintah Poldasu: Penyidikan Kasus Mega-Korupsi Tapsel Masih Mengambang

Kemudian, terang Dalid, perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ini merupakan perpanjangan terakhir. Maka, terhitung mulai Januari 2012, pelaporan pencatatan kelahiran yang terlambat  1 (satu) tahun atau lebih harus melalui pengesahan PN terlebih dahulu.

Semua proses pelayanan pencatatan kelahiran wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalid Harahap menambahkan, untuk optimalisasi masa berlakunya perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran di Tapsel, bupati telah memerintahkan kepada camat, kepala desa dan lurah, kepala sekolah, kepala puskesmas atau pustu yang ada di Tapsel agar berperan aktif dalam mensosialisasikan masa dispensasi pencatatan kelahiran tersebut, serta mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan masa dispensasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Dijelaskannya, dalam melaksanakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, tetap mempedomani 3 status hukum kelahiran, yaitu pertama anak dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat keterangan ‘kelahiran’ dari rumah sakit (RS) atau Puskesmas atau dokter atau bidan atau penolong kelahiran. Surat pengantar dari kepala desa atau lurah diketahui camat, fotokopi kartu keluarga (KK) dan KTP orangtua, fotokopi KK saksi, fotokopi surat nikah (Non Muslim tahun 1975 ke atas akta perkawinan catatan sipil) dan fotokopi ijazah.

Kemudian untuk point kedua, anak seorang perempuan; dijelaskan pada pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 bahwa dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah atau akta perkawinan orangtua, namun pencatatan kelahiran harus tetap dilaksanakan.

Baca Juga :  Dzikir Akbar di Mesjid Al Munawwir Sipirok - Dzikir Merupakan Penyeimbang Kebutuhan Dunia dan Akhirat

“Ini mengandung pengertian bahwa anak tersebut tetap mempunyai hak untuk mendapatkan status hukum berupa akta kelahiran dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan di atas kecuali kutipan akta nikah atau akta perkawinan orangtua,” terangnya.

Dan terakhir, sambung Dalid, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau orangtuanya; persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, pelapor atau pemohon harus mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil, baru pejabat pencatatan sipil (Dinas Kependudukan) mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. (neo) – Metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Setuju.KTP juga diwajibkan,karna masih banyak rakyat di daerah kita tidak memiliki KTP, Tapi itu bukan salah mereka selain mereka tidak paham akan perlunya memiliki identitas dan karna sulitnya megurus tetek benge e….. N MAHAL ,dispensasi aja TIDAK CUKUP, bantulah masyarakat degan di adakan pemutihan di tiap desa-desa dan tanpa pemungutan biaya,

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*