Memaksimalkan Penegakan Hukum dalam Kasus Kebakaran Hutan

Oleh:  Ismail, SP.

Kasus kebakaran hutan di Riau bukan baru kali ini terjadi. Satu dekade belakangan, pemberitaan soal asap di wilayah ini menjadi penghias media massa. Beberapa kali pula negara tetangga, Singapura dan Malaysia, menyatakan keberatan terhadap “ekspor” asap kita yang sama sekali tak mereka inginkan, sekalipun diberi gratis.

Tahun lalu, Singapura bahkan mencatat angka 400 Psi untuk kualitas udaranya. Kini, sebelum negara jiran melansir dampak kiriman tak diiginkan dari kita itu, pemerintah pusat pun mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Riau. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, meminta Gubernur Annas Maamun segera mencari solusi permanen mengatasi kabut asap yang kian parah.

“Ini bukan lagi bencana. Harus ada solusi permanen mengatasi sampai ke tingkat desa maupun kelurahan,” ujar Mendagri dalam pidato pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2014-2019 di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Pekanbaru, Rabu, (19/2).

Rupanya, pemerintah setempat tak cukup berdaya. Beberapa hari pasca pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengaku menyerah menangani kabut asap. Sekolah-sekolah diliburkan. Jarak pandang semakin dekat tertutup asap nan pekat. Status darurat asap pun diterapkan.

Terhitung sejak 26 Februari hingga 14 hari ke depan, status itu dipredikatkan ke Riau. Lewat akun jejaring sosial Twitter, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakantelah menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, untuk menangani bencana tersebut.

Resmi sudah, pemerintah pusat mengambil-alih kontrol penanganan masalah yang biasa disebut “laten” itu. Wajar memang bila pusat turun tangan. Apalagi, jika menilik bagaimana dampak asap itu.

Dinas Kesehatan setempat melansir, ada lebih dari 25.000 warga Pekanbaru terserang penyakit  infeksi  saluran pernapasan Atas (ISPA). Saban hari, jumlah yang sakit bertambah sedikitnya  1.000 orang.  Belum lagi yang menderita penyakit mata dan lainnya.

Secara materi, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kerja Sama Internasional Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau, Viator Butar Butar,  menaksir kerugian Rp10 triliun lebih didera industri dalam sebulan ini. Hitung-hitungan kerugian tersebut bisa dianalogikan mirip ujung gunung es di lautan. Bayangkan, jika dalam kurun sepuluh tahun hal ini berulang. Jika nilai non materi dihitung, kerugian bisa beratus kali lipat. Kehilangan waktu belajar bagi siswa, menurunnya jumlah turis, penambahan biaya untuk membeli masker, obat mata, dan lainnya dalam tiap keluarga, serta biaya lainnya juga harus dihitung.

Belum lagi, jika tingkat produktivitas individu dikalkulasi. Sayangnya, semua pihak terkesan lupa akan pokok persoalan. Salah satu hal yang sebenarnya lupa dilakukan adalah penegakan hukum untuk setiap pembakaran hutan.

Baca Juga :  Merawat Golput, Merawat Demokrasi

Memang, beberapa tahun belakangan ada penangkapan terhadap mereka yang diidentifikasimembakar hutan. Namun, proses hukum yang diterapkan bak jauh panggang dari api. Pisau penegakan hukum terkesan majal jika menyentuh korporasi. Tahun lalu, Menteri Lingkungan Hidup, Bert Kambuaya  mengatakan, 14 perusahaan telah teridentifikasi terlibat dalam pembakaran untuk pembukaan lahan di Riau. Delapan di antaranya merupakan perusahaan asing berasal dari Malaysia.

Sanksi Keras

Namun, hingga kini tak terdengar adanya sanksi keras, seperti pencabutan izin terhadap perusahaan yang terlibat. Jika ada yang dihukum, hanya individual. Semuanya dikenakan Pasal 98 Ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan, pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal 10 tahun penjara serta denda minimal Rp3 miliar, maksimal Rp 10 miliar.

Hasil peradilan? Tak satu pun memperoleh hukuman maksimal. Lakon asap kebakaran hutan yang selalu berulang saban tahun menjadi bukti betapa amburadulnya kebijakan pemerintah. Sudah lebih dari satu dekade negeri ini menjadi “produsen” asap kebakaran hutan, tapi tak pernah ada tindakan yang menyeluruh untuk mengatasinya.

Korporasi-korporasi penyebab kebakaran dibiarkan melenggang. Alih-alih menjatuhkan sanksi, pemerintah pusat dan daerah malah sibuk berdebat soal kapan status darurat asap kebakaran itu ditetapkan. Padahal status darurat itu—yang notabene dipakai untuk mempercepat pencairan dana—hanyalah soal teknis. Ada persoalan yang esensial, yakni menyeret korporasi pembakar hutan ke meja hijau. Itu pula yang terjadi dalam dua pekan terakhir, saat beberapa daerah seperti Riau dibekap kabut asap selama berhari-hari.  Selama ini, setiap kali ada kebakaran hutan, semua menimpakan kesalahan pada petani-petani kecil yang tinggal di dekat hutan-hutan di Sumatera atau Kalimantan.

Mereka dianggap sebagai musabab kebakaran. Saat ini ada 24 orang yang ditangkap karena dianggap sebagai biang kebakaran hutan, namun tak ada satu pun dari mereka yang berasal dari perusahaan perkebunan besar. Modus lempar batu sembunyi tangan ala pengusaha-pengusaha sawit raksasa itu selalu dilakukan setiap kali kemarau tiba, saat musim pembabatan hutan dimulai. Perkebunan-perkebunan sawit besar lazim membayar sekelompok orang untuk pembersihan lahan. Karena alasan biaya dan kepraktisan, orang-orang ini kemudian membakar hutan.

Baca Juga :  Refleksi Hari Jadi Kota Padangsidimpuan Yang Ke-10

Korporasi-korporasi itu tutup mata terhadap tindakan tersebut, atau malah diam-diam menganjurkan cara ini. Organisasi nirlaba Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkapkan kabut asap di Riau kali ini bermula dari pembukaan 500 hektare hutan oleh sebuah perusahaan. Badan usaha ini mengantongi izin konsesi seluas 21 ribu hektare di provinsi itu. Titik api di hutan Riau, yang semula hanya 70 titik, bertambah menjadi 1.234 titik dengan luas sekitar 1.200 hektare lahan. Area itu termasuk kawasan hutan tanaman sagu milik masyarakat. Selain kehilangan mata pencaharian, penduduk desa terpaksa mengungsi. Kebakaran itu juga membuat sejumlah penerbangan menuju Pekanbaru dialihkan ke Batam. Pemerintah daerah setempat tak sigap memadamkan api. Mereka malah menyalahkan pemerintah pusat yang tak kunjung turun tangan.

Seharusnya polisi dan pemerintah memfokuskan diri menjerat korporasi besar pembakar hutan. Sebab, merekalah penyumbang terbesar bencana asap. Majalah Tempo pernah mengungkap peran perusahaan perkebunan raksasa dalam bencana asap pada laporan utama berjudul “Asap Inc.”, Juli setahun silam. Sekarang bencana itu terulang lagi.

Perangkat hukum untuk membidik sang pembakar hutan pun sudah komplet. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Pembakar hutan, baik perorangan maupun perusahaan, dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan didenda Rp 10-15 miliar. Aturan ini, sayangnya, bak pistol mejan. Tak pernah ada korporasi yang dijerat. Para kepala daerah pun tetap gemar mengobral izin pembukaan hutan secara serampangan. ***

Penulis, pemerhati sosial berdomisili di Medan

Disalin dari: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*