Membobol APBD, Pemko Padangsidimpuan Buat Kontrak Fiktif

118397781fe2cb5bd550c485bb22ab6f34667b74 Membobol APBD, Pemko Padangsidimpuan Buat Kontrak Fiktif
Walikota Zulkarnaen dan Sekda Sarmadan, ”cuek bebek (MORNIFF)

Padangsidimpuan, AKS.com – Umbar nafsu kemaruk korupsi uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Pemko Psp) agaknya telah berkecamuk merasuki benak di ubun-ubun para aparat eksekutif pemerintah daerah. APBD Pemko Psp yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah pusat, memampangkan kesan seolah dianggap harta warisan pribadi kakek moyang leluhur para pejabat Pemko Psp yang boleh diotak-atik seenak seleranya.

Kasus aktual terungkap baru-baru ini, membeberkan data dan fakta Pemko berjama’ah dengan legislatif DPRD kangkangi Permendagri No. 59/2007 jo SE Mendagri No. 903/187/U dengan memaksakan APBD Tahun Anggaran (TA) 2008 dan 2009 mencantumkan mata anggaran Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Psp berbentuk hibah milyaran rupiah ke Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan, telah ditukangi dan diselewengkan menjadi ajang korupsi birokrasi alias kleptokrasi.

Dari sekian banyak rentetan kasus-kasus korupsi yang membelit Dispora dan management PS Sidimpuan yang dipimpin Sarmadan Hasibuan selaku manager, beredar data kasus kejahatan sengaja dengan sadar membuat sejumlah SPK (Surat Perjanjian Kerja) fiktif. Yaitu temuan data sejumlah SPK setiap pemain bola PS Sidimpuan sengaja disuruh meneken beberapa dokumen perjanjian kerja, yang kop surat dokumen, nomor, tanggal, pejabat peneken dokumen semua sama. Terkecuali di beberapa dokumen dibuat nilai kontrak yang berbeda-beda.

Seperti contoh temuan data, pemain bola nama Sujatmiko Ismail Pohan pada Senin 14 April 2008 disuruh meneken beberapa kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang bernomor sama No. SPK 16/PS.Sidimpuan/Div.1/LI-2008, tetapi isian nominal nilainya berbeda-beda. Yakni nilai nominal honor pemain bola Sujatmiko Ismail Pohan, di SPK pasal 4 angka (1) yang nilainya Rp. 15 juta, di SPK lain dalam pasal4 angka (1) nilainya Rp. 37 juta, ada pula SPK Sujatmiko versi ketiga yang nilainya Rp. 65 juta, yang kesemua SPK tsb disahkan tekenan manager Sarmadan Hasibuan..

Begitu pula nasib honor pemain bola Dedi Isdiansyah Putra, Abdul Rahman Batubara dengan SPK bernomor sama SPK 25, Herry Bule dengan SPK Nomor 17, Soni Heriadi Siregar dengan SPK ganda bernomor sama SPK 19, serta belasan lagi para pemain bola PS Sidimpuan yang keluguan remaja mereka terlihat ditunggangi untuk jadi alat topeng merekayasa administrasi ganda menjadi tindak pidana kejahatan pemalsuan surat, penggelapan data, angka dan dana bahkan indikasi korupsi biaya PS Sidimpuan yang berasal dari APBD Pemko Psp.

Baca Juga :  Harga Kebutuhan di Madina Relatif Stabil

Sa’at diminta kesaksiannya, para pemain bola PS Sidimpuan tersebut dengan koor kompak bersuara senada seirama, “Kami cuma disuruh teken beberapa SPK tanpa baca isinya, dikasi 1 SPK  dan terima Rp. 15 juta dari Bendahara PS Sidimpuan. Soal adanya SPK-SPK ganda lain dengan harga honor yang berbeda-beda atas nama kami masing-masing, tidak pernah kami lihat dan tahu sebelumnya”, celoteh sinambung beberapa pemain bola tsb.

Merujuk pada sejumlah data lain seperti Akta Notaris Pendirian PS Sidimpuan No. 13 tanggal 4 April 2008 serta SK Ketua Umum PS Sidimpuan No. SKEP 001 dan No SKEP 002/PS.Sidimpuan/III-2008, diketahui bahwa penanggungjawab hukum jabatan Wakil Ketua sekaligus Manager PS Sidimpuan dirangkap oleh Sekda Kota Psp, Sarmadan Hasibuan, SH, MM.

Sayangnya kesaksian Sekda Sarmadan Hasibuan sa’at disidang dan ditanyai kenapa bisa ada sejumlah SPK ganda setiap pemain bola dilengkapi tanda-tangan Sarmadan Hasibuan dalam kapasitas Manager PS Sidimpuan, cuma menjawab tidak tahu apa-apa. Menampilkan kesan seolah dirinya selaku Sekda sekaligus Manager PS Sidimpuan bisa dan biasa digiring, dikerjai, ditokohi staf managemen PS Sidimpuan –yang notabene para pegawai negeri aparat bawahannya sehari-hari di Pemko Psp– untuk meneken tanpa telisik sodoran konsep puluhan SPK ganda yang nilai angkanya bervariasi.

Dideponir

Kasus korupsi nilai harga SPK ganda di PS Sidimpuan dan Dispora Psp sebenarnya sudah dilidik dan disidik Kejari Psp sejak tawal 2010. Anehnya, sampaii Kajari Indrasyah Johan Nasution, SH hambus mutasi keluar Kota Psp 2 bulan lalu dan Kasi Intel, Polim Siregar, SH hengkang nguber Sepama, kasus walikota rangkap jabatan ketua umum PS Sidimpuan yang kangkangi Permendagri dengan ajukan persetujuan prinsip ke DPRD untuk penggunaan dana P-APBD 2008 sebelum pengesahan P-APBD 2008 oleh DPRD; kasus manager dan bendahara PS Sidimpuan berkolusi dengan mantan kadis dan bendahara Dispora Psp, isuenya masih terus dideponir. Dan rumor, setumpuk berkas data bukti kasus tsb hingga kini masih ngumpet di beberapa laci meja kantor Kejari Psp.

Baca Juga :  Pilkada Semata Mengejar Kuasa

Padahal komentar publik cukup gencar, bahkan beberapa hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Psp berkomentar tegas kasus korupsi APBD Pemko Psp berjama’ah dari hulu sampai ke hilir. Ada pula hakim yang bertanya di depan umum kepada beberapa jaksa seperti Kasi Pidsus Kejari Psp, Yudha Putra Utama, SH dan JPU Ahmad Hotmartua Siregar, SH kenapa banyak staf managemen PS Sidimpuan bersama staf Dispora Psp yang sudah ketahuan terang benderang peran korupnya tak dijadikan Tersangka, kedua jaksa tsb cuma becus tertunduk lesu ditontoni umum.

Sayangnya semua pejabat terkait otoritas dan kompetensi di jajaran institusi birokrasi dan legislasi otonom Kota Psp bersikap tertutup. Sekda Sarmadan Hasibuan yang terima surat klarifikasi lsm dan pers lengkap lampiran data sejumlah copy SPK fiktif PS Sidimpuan sejak tgl 15 Juni 2011, tidak bersedia menjawab apapun dalam bentuk dan cara apapun, baik lisan maupun tulisan. Lebih jauh, Walikota Zulkarnaen Nasution, Kepala Bappeda ir Perdana Siregar. Ketua DPRD, Azwar Syamsi Lubis yang masing-masing telah menerima surat konfirmasi lsm dan pers tgl 3 Juni 2011 lengkap lampiran data dengan topik berbagai kasus rekayasa mata anggaran fiktif tak ada obyeknya yang diuga keras digunakan untuk membobol beberapa periode APBD Pemko Psp sampai  TA 2010, mereka semua cuek bebek.   ( Morniff – email )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Bila memang kondisi yang dibeberkan berita tersebut diatas benar dan tanpa mengesampingkan azas praduga tak bersalah,//////Benang merah yang saya garis bawahi dalam berita “Membobol APBD, Pemko Padangsidimpuan Buat Kontrak Fiktif” adalah KETIDAK PEDULIAN SEORANG PEMIMPIN AKAN AMANAH…..Meminjam istilah www.chaidirritonga.com tentang prototipe Pemimpin nomor 1 di Kota padangsidimpuan sebagai “SIAPOR LOSOK” itu merupakan personifikasi yang ber-Adab. Tetapi bagi saya, justru lebih ekstrim. Kenapa? Karena AMANAH yg dibebankan masyarakat Kota Salak bukanlah sekedar janji manis yang “tergantung kondisi” bisa tidak bisa di penuhi. Tetapi merupakan KIFARAT atau HALAK NA DURHAKO….yang pasti akan masuk NERAKA…..dan akan tercatat sebagai bahan cemoohan sepanjang perjalanan sejarah kota Padangsidimpuan.

    Seharusnya sebagai manusia yang bermoral dan beriman…Pemimpin yang diberikan amanah itu, pasti memiliki rasa takut, rasa malu terhadap sesama atau terhadap Allah SWT…..Dan saran saran saya buat seperti Pepatah….. Manusia mati meninggalkan Jasa bukan Noda…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*