Membual Sudah Punya Izin HGU : PTPN-III Serobot Dan Rusak Kebun Karet Rakyat Ampolu

Kebun Karet masyarakat Ampolu di Aek Sibirong dirusak PTPN-III (ALARM)

5171227398 6c1365ee2e Membual Sudah Punya Izin HGU : PTPN III Serobot Dan Rusak Kebun Karet Rakyat Ampolu
Petani N. boru Nadeak perlihatkan kebun keluarganya di Aek Sibirong yang diserobot PTPN-III. (ALARM)

Muara Batang Toru, apakabarsidimpuan,

PTPN-III Distrik Tapsel khususnya Kebun Batang Toru dalam upaya perluasan perkebunan Sawit, terlihat pakai cara preman anggar beking sewaktu berusaha menguasai lahan tanah. Para staf PTPN-III Kebun Batang Toru sengaja membodohi masyarakat setempat dengan dalih sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) dengan tujuan bisa menyerobot dan menguasai kebun masyarakat Ampolu Kecamatan Muara Batang Toru (MBT) tanpa ikuti prosedur musyawarah-mufakat. Penolakan masyarakat dihadapi PTPN-III dihadapi PTPN-III dengan memakai aparat bersenjata yang di-BKO dalih pengamanan areal PTPN-III.

Kasus penyerobotan kebun masyarakat Ampolu dimulai PTPN-III sekitar Januari 2010, memalui Asisten Kepala (Askep) Tampubolon memberitahu bahwa PTPN-III akan memperluas perkebunan Sawit di daerah Muara Opu dan Ampolu dengan dalih PTPN-III lahan di Ampolu merupakan areal HGU dari PTPN-III. Masyarakat ditakut-takuti apabila tidak mau serahkan kebun maka PTPN-III berhak merampas dan mengelolanya. PTPN-III menyatakan akan bayar Rp. 2,5 juta s/d 3 juta /Ha untuk gantirugi tanah dan tanaman tidak digantirugi.

Masyarakat yang tahu bahwa PTPN-III berbohong mengaku sudah punya izin HGU padahal setahu masyarakat bahwa PTPN-III baru sekedar ada Surat Izin Lokasi Perkebunan dari Bupati Tapsel No: 01/Izin/2010 tgl. 28 Januari 2010. Yang salah satu syarat Izin Lokasi adalah kesediaan pihak PTPN-III melakukan musyawarah dan mufakat langsung kepada masyarakat. Jika masyarakat bersedia dengan harga sesuai, PTPN-III wajib bayar nilai harga gantirugi sesuai kesepakatan yang adil dan layak. Andai masyarakat lebih mau mengerjakan sendiri kebunnya, pihak PTPN-III wajib memalukan enclave / mengeluarkan kebun masyarakat dari areal izin lokasi PTPN-III.

Pihak PTPN-III yang konon merasa dekat dengan pimpinan penguasa Pemkab Tapsel, sejak awal September 2010 terlihat main paksa mensteking kebun masyarakat pakai alat berat excavator sehingga menimbulkan keributan dan perlawanan. Namun PTPN-III yang melakukan pembebasan lahan tidak dengan cara musyawarah langsung tetapi pergunakan beberapa calo makelar broker tanah, coba menggertak bahkan mengancam warga masyarakat.

Baca Juga :  IJM Madina Kecam Dugaan Pemerkosaan Oknum DPRD Madina Terhadap Wartawati

Salah satu korban pengancaman calo makelar tanah PTPN-III, putra kandung keluarga M. Pasaribu Habeahan yaitu Kennedy Pasaribu, warga Simpang-3 Jembatan Ampolu pada Februari 2010 dipanggil calo makelar tanah PTPN-III si Ali Hasan Arifin alias Apin dan diancam untuk serahkan kebun Karet usia 5 tahun milik orangtuanya, dan kalau tak mau maka akan dilaporkan ke atasan di kantor Kennedy Pasaribu.

Sementara itu kebun Karet M. Pasaribu langsung diserobot oleh excavator PTPN-III yang merusak belasan Ha tanaman Karet. Keluarga M. Pasaribu. Perlawanan langsung dilakukan N boru Nadeak ibu Kennedy Pasaribu yang lalu pasang papan merk kebun masyarakat dan menanam kembali sebagian tanaman Karet yang ditumbangi dan dirusak PTPN-III.

Menurut himpunan data lsm Alarm, sejumlah rakyat penggarap yang diserobot kebunnya oleh PTPN-III antara lain Saddim Siregar, Samson Hutabarat, Darman Hutabarat, Jumadi Siregar, Rusman Harahap, Sunariyo, Susanto, Lukman Siregar, Muhadi, Sawaluddin, Julkipli Habeahan, Jhon Kennedy, Hotmartua Pasaribu, Ratna Willis Habeahan, Mansur Pasaribu, Hengki Sinaga, dan sekitar 30 warga penggarap lainnya.

Konflik perebutan lahan tanpa aturan dan prosedur hukum oleh PTPN-III belakangan menarik perhatian beberapa lsm dan kelompok mahasiswa, yang menyatakan siap mendampingi masyarakat membela dan mempertahankan hak garap mereka atas tanah dan kebun yang diserobot PTPN-III.

Peralat calo makelar tanah

Seperti AR Morniff Hutasuhut dari LSM Aliansi Rakyat Merdeka (ALARM) yang menegaskan, “Urusan pembebasan lahan oleh PTPN-III terlihat banyak pelanggaran hukum. Syarat Surat Izin Lokasi yang diterbitkan Bupati Tapsel mewajibkan PTPN-III untuklangsung bermusyawarah dengan masyarakat penggarap. Faktanya pihak PTPN-III malah pakai jasa calo makelar tanah seperti si Apin, si Mahluddin dan si Robinton, apa pola pembebasan lahan pakai calo makelar broker tanah cara begini diketahui jajaran komisaris dan direksi PTPN-III?”, tukas AR Morniff yang melanjutkan paparannya.

Baca Juga :  Robben Isyaratkan Hengkang

“Musyawarah dan mufakat belum ada tapi penyerobotan kebun rakyat terus dilakukan PTPN-III malah merusak pakai alat berat, di lokasi dipajang oknum Brimob yang tak jelas apa tugasnya. Kalau dibilang untuk menjaga keamanan, memangnya keamanan pihak mana yang terganggu? Justru seharusnya aparat instansi penegak hukum membantu pengamanan lahan kebun masyarakat dari serobotan dan perusakan pihak PTPN-III yang baru ‘kemarin’ datang ke Ampolu, dan bukan membeking PTPN-III menindas hak rakyat”, tuding AR Morniff.

Prihatinnya, pihak PTPN-III terlihat melakukan gerakan tutup-mulut terhadap sorotan dan kritik. Konfirmasi yang dilakukan ke pihak PTPN-III selalu gagal, bahkan sms wawancara yang dikirim kepada Distrik Manager PTPN-III Tapsel, Ir Rafael Sibagariang serta kepada Ir Fredrick Edy Giri sama sekali tidak dijawab. (ArM-ALARM)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*