Memutuskan Sengketa Pemilukada Tapteng, MK Harus Adil & Objektif

Depicab SOKSI Kabupaten Tapteng minta MK bersikap adil dan objektif dalam memutuskan sengketa Pemilukada Tapteng  yang hingga saat ini belum diputuskan. Di mana, hingga saat ini, umumnya warga Tapteng sangat menginginkan keadilan yang sesungguhnya, sehingga Pemerintahan di Tapteng dapat lebih eksis dalam mengurusi masyarakat Tapteng.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kabupaten Tapteng, Imran Situmeang didampingi Sekretaris Puspa Aladin Sibuea SH, Wakil Ketua Bidang Infokom Poltak Tarihoran SE dan sejumlah pengurus lainnya kepada METRO di Pandan, Jumat (6/5), menyikapi lambannya MK memberikan putusan yang benar-benar objektif.

Sesungguhnya, lanjut para Pengurus SOKSI Tapteng tersebut, warga Tapteng saat ini telah “lelah” dengan banyaknya muatan politis dari kelompok tertentu yang hanya ingin mempertahankan kekuasaan yang semu. ”Padahal, sesuai dengan hasil pemungutan suara Maret lalu, suara rakyat benar-benar diberikan sesuai hati nuraninya yang menginginkan perubahan. Namun, yang kita amati hingga saat ini kelompok tertentu yang tak ingin perubahan di Tapteng masih saja melakukan rekayasa politik kotor, yang dapat menodai hasil Pemilukada. Makanya, sebaiknya MK sebagai Lembaga Hukum yang mempunyai wibawa di negeri ini benar-benar berlaku adil dan objektif untuk memberikan keputusan yang sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat Tapteng,” harap Para Pengurus SOKSI Tapteng yang baru direvisi tersebut.
Selanjutnya, ujar mereka, bilamana dipandang perlu MK bisa melihat dan mengamati sendiri kondisi faktual di Tapteng, bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat Tapteng, sebelum, sedang dan sesudah Pemilukada.

“Kondisinya benar-benar kondusif, tanpa adanya riak-riak. Hal ini pertanda telah dewasanya masyarakat Tapteng berpolitik dan benar-benar menginginkan perubahan. Hanya saja, kalau keputusan MK tidak adil dan objektif, bisa saja masyarakat Tapteng marah,” ujar mereka. Untuk itu, harap mereka, MK harus benar-benar bisa merangkum dan mengetahui aspirasi masyarakat banyak dan jangan terpengaruh dengan rekayasa politik kotor yang bisa mempengaruhi kekuatan hukum.

”Intinya, pihak MK harus benar-benar terlepas dari intervensi politik manapun. Tentunya harus mengacu kepada sumber-sumber dan dalil-dalil hukum yang benar-benar mengacu kepada hukum di negeri ini. Kita juga meyakini MK akan benar-benar mengacu kepada sumber hukum yang ada di negeri ini,” ujar para Pengurus SOKSI Tapteng itu.

Baca Juga :  Dukung Percepatan Pemekaran Simalungun - Warga Perdagangan Aksi Sejuta Tanda Tangan

Pengurus SOKSI Tapteng Direvisi
Sebelumnya, lanjut para Pengurus SOKSI Tapteng itu bahwa pada hari Sabtu (30/4) lalu, pihak Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI Sumut telah melakukan konsolidasi dengan Pengurus SOKSI Tapteng yang baru direvisi.
Para Depidar SOKSI  Sumut yang hadir pada acara konsolidasi yang digelar di kantor DPD Golkar Tapteng itu di antaranya Wakil Ketua Darmawan Aleksander Hasibuan SH, Ir Benny Bangun SH MHum dan Osril Limbong. Di antara para Pengurus SOKSI Tapteng periode 2011-2014 yang telah direvisi di antaranya Ketua Imran Situmeang, Sekretaris Puspa Aladin Sibuea SH, Bendahara M Thoib Hutagalung, Wakil Ketua Poltak Tarihoran SE, dan sejumlah Pengurus lainnya.
“Informasi yang kita dengar bahwa pada tanggal 18 Mei yang akan datang di Medan akan digelar Rapat Pimpinan Nasionas (Rapimnas) SOKSI dari seluruh Indonesia. Kita juga akan memberangkatkan ratusan kader SOKSI Tapteng untuk menghadiri Apel Akbar nya,” kata para Pengurus SOKSI Tapteng itu.

Verifikasi Administrasi Seluruh Pasangan Calon

Ketua DPD Lembaga Pengkajian Pembangunan dan Korupsi Nasional (DPD) LPKN Sibolga-Tapteng, Marjudin Waruwu menjelaskan, seharusnya KPU Tapteng tidak lagi hanya melakukan verifikasi dan klarifikasi 2 pasangan balon yang sebelumnya dicoret oleh KPU Tapteng saja.

Melainkan harus melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh berkas administrasi seluruh calon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tentang persyaratan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari kepolisian dan Surat Keterangan Tidak Sedang menjalani Proses Hukum dari Pengadilan Negeri setempat.

Menurutnya, saat ini seharusnya KPU Tapteng tidak hanya melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang berkas para Balon yang sebelumnya sudah dicoret oleh KPU Tapteng, tetapi harus seluruh berkas administrasi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng lainnya. Yang paling penting itu adalah berkas SKCK dari kepolisian dan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Hukum dari Pengadilan Negeri setempat. Ini termasuk syarat-syarat utama sesuai dengan UU Pemilukada.

“Nah, seperti kita ketahui bersama saat ini ada salah seorang calon Wakil Bupati yang sedang tersangkut persoalan hukum, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Dan bila persyaratan tersebut tidak bisa dimiliki oleh salah satu pasangan calon, KPU Tapteng berhak mendiskualifikasikan pasangan tersebut. Atau minimal, hal ini amat perlu untuk bahan pertimbangan bagi MK nantinya dalam memutuskan persoalan sengketa Pemilukada Tapteng,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kesadaran HAM di Sumut Masih Rendah

Marjudin menyampaikan juga, bahwasanya DPD LPKN Sibolga- Tapteng sudah menyurati KPU Tapteng secara resmi terkait imbauan ini pada hari Rabu (4/5) lalu dengan nomor 02/DPD-LPKN/SBG-TT/V/2011 dan juga akan mengirimkan surat serupa kepada lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti KPU Provinsi Sumut, KPU Pusat, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

“Ini kami lakukan bukan dikarenakan adanya kepentingan atau tendensius kepada salah satu pasangan calon, namun agar hasil Pemilukada Tapteng nantinya benar-benar tidak memiliki masalah lagi. Jangan nantinya setelah persoalan sengketa tidak lolosnya beberapa balon ini diputuskan oleh MK, lalu muncul persoalan baru. Misalnya, ada pasangan yang salah satu paketnya sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon, lalu nanti bagaimana. Lebih baik dalam sekali putusan, seluruh persoalan Pemilukada ini selesai,” ujarnya.

Menurutnya,KPU Tapteng harus bisa bersikap tegas, kalau menurut aturan pasangan calon yang bermasalah seperti ini sanksinya di diskualifikasi, itu harus dilakukan. Tapi jika memang pasangan calon yang paketnya bermasalah tersebut secara undang-undang masih diperbolehkan mengganti pasangan, KPU juga harus segera menyampaikannya. Demikian juga bila ternyata sesuai aturan, pasangan ini masih bisa terus berpasangan, itu juga harus disampaikan, agar masyarakat bisa mengerti.

Salah seorang staf di Sekretariat KPU Tapteng bermarga Sinaga yang dikonfirmasi METRO di Kantor KPU Tapteng, Rabu (4/5) membenarkan pihaknya sudah menerima surat terkait permohonan verifikasi ulang persyaratan administrasi ke-5 pasangan tersebut dari DPD LPKN Sibolga-Tapteng.(afn/ahu/muh)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*